Jurnalis Sempat Kesulitan Kirim Berita, Misteri Hilangnya Sinyal di Depan Gedung DPR Saat Demo

Sinyal Hilang Mendadak di Depan Gedung DPR, Jurnalis Terjebak Tak Bisa Kirim Laporan

Narakabar.com – Puluhan jurnalis media daring, termasuk awak tim Suara.com, mendapati diri mereka lumpuh secara digital ketika sinyal komunikasi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tiba-tiba padam pada Kamis pagi, 27 Agustus 2026. Mereka tengah meliput aksi demonstrasi yang dipimpin Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) beserta elemen masyarakat lainnya di area depan Gedung DPR RI.

Kronologi Gangguan Sinyal

Berdasarkan keterangan di lapangan, gangguan tersebut bermula sekitar pukul 10.00 WIB. Sinyal seluler di sekitar lokasi aksi berkedip-kedip—muncul lalu hilang secara berulang—sehingga para pewarta tidak mampu mengunggah materi liputan mereka.

“Bener ini dari tadi begitu terus. Sinyal hilang. Muncul ilang muncul hilang,” ujar Yoga.

Yoga menambahkan bahwa ia bersama rekan-rekan seprofesinya terpaksa menjauh dari titik kericuhan demi menemukan jangkauan jaringan. Upaya itu baru membuahkan hasil ketika mereka sudah berada di kawasan depan Jakarta Convention Center (JCC).

“Baru mulai agak lancar pas udah di depan JCC,” kata dia.

Dua Tuntutan Massa AMPB

Dalam aksi hari itu, AMPB menyampaikan dua tuntutan utama kepada parlemen. Pertama, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI. Kedua, penerapan hukuman mati bagi koruptor. Isu RUU Perampasan Aset sendiri sempat memicu sorakan massa ketika Andre Rosiade menjelaskan substansi rancangan undang-undang tersebut di hadapan demonstran.

Respons Menteri Komunikasi dan Digital

Menanggapi situasi di lapangan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengimbau seluruh warga Indonesia untuk menjaga etika di ruang digital selama demonstrasi berlangsung. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus dilindungi, namun pelaksanaannya wajib bertanggung jawab dan bebas dari konten menyesatkan.

“Kritik dan aspirasi masyarakat kami hormati dan kami persilakan. Tetapi provokasi, DFK, ujaran kebencian, dan konten yang sengaja dibuat untuk menghasut atau memperkeruh keadaan tidak akan kami biarkan,” kata Meutya dikutip dari Antara, Kamis.

Meutya juga mengingatkan agar publik tidak mudah terhasut oleh disinformasi, fitnah, kebencian (DFK), maupun ujaran kebencian yang bertujuan memecah belah bangsa. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Kemkomdigi akan menindak setiap konten yang melanggar ketentuan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.