Dosen UGM Sebut Sistem Desil Bansos Hanya Alibi Pemerintah Kurangi Bantuan Akibat Defisit Fiskal

Dosen UGM: Desil Bansos Alibi Pangkas Bantuan

Narakabar.com – Dosen UGM Sebut Sistem Desil dalam penyaluran bantuan sosial bukan sekadar instrumen teknis, melainkan—menurut Agustinus Subarsono, pengajar Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada—sebuah justifikasi terselubung untuk memangkas jangkauan bantuan di tengah menipisnya ruang fiskal negara. Kritik ini mengemuka saat pemerintah mulai menerapkan klasifikasi kesejahteraan berbasis sepuluh kelompok bagi seluruh rumah tangga penerima program sosial.

Tekanan Anggaran di Balik Pembagian Sepuluh Kelompok

Subarsono menjelaskan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini berada dalam tekanan struktural. Defisit fiskal yang terjadi secara bulanan, menurutnya, menciptakan urgensi bagi pemerintah untuk memangkas pos-pos belanja yang dianggap paling mudah dipangkas tanpa memicu gejolak politik langsung. Dalam kerangka itulah, skenario pembagian sepuluh desil diperkenalkan bukan semata-mata karena alasan metodologis atau pembaruan data, melainkan karena dana bansos dan subsidi pemerintah sedang menipis secara signifikan.

“Kalau saya melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik dan mengalami defisit fiskal setiap bulannya, analisis saya tertuju pada bahwa skenario sepuluh desil diperkenalkan karena keterbatasan Dana Bansos dan subsidi pemerintah,” kata Subarsono kepada Suara.com, Kamis (27/8/2026).

Ia menambahkan bahwa pemerintah berupaya memperkecil lingkaran penerima bantuan dengan memperkenalkan kategori kesejahteraan baru. Warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima namun kemudian masuk ke desil 7, 8, atau 9 tidak otomatis mengalami pergeseran ekonomi yang berarti dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, mereka dikeluarkan dari daftar penerima tanpa mekanisme transisi yang memadai, sehingga terjadi kekosongan perlindungan sosial pada kelompok yang masih rentan.

“Sehingga pemerintah berupaya mengurangi jenis bantuan sosial atau subsidi pada masyarakat dengan mencari alasan pembenar yang masih bisa diperdebatkan (debatable),” kata dia.

Validitas Indikator Aset dan Keterbatasan Proxy Means Test

Sistem klasifikasi kesejahteraan mengklasifikasikan rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat ekonomi. Persoalan muncul ketika klasifikasi itu dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang masih berhak menerima bantuan dan siapa yang tidak. Subarsono menyoroti penggunaan kepemilikan aset—seperti rumah, sepeda motor, dan mobil—sebagai penanda kesejahteraan. Menurutnya, memiliki aset tidak serta-merta mencerminkan kemampuan ekonomi yang memadai, sebab aset tersebut dapat diperoleh melalui pinjaman berjangka.

“Kalau orang punya motor atau mobil memang punya aset, namun perlu ditanyakan juga berapa hutangnya? Secara sederhana kekayaan bersih adalah total aset dikurangi total hutang,” tandasnya.

Pemerintah juga mengandalkan Proxy Means Test, yakni metode estimasi kesejahteraan rumah tangga melalui sejumlah indikator yang dianggap merepresentasikan kondisi ekonomi. Subarsono mengingatkan bahwa pendekatan tidak langsung semacam itu tetap rentan terhadap bias apabila dijadikan satu-satunya acuan penentuan penerima bantuan. Ia turut mengkritisi penggunaan besaran pengeluaran sebagai indikator tunggal, karena tingginya angka pengeluaran tidak selalu berkorelasi langsung dengan kekayaan riil seseorang, terutama bagi rumah tangga yang menanggung biaya pendidikan atau kesehatan.

Panggilan untuk Evaluasi Ulang Ukuran Kemiskinan

Subarsono menegaskan bahwa pemerintah perlu menguji kembali validitas indikator yang mendasari penentuan kelompok kesejahteraan. Ia mempertanyakan apakah kategori tersebut benar-benar mampu merepresentasikan kekayaan dan kapasitas ekonomi masyarakat secara faktual, bukan sekadar menghasilkan angka yang memudahkan pemangkasan anggaran.

“Sudah pada tempatnya kalau publik ikut mempersoalkan validitas ukuran yang digunakan dalam kategorikal desil tersebut,” ujarnya.

Ia mendorong agar pemerintah mengevaluasi ulang ukuran kemiskinan yang digunakan, membuka ruang audit independen atas metodologi klasifikasi, serta memastikan kelompok rentan tidak dirugikan dalam proses penyaluran bantuan sosial. Tanpa langkah tersebut, menurutnya, mekanisme yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi instrumen pengurangan hak warga negara atas bantuan yang dijamin konstitusi.

FAQ: Desil Bansos dan Klasifikasi Kesejahteraan

Apakah masuk ke desil 7–9 berarti otomatis kehilangan semua bantuan? Secara administratif, rumah tangga yang masuk kelompok atas memang dikeluarkan dari daftar penerima program bersyarat. Namun Subarsono menekankan bahwa pergeseran tersebut belum tentu mencerminkan perubahan kondisi ekonomi riil, sehingga mekanisme transisi dan verifikasi ulang diperlukan.

Bagaimana peran Proxy Means Test dalam penentuan penerima? PMT memperkirakan kesejahteraan melalui indikator tidak langsung seperti kepemilikan aset, ukuran rumah, dan pola konsumsi. Kritik utamanya adalah kerentanan terhadap bias data dan ketidakmampuan menangkap dinamika hutang atau beban biaya mendadak.

Apakah kritik ini berarti seluruh program bansos harus dihapus? Tidak. Subarsono tidak menolak keberadaan program bantuan sosial, melainkan menuntut agar metodologi klasifikasi diuji validitasnya secara transparan sebelum dijadikan dasar pemangkasan jangkauan.