Main Agenda: Deddy Sitorus Tantang Gibran Klarifikasi Dugaan Suap ke Pengurus BEM UBK

Deddy Sitorus Tantang Gibran Klarifikasi Dugaan Suap ke Pengurus BEM UBK

Main Agenda – Sebagai bagian dari Main Agenda, Ketua DPP Partai PDIP Deddy Yevri Sitorus mengeluarkan pernyataan tajam kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Deddy menantang Gibran untuk menjelaskan secara terbuka mengenai dugaan pemberian uang atau suap kepada anggota BEM Universitas Bung Karno (UBK), terutama dalam konteks aksi demonstrasi terkini yang menarik perhatian publik. Menurut Deddy, kejelasan dari Gibran menjadi penting untuk menghindari munculnya kesan politik yang menyeleweng.

Perubahan Rencana Demonstrasi Dibahas

Deddy mengkritik perubahan rencana aksi mahasiswa yang awalnya berupa demonstrasi tetapi tiba-tiba berubah menjadi pertemuan di kantor Gibran. Ia menilai perubahan ini memicu pertanyaan tentang kejernihan tujuan aksi tersebut. “Bagaimana mungkin mahasiswa bisa belok dari rencana demo ke kantor Wakil Presiden? Ini harus dijelaskan secara transparan,” tegas Deddy saat berbicara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

“Gimana sih duduk perkara bisa mahasiswa itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor Wakil Presiden? Itu kan harus dijelaskan secara terang benderang,” tambah Deddy.

Kasus suap yang diduga melibatkan pengurus BEM FH UBK terungkap setelah mereka mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu di Istana Negara. Mahasiswa menyebutkan bahwa dana dari aksi tersebut diduga dialirkan ke oknum tertentu untuk memengaruhi keputusan akademik atau sosial. Deddy menilai hal ini mencerminkan adanya skenario yang dipersiapkan dengan sengaja.

Deddy juga mengingatkan bahwa selain Gibran, pihak-pihak lain dalam lingkaran pemerintah seharusnya diberi kesempatan untuk diwawancarai. “Main Agenda ini juga melibatkan berbagai institusi, jadi pemerintah harus bersikap objektif dan tidak hanya menyalahkan satu individu,” jelasnya. Ia menekankan bahwa klarifikasi yang diberikan oleh Gibran tidak hanya penting untuk kepercayaan publik, tetapi juga untuk menjaga konsistensi dalam pemerintahan.

Analisis Dana dan Keterlibatan Politik

Dalam Main Agenda ini, Deddy mengungkap kekhawatirannya bahwa dana yang beredar terkait aksi demonstrasi mungkin berasal dari sumber tidak jelas atau terkait kepentingan politik tertentu. Ia menilai Gibran perlu mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dana tersebut, termasuk apakah ada keterkaitan dengan operasi kecil atau upaya menarik perhatian publik. “Ini bisa menjadi indikasi adanya pengaruh dari luar yang ingin mengontrol narasi aksi mahasiswa,” tutur Deddy.

Masalah suap ini juga memicu diskusi mengenai hubungan antara BEM dan lembaga-lembaga pemerintahan. Deddy menyoroti bahwa perubahan fokus aksi dari kampus ke tingkat nasional mengubah dinamika keseluruhan. “Main Agenda ini seolah menjadi sarana untuk mengarahkan perhatian ke Gibran, meski sebelumnya pihak lain di lingkungan pemerintah juga mengalami tekanan,” lanjutnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun narasi yang menempatkan Gibran sebagai pihak utama dalam isu tersebut.

Di sisi lain, BEM FH UBK menegaskan bahwa mereka meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana. Dalam pernyataan mereka, mahasiswa mengajukan tuntutan untuk mengungkap nama-nama pengurus yang diduga menerima dana dari aksi demonstrasi di Istana Negara. Pihak BEM juga menekankan bahwa mereka berharap institusi pendidikan dapat menindaklanjuti isu ini melalui mekanisme resmi seperti petisi atau penyelidikan internal.