Anggota DPR Tantang Kepala BGN Taruhan: Keracunan MBG Pasti Terulang Kalau Tata Kelola Buruk!

Anggota DPR Tantang Kepala BGN Taruhan MBG

Narakabar.com – Pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun fiskal 2027 ditetapkan sebesar Rp240,20 triliun. Skala fiskal setinggi itu seharusnya menjamin mutu layanan, namun justru memicu peringatan keras dari parlemen. Anggota DPR Tantang Kepala BGN Taruhan bahwa insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus berulang selama tata kelola tidak dibenahi secara menyeluruh. Peringatan tersebut dilontarkan oleh Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BGN Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Variabel Tata Kelola yang Diabaikan Sejak Awal

Edy tidak berhenti pada kritik administratif. Ia secara eksplisit menyatakan keberaniannya mempertaruhkan reputasi bahwa keracunan akan terjadi lagi apabila variabel-variabel pengendalian pangan tidak dipenuhi. Dalam paparannya, ia merujuk pada instrumen yang seharusnya menjadi tulang punggung program: Peraturan Presiden Nomor 82, Standar Layanan Higienitas Sanitasi (SLHS), sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta pelibatan aktif Badan POM dan pemerintah daerah.

“Sudahlah, taruhan sama saya. Keracunan pasti akan terjadi karena variabel-variabel yang menuju pada tata kelola makanan siap saji dari awal sudah kita warning: gunakan Perpres 82, SLHS, HACCP, libatkan Badan POM, libatkan pemerintah daerah. Itu enggak dipenuhi. BGN mau main sendiri, vertikal, seragam, serentak.”

Kutipan itu mengungkap kekhawatiran bahwa BGN menjalankan distribusi secara sentralistik tanpa mengakomodasi keragaman kondisi lokal, kapasitas infrastruktur daerah, maupun mekanisme pengawasan pangan di tingkat bawah. Anggota DPR Tantang Kepala BGN Taruhan bahwa pendekatan tunggal semacam itu berisiko tinggi ketika diterapkan pada jutaan porsi makanan siap saji yang didistribusikan setiap hari.

27.000 Unit SPPG: Beban Pengawasan yang Melampaui Kapasitas Satu Lembaga

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini beroperasi telah menyentuh sekitar 27.000 unit. Setiap dapur dituntut memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam volume masif secara harian, sehingga celah sekecil apa pun dalam rantai penanganan pangan berpotensi berujung pada insiden massal. Edy menegaskan bahwa mengelola satu dapur MBG jauh lebih rumit daripada mengelola satu Puskesmas, mengingat kompleksitas variabel operasional dan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

“Ini kan indikator penting. Bu Arum, Pak Kepala ke depan pasti masih sibuk ngurusi keracunan. Apakah ini dianggap gampang? Tidak, Pak. Variabelnya kompleks. Kita enggak bisa dengan yakin bahwa keracunan nggak akan terjadi.”

Perbandingan tersebut menjadi ilustrasi konkret betapa berlapisnya kerangka pengawasan yang dibutuhkan. Jika fasilitas kesehatan tingkat pertama saja menuntut standar ketat, dapur yang memproduksi ribuan porsi harian jelas memerlukan mekanisme kontrol yang jauh lebih ketat dan terdesentralisasi.

Kompetensi SDM dan Permintaan Pembenahan 100 Hari

Selain arsitektur program, Edy menyoroti persoalan kompetensi personel yang langsung mengoperasikan dapur MBG. Ia menilai masih banyak tenaga yang ditempatkan tanpa latar belakang formal dalam pengolahan makanan siap saji, sehingga menjadi variabel risiko yang harus diperhitungkan serius oleh BGN. MBG menargetkan jutaan penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan kelompok rentan; kesalahan penanganan pada skala itu tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap intervensi gizi nasional.

Sebagai langkah konkret, Edy meminta Sudaryono memanfaatkan 100 hari pertama masa kepemimpinannya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap desain manajemen strategis BGN. Penyajian anggaran, menurutnya, tidak boleh berdiri sendiri tanpa didahului oleh kerangka manajemen yang matang, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lintas sektor.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan “taruhan” Edy Wuryanto?

Istilah tersebut merujuk pada pernyataan eksplisit Edy bahwa ia berani mempertaruhkan kredibilitasnya bahwa keracunan MBG akan berulang selama variabel tata kelola (Perpres 82, SLHS, HACCP, pelibatan Badan POM, dan pemerintah daerah) tidak dipenuhi oleh BGN.

Berapa jumlah dapur MBG yang beroperasi saat ini?

Menurut data yang disampaikan dalam RDP Komisi IX, sekitar 27.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dalam kerangka program MBG.

Apakah anggaran MBG 2027 sudah disahkan?

Pagu anggaran BGN untuk tahun fiskal 2027 ditetapkan sebesar Rp240,20 triliun. Angka tersebut menjadi konteks utama dalam peringatan Edy bahwa tanpa pembenahan tata kelola, skala fiskal sebesar itu justru memperbesar risiko insiden keamanan pangan.