BGN Bakal Tempati Gedung Telkom Gatsu? DPR Langsung Cecar Minta Penjelasan

Anggaran Rp7 Triliun dan Rumor Gedung Telkom Gatsu Jadi Sorotan Komisi IX DPR Saat Interogasi BGN

Narakabar.com – Sebuah pertanyaan bernilai triliunan rupiah menggema di ruang rapat Komisi IX DPR RI pada Kamis (3/9/2026). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dihadapkan pada serangkaian interupsi tajam dari para legislator yang mempertanyakan bagaimana lembaga negara yang relatif baru itu mengelola dana rumah tangga sekaligus menentukan lokasi operasional kantornya. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, itu menjadi panggung pengawasan parlemen terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BGN untuk tahun fiskal 2027.

Interupsi Nuroji: Angka Rp7 Triliun yang Mencurigakan

Anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra, Nuroji, membuka rangkaian pertanyaan dengan nada skeptis. Ia menunjuk langsung pada salah satu pos anggaran kegiatan BGN yang tercatat mencapai Rp7 triliun, khususnya pada komponen urusan keuangan, tata usaha arsip rumah tangga, dan protokol. Bagi Nuroji, besaran angka tersebut tidak lazim untuk kategori administrasi internal dan memicu dugaan bahwa dana tersebut terselubung dalam rencana perpindahan domisili kantor lembaga.

“Kemudian, saya melihat anggaran di nomor 4, urusan keuangan serta tata usaha arsip rumah tangga dan protokol ada 7 triliun. Ini apakah ada hubungannya dengan pemindahan gedung pak? Saya dengar pindah gedung ke Gedung Merah Putih. Apakah termasuk itu?”

Pertanyaan itu bukan sekadar formalitas. Dalam praktik pengawasan anggaran, setiap pos yang melampaui rata-rata sektoral menjadi sasaran pemeriksaan intensif. Jika Rp7 triliun benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan perpindahan dan penataan ulang fasilitas, maka efektivitas belanja negara menjadi isu sentral yang harus dijawab secara transparan oleh pihak eksekutif.

Yahya Zaini: Mengapa BGN Masih Menyewa Kantor?

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menambahkan dimensi lain dari kekhawatiran yang sama. Ia menyoroti fakta bahwa BGN, sebagai lembaga negara yang baru dibentuk, hingga saat ini masih menempati ruang kerja dengan skema sewa. Dalam konteks efisiensi belanja publik, praktik menyewa kantor bagi institusi pemerintah kerap dipandang sebagai pemborosan, terutama ketika aset negara atau gedung milik BUMN tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal.

“Yang terakhir, saya melihat kantor BGN itu masih menyewa. Betul pak ya? Apakah tidak ada kantor pemerintah atau kantor BUMN yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi kantor BGN sehingga lebih efisien ke depan,”

Saran Yahya bukan tanpa dasar hukum. Undang-Undang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah serta berbagai peraturan turunannya mendorong instansi pemerintah untuk memanfaatkan aset yang sudah dimiliki negara sebelum mengalokasikan anggaran baru. Dalam situasi fiskal yang semakin ketat, setiap rupiah yang dihemat dari biaya sewa berpotensi dialihkan ke program-program prioritas seperti distribusi gizi nasional yang menjadi mandat utama BGN.

Rumor Gedung Telkom di Gatot Subroto

Di antara pertanyaan-pertanyaan formal, satu isu menarik perhatian publik: kabar yang beredar di media sosial bahwa Gedung Telkom di kawasan Gatot Subroto (Gatsu), Jakarta Selatan, akan dialihfungsikan sebagai markas baru BGN. Yahya Zaini secara eksplisit meminta klarifikasi dari Sudaryono mengenai kebenaran informasi tersebut.

“Saya dapat informasi, yang beredar di medsos nih. Katanya gedung Telkom yang di Gatot Subroto itu bisa dipakai untuk gedung BGN? Saya tidak tahu betul apa engga nih. Ini yang beredar di medsos pak ya. Mohon penjelasan pak ya,”

Gedung Telkom di Gatsu merupakan salah satu properti strategis milik PT Telkom di kawasan bisnis Jakarta. Jika benar dialokasikan untuk BGN, langkah itu akan melibatkan koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan lembaga penerima. Proses alih fungsi gedung BUMN untuk keperluan instansi pemerintah biasanya memerlukan persetujuan dewan komisaris, penilaian aset, serta penyesuaian dalam laporan keuangan perusahaan induk. Ketidakpastian status hukum dan administratif gedung tersebut membuat klarifikasi resmi menjadi kebutuhan mendesak.

Konteks Pengawasan dan Implikasi Fiskal 2027

RDP ini merupakan bagian dari siklus tahunan pengawasan DPR terhadap RKA setiap kementerian dan lembaga negara. Untuk tahun anggaran 2027, BGN sebagai entitas yang baru beroperasi penuh menghadapi tekanan ganda: di satu sisi, lembaga ini harus membuktikan efektivitas program gizi nasional yang menjadi alasan pembentukannya; di sisi lain, setiap alokasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pertanyaan tentang lokasi kantor dan besaran dana administrasi, sekecil apa pun, menjadi cermin dari standar akuntabilitas yang diterapkan parlemen.

Para legislator menegaskan bahwa tujuan interogasi bukan untuk menghambat operasional BGN, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dari APBN digunakan secara proporsional dan efisien. Dalam tahun-tahun mendatang, ketika program distribusi makanan bergizi skala nasional mulai berjalan, tekanan fiskal terhadap lembaga ini akan semakin besar, sehingga tata kelola internal yang rapi menjadi prasyarat kelangsungan mandatnya.

Status Rapat

Hingga berita ini disusun, Sudaryono belum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Komisi IX. Rapat tersebut diskors sementara untuk jeda ibadah salat, dan sesi lanjutan dijadwalkan menyusul setelah istirahat. Jawaban resmi dari Kepala BGN akan menjadi penentu apakah rumor mengenai perpindahan ke Gedung Merah Putih atau Gedung Telkom Gatsu akan terkonfirmasi, serta bagaimana komposisi Rp7 triliun dalam pos anggaran rumah tangga akan dijelaskan secara rinci kepada publik.