Demo Buruh Besok, Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta Jadi Titik Aksi Kawal RUU Ketenagakerjaan

Buruh Siapkan Aksi Serentak di Jakarta dan 30 Daerah

Narakabar.com – Sejumlah titik pemerintahan di Jakarta diperkirakan menjadi lokasi penyampaian aspirasi pekerja pada Kamis, 10 September 2026. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyiapkan aksi di Balai Kota Jakarta dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, sebagai bagian dari gerakan serentak yang juga berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

Mobilisasi tersebut diarahkan untuk mengawal pembahasan serta rencana pengesahan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Pengesahan rancangan aturan itu dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026. Bagi kelompok buruh, proses penyusunan undang-undang ini dipandang penting karena akan berkaitan langsung dengan perlindungan hak pekerja di masa mendatang.

Massa di Jakarta direncanakan bergerak dari kawasan-kawasan pabrik menuju dua pusat pemerintahan tersebut. Aksi tidak hanya dimaksudkan sebagai demonstrasi, melainkan juga akan diiringi agenda audiensi di sejumlah daerah agar aspirasi pekerja dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

Puluhan Ribu Perwakilan Dilibatkan

KBPBI memperkirakan sekitar 50.000 perwakilan buruh akan terlibat dalam aksi awal yang digelar di 30 daerah. Angka itu mencerminkan skala koordinasi lintas wilayah yang tengah dilakukan organisasi-organisasi pekerja untuk menyuarakan tuntutan yang sama.

“Untuk estimasi besok sebagai aksi permulaan, perkiraan kami ada sekitar 50.000 perwakilan di seluruh daerah yang besok akan melakukan aksi dan disertai dengan audiensi,” kata perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno, dalam konferensi pers di sekretariat KBPBI, Jakarta Selatan, Rabu, 9 September 2026.

Aksi serentak ini ditempatkan sebagai tahap pembuka dari pengawalan terhadap rancangan regulasi ketenagakerjaan. Kehadiran massa di kantor gubernur, gedung DPRD, serta lokasi audiensi di berbagai daerah diharapkan memperlihatkan bahwa isu yang diangkat tidak hanya menjadi perhatian pekerja di ibu kota.

Di Jakarta, Balai Kota dipilih karena menjadi pusat pemerintahan provinsi, sementara DPRD DKI Jakarta merupakan lembaga perwakilan daerah. Kedua lokasi itu menjadi ruang strategis bagi buruh untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan ketenagakerjaan yang mereka anggap perlu mendapat perhatian pemerintah dan wakil rakyat.

Soroti 49 Pasal yang Dinilai Merugikan

Dalam draf RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, kelompok buruh menyoroti 49 pasal yang dipandang dapat merugikan pekerja. Sejumlah isu yang menjadi perhatian mencakup pengaturan magang, sistem alih daya atau outsourcing, formula penetapan upah minimum, dan hak cuti haid.

Persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi kerja sehari-hari. Aturan magang, misalnya, dinilai perlu memberikan kepastian agar tidak mengabaikan perlindungan pekerja. Sementara itu, ketentuan alih daya kerap menjadi sorotan karena menyangkut hubungan kerja dan keberlanjutan perlindungan bagi tenaga kerja yang ditempatkan melalui perusahaan penyedia jasa.

Formula upah minimum juga menjadi bagian penting dari tuntutan karena berhubungan dengan daya beli pekerja. Di sisi lain, hak cuti haid dipandang sebagai bentuk perlindungan yang perlu dijaga dalam pengaturan ketenagakerjaan. Karena alasan itu, KBPBI ingin agar ketentuan dalam undang-undang yang akan disahkan benar-benar berpihak pada kepentingan buruh.

“Kami berkepentingan membawa aspirasi dari seluruh buruh di Indonesia agar dalam UU Ketenagakerjaan nanti atau ke depan itu berpihak kepada kaum buruh,” jelas Sunarno.

Pengawalan terhadap rancangan undang-undang ini menjadi perhatian karena aturan ketenagakerjaan memiliki dampak luas, mulai dari pekerja di sektor industri hingga tenaga kerja pada berbagai bidang jasa. Isi pasal yang disahkan nantinya dapat memengaruhi pola hubungan kerja, hak normatif, serta kepastian yang diterima pekerja.

Rencana Posko di Senayan dan Ancaman Eskalasi

Selain aksi di Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta, buruh juga menyiapkan rencana pendirian posko perlawanan di depan Kompleks Parlemen, Senayan. Namun, waktu pelaksanaannya belum ditetapkan.

“Rencananya kami akan ada posko, cuma memang waktunya belum kami tentukan,” ujar Sunarno.

Rencana posko tersebut menunjukkan bahwa perhatian buruh tidak berhenti pada aksi satu hari. Kompleks parlemen menjadi lokasi yang relevan dalam pengawalan legislasi karena pembahasan dan pengesahan aturan nasional berlangsung melalui proses politik di tingkat pusat.

KBPBI juga menyampaikan kemungkinan aksi dengan skala lebih besar di Gedung DPR/MPR RI apabila tuntutan buruh tidak memperoleh respons. Ancaman eskalasi itu menandakan bahwa demonstrasi pada 10 September diposisikan sebagai awal penyampaian sikap, bukan penutup dari rangkaian pengawalan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Bagi masyarakat yang beraktivitas di pusat Jakarta, rencana aksi di Balai Kota, Kebon Sirih, dan kawasan Senayan patut menjadi perhatian. Konsentrasi massa di titik pemerintahan berpotensi menambah kepadatan di area sekitar lokasi kegiatan. Substansi utama aksi tetap berada pada desakan agar proses penyusunan regulasi ketenagakerjaan mempertimbangkan perlindungan pekerja secara lebih kuat.

Dengan pengesahan draf RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang ditargetkan pada akhir Oktober, suara buruh diperkirakan terus mengemuka dalam beberapa pekan ke depan. Aksi serentak di 30 daerah menjadi penegasan bahwa pembahasan undang-undang tersebut dipantau langsung oleh pekerja dari berbagai wilayah Indonesia.