Kembangkan Kasus Bekasi, KPK Geledah Rumah Mewah Anggota Polisi Yayat Sudrajat

KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Bekasi lewat Penggeledahan di Depok

Narakabar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan dugaan korupsi proyek di Kabupaten Bekasi dengan menggeledah kediaman anggota Polri Yayat Sudrajat alias Lippo. Rumah yang diperiksa berada di kawasan Cibubur, Depok, dan kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 10 September 2026.

Langkah penyidik ini merupakan bagian dari pengembangan perkara suap proyek di Kabupaten Bekasi yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pihak ke persidangan. Dalam tahap baru tersebut, KPK belum mengumumkan tersangka karena penyidikan masih berjalan melalui surat perintah penyidikan atau sprindik umum.

“Penyidik melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan yang berlokasi di daerah Cibubur, Depok,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari serta mengamankan informasi yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dikembangkan. Dari lokasi, penyidik membawa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik atau BBE yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Dokumen dan Barang Elektronik Akan Dikonfirmasi

Barang-barang yang telah diamankan belum serta-merta menjadi kesimpulan akhir dalam penyidikan. KPK masih perlu menguji keterkaitan dokumen maupun perangkat elektronik itu melalui pemeriksaan saksi dan pendalaman informasi lain.

Proses ini penting karena pengembangan perkara berada pada tahap awal. Penyidik perlu menelusuri asal-usul dokumen, isi komunikasi elektronik, serta hubungan setiap temuan dengan dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi.

“Karena memang dari pengembangan penyidikan perkara ini, ini masih tahap awal untuk pemeriksaan terhadap saksi ataupun penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik,” tandas Budi.

Bukti elektronik lazim menjadi salah satu unsur yang didalami dalam penyidikan korupsi, terutama untuk menelusuri komunikasi, catatan transaksi, atau dokumen yang tersimpan secara digital. Namun, keberadaan barang bukti tersebut tetap harus diuji dalam rangkaian proses hukum yang berlaku.

KPK menyatakan sprindik baru untuk pengembangan perkara ini telah diterbitkan pada Agustus 2026. Penggunaan sprindik umum berarti penyidik masih mengumpulkan fakta untuk menentukan pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila bukti yang terkumpul telah mencukupi.

“Sprindik baru per Agustus 2026,” kata Budi Prasetyo pada Kamis, 10 September 2026.

Berkaitan dengan Perkara Suap Ijon Proyek

Pengembangan penyidikan ini berangkat dari perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Kasus sebelumnya bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis, 18 Desember 2025.

Dalam perkara itu, KPK menahan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang atau ADK. Ayah Ade, H.M. Kunang atau HMK, yang juga menjabat Kepala Desa Sukadami, turut menjadi terdakwa. Sarjan atau SRJ dari pihak swasta juga diproses dalam perkara yang kini telah memasuki tahap persidangan.

Istilah suap ijon proyek merujuk pada dugaan pemberian uang yang berkaitan dengan proyek sebelum pelaksanaan atau penentuan proyek tersebut berlangsung. Penanganan perkara semacam ini tidak hanya menyoroti pihak yang diduga menerima dan memberikan suap, tetapi juga dapat mencakup alur komunikasi, dokumen, serta pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam rangkaian peristiwa.

Ade dan H.M. Kunang sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya juga diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sarjan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan Masih Terbuka

Penggeledahan di rumah Yayat Sudrajat tidak berarti penetapan status hukum terhadap yang bersangkutan. KPK secara jelas menyampaikan bahwa perkara pengembangan ini belum memiliki tersangka. Status seseorang dalam penyidikan ditentukan melalui proses pembuktian dan pengumpulan alat bukti oleh penyidik.

Bagi publik, perkembangan ini menunjukkan bahwa perkara korupsi dapat terus ditelusuri meski perkara awal telah memasuki persidangan. Penyidik dapat mengembangkan fakta baru apabila menemukan petunjuk, dokumen, komunikasi, atau keterangan yang berpotensi mengarah pada peristiwa pidana lain maupun pihak lain.

Tahap berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta analisis atas dokumen dan barang bukti elektronik yang telah disita. KPK belum memerinci isi barang bukti tersebut maupun jadwal pemeriksaan lanjutan dalam pengembangan kasus ini.

Dengan demikian, penyidikan dugaan korupsi proyek Bekasi masih berlangsung dan terbuka untuk pendalaman lebih lanjut. KPK akan menentukan arah penanganan perkara setelah seluruh temuan diperiksa dan dikonfirmasi sesuai prosedur hukum.