Wacana Ambang Batas 5 Persen Disebut Ekspresi Ketakutan Parpol Parlemen

Usulan Ambang Batas DPR 5 Persen Dinilai Mengandung Kekhawatiran Partai Besar

Narakabar.com – Gagasan menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu kembali memicu perdebatan. Usulan yang mengemuka dari sejumlah partai parlemen dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai berpotensi mempersempit kesempatan partai di luar DPR untuk memperoleh kursi pada Pemilu mendatang.

Saat ini, sebuah partai harus mengantongi sedikitnya 4 persen suara sah secara nasional agar dapat ikut dalam pembagian kursi DPR. Ketentuan tersebut telah lama menjadi salah satu unsur penting dalam sistem pemilu karena menentukan apakah suara pemilih kepada suatu partai dapat berujung pada perwakilan di parlemen.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memandang angka 5 persen tidak semestinya langsung diajukan tanpa landasan yang kuat. Ia menekankan perlunya pembahasan yang didahului penelitian menyeluruh dengan melibatkan pakar serta masyarakat.

“Jangan seperti sekarang, sebut angka dulu baru cari pembenaran,” kata Lucius saat dikonfirmasi pada Minggu, 20 September 2026.

Risiko bagi Partai Nonparlemen

Bagi Lucius, dorongan untuk menaikkan ambang batas dapat dibaca sebagai kecemasan partai yang sudah memiliki kursi di Senayan. Kenaikan persentase suara minimum akan membuat persaingan menjadi lebih berat bagi peserta pemilu yang belum terwakili di DPR, terutama partai yang berupaya menembus ambang batas nasional.

Ia menduga kepentingan mempertahankan posisi politik menjadi salah satu alasan di balik munculnya angka 5 persen. Semakin tinggi batas yang harus dilewati, semakin besar pula kemungkinan suara bagi partai yang tidak lolos ambang batas tidak dikonversi menjadi kursi DPR.

“Angka thresold 5% ini adalah angka ekspresi ketakutan parpol-parpol parlemen untuk berkonstestasi di Pemilu,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan perdebatan ambang batas bukan sekadar pada soal angka. Kebijakan ini juga menyentuh pertanyaan yang lebih luas: bagaimana memastikan sistem pemilu tetap menghasilkan parlemen yang efektif, tanpa mengurangi arti pilihan pemilih terhadap partai-partai yang tidak berhasil melewati batas nasional.

Ambang batas parlemen pada dasarnya dipakai untuk menentukan partai mana yang dapat mengikuti perolehan kursi DPR. Namun, ketika batas itu semakin tinggi, konsekuensinya dapat dirasakan langsung oleh pemilih. Suara yang diberikan kepada partai dengan hasil di bawah ambang batas tidak menjadi kursi bagi partai tersebut, meski tetap tercatat sebagai suara sah dalam pemilu.

Perlunya Kajian Sebelum Menetapkan Angka

Lucius menilai pembahasan revisi UU Pemilu seharusnya tidak dimulai dari keputusan atas persentase tertentu. Proses yang lebih tepat, baginya, adalah menelusuri terlebih dahulu dasar akademik dan dampak politik dari setiap pilihan angka, termasuk pengaruhnya terhadap representasi pemilih serta komposisi DPR.

Ia juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan itu melarang penggunaan ambang batas parlemen 4 persen dalam Pemilu 2029. Putusan tersebut dipandang memiliki tujuan untuk mencegah terlalu banyak suara pemilih yang tidak terwakili dalam pembagian kursi.

Meski demikian, Lucius menilai putusan itu belum memberi penjelasan yang cukup tegas mengenai angka pengganti yang seharusnya dipakai. Ketiadaan angka spesifik, dalam pandangannya, membuat pembentuk undang-undang tetap memiliki ruang besar untuk menentukan persentase baru dalam revisi aturan pemilu.

Karena itu, ia mempertanyakan kesungguhan DPR dan pemerintah dalam merumuskan ambang batas yang sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Kajian yang dimaksud perlu membedah alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, bukan hanya mencari argumen untuk membenarkan angka yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

“Jadi mestinya, sih, DPR dan Pemerintah kalau benar-benar mau mengikuti putusan MK, maka yang paling penting itu melakukan kajian. Kajian yang menjelaskan apa-apa yang menjadi poin pertimbangan MK,” pungkas dia.

Revisi UU Pemilu Menjadi Ruang Penentuan Baru

Wacana perubahan dari 4 persen menjadi 5 persen direncanakan masuk dalam revisi UU Pemilu. Usulan ini disebut berasal dari sejumlah partai yang telah berada di parlemen dan tergabung dalam koalisi pemerintah.

Perubahan tersebut akan memiliki arti besar bagi kontestasi menuju Pemilu 2029. Ambang batas menentukan standar minimum yang wajib dicapai partai untuk memperoleh kursi DPR, sehingga setiap kenaikan angka akan mengubah tingkat kesulitan dalam perebutan representasi nasional.

Di sisi lain, pembahasan ambang batas juga perlu mempertimbangkan tujuan menjaga kualitas perwakilan politik. Sistem pemilu bukan hanya soal menyaring partai yang masuk parlemen, melainkan juga soal memberi nilai pada suara warga negara. Karena itu, keputusan mengenai angka baru akan terus menjadi perhatian publik selama proses revisi UU Pemilu berlangsung.

Usulan 5 persen pada akhirnya akan diuji melalui perdebatan legislasi dan kajian yang menyertainya. Bagi Lucius, tahapan tersebut tidak boleh berhenti pada kepentingan partai yang sudah aman di DPR, melainkan harus menjawab kebutuhan sistem pemilu yang lebih adil dan sejalan dengan arah putusan Mahkamah Konstitusi.