Kesthuri Siapkan Rp15 Juta untuk Pejabat Kemenag Usai Dibantu dalam Urusan Haji 2024

Kesaksian soal Dana Rp15 Juta dalam Sidang Korupsi Kuota Haji

Narakabar.com – Persidangan dugaan korupsi terkait pembagian kuota serta penyelenggaraan haji di Kementerian Agama untuk periode 2023–2024 kembali mengungkap keterangan mengenai dana Rp15 juta. Uang itu disebut disiapkan oleh Kesthuri untuk Abdul Muhyi, mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag.

Keterangan tersebut muncul dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Saksi Juahir, yang terkait dengan Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri, menyampaikan bahwa dana itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.

Juahir menjelaskan bahwa Kesthuri merasa memperoleh banyak bantuan dari kinerja Abdul Muhyi selama rangkaian penyelenggaraan haji. Dana yang disiapkan disebut sebagai bentuk apresiasi setelah kegiatan haji selesai dilaksanakan.

Komunikasi dengan Sekretaris Eksekutif Kesthuri

Penyiapan uang Rp15 juta itu disebut dilakukan setelah adanya komunikasi dengan Muhammad Al Fatih, Sekretaris Eksekutif DPP Kesthuri. Dalam persidangan, jaksa meminta penjelasan mengenai pihak yang dituju dan nilai dana tersebut.

“Jadi spesifik uang itu diberikan kepada?”

Menjawab pertanyaan itu, Juahir menyebut Abdul Muhyi sebagai pihak yang dimaksud. Ketika kembali diminta menyampaikan nominalnya, ia menyatakan jumlah yang diingatnya sekitar Rp15 juta.

“Kalau tidak salah sekitar Rp 15 juta,”

Penjelasan Juahir menjadi bagian dari pemeriksaan saksi dalam perkara yang menyoroti tata kelola kuota dan pelaksanaan haji. Keterangan di persidangan berfungsi untuk mengurai rangkaian komunikasi, hubungan kerja, serta aliran dana yang menjadi perhatian dalam proses hukum tersebut.

Ditegaskan sebagai Dana Apresiasi

Muhammad Al Fatih juga memberikan penjelasan di hadapan majelis. Ia menegaskan bahwa dana Rp15 juta yang dipersiapkan untuk Abdul Muhyi bukan disebut sebagai biaya pengajuan tertentu, melainkan dana apresiasi yang diberikan usai penyelenggaraan haji 2024 berakhir.

“Itu tadi hanya menyampaikan yang dana Rp15 juta untuk Bapak Abdul Muhyi itu sifatnya adalah dana apresiasi yang diberikan setelah pelaksanaan haji selesai, Pak,”

Jaksa kemudian menggali makna dari istilah apresiasi tersebut. Dalam jawabannya, Fatih kembali menyebut bahwa Kesthuri menilai kinerja Abdul Muhyi telah membantu mereka selama pelaksanaan haji pada 2024.

“Apresiasi. Uang apresiasi atas karena dari Kesthuri banyak merasa terbantu dengan dengan dengan kinerja Pak Muhyi selama penyelenggaraan haji 2024, Pak,”

Pertanyaan lanjutan jaksa menyinggung bantuan yang disebut berlangsung sejak proses pengajuan hingga tahapan lain. Rangkaian tanya jawab ini memperlihatkan pentingnya membedakan penjelasan para saksi mengenai tujuan dana, waktu penyerahan, serta konteks hubungan antara organisasi penyelenggara perjalanan haji dan pejabat kementerian.

Perkara Kuota Haji dan Kerugian Negara

Kasus yang diperiksa berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pembagian kuota dan penyelenggaraan haji pada 2023–2024. Jaksa mengungkap nilai kerugian negara mencapai Rp622 miliar, yang dikaitkan dengan berbagai dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kuota maupun penyelenggaraan perjalanan ibadah tersebut.

Kuota haji memiliki arti penting karena menentukan kesempatan masyarakat untuk berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Karena itu, proses pengajuan, pembagian, dan pelaksanaan kuota memerlukan administrasi yang tertib serta pengawasan yang ketat. Keterangan saksi dalam perkara ini diarahkan untuk menjelaskan apakah terdapat tindakan atau pemberian yang berkaitan dengan proses tersebut.

Nilai Rp15 juta yang terungkap dalam persidangan harus ditempatkan dalam konteks pemeriksaan perkara secara keseluruhan. Pengadilan masih mendalami keterangan para saksi, sementara pihak-pihak yang diperiksa menyampaikan penjelasan masing-masing mengenai peran, komunikasi, dan alasan adanya dana tersebut.

Sidang juga memunculkan informasi mengenai fee percepatan haji 2024 yang disebut sebesar USD 3 ribu per jemaah. Fakta ini menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam pengungkapan dugaan pelanggaran terkait layanan haji. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk melihat hubungan setiap informasi dengan konstruksi perkara yang diajukan penuntut umum.

Arti Keterangan Saksi dalam Persidangan

Kesaksian Juahir dan Fatih tidak hanya memuat nominal uang, tetapi juga menerangkan alasan yang mereka kemukakan di ruang sidang. Juahir menyatakan dana tersebut disiapkan karena adanya rasa terbantu dalam pelaksanaan haji 2024. Fatih menambahkan bahwa dana itu bersifat apresiasi dan muncul setelah pelaksanaan haji rampung.

Dalam perkara korupsi, keterangan mengenai waktu, tujuan, dan pihak penerima dana menjadi unsur penting yang diperiksa secara cermat. Pengadilan perlu menilai kesesuaian antara kesaksian, dokumen, bukti komunikasi, serta fakta lain yang diajukan selama persidangan. Proses ini menentukan apakah penjelasan para saksi sejalan dengan pembuktian perkara.

Persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag masih berlanjut. Keterangan mengenai dana Rp15 juta untuk Abdul Muhyi menjadi salah satu fakta yang dicatat dalam pemeriksaan pada 1 Oktober 2026, di tengah pendalaman perkara dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp622 miliar.