Jasmine Signal

Portal berita modern dengan ritme baca tenang, bersih, dan fokus.

Signal Radar
Nasional

New Policy: Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit

Sandra Martin - narakabar.com 3 mins read 8 views

G New Policy - Politik kesehatan Indonesia kembali menggelorakan perdebatan mengenai kebijakan baru yang mengusulkan penderita Tuberkulosis (TBC) menjadi

New Policy: Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit

New Policy: DPR Tolak Penderita TBC Jadi Penerima MBG

New Policy – Politik kesehatan Indonesia kembali menggelorakan perdebatan mengenai kebijakan baru yang mengusulkan penderita Tuberkulosis (TBC) menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencana ini dianggap kontroversial oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi memperburuk penularan penyakit yang sudah menjadi masalah utama di sejumlah daerah.

Protes DPR terhadap Rencana Integrasi Penderita TBC ke MBG

Dalam diskusi yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Charles Honoris menegaskan bahwa wacana mengintegrasikan penderita TBC ke MBG tidak sepenuhnya masuk akal. Menurutnya, program MBG dirancang untuk menyediakan makanan bergizi kepada kelompok rentan, tetapi penerapan bagi penderita TBC justru bisa menjadi risiko tersembunyi.

“New Policy ini memang menargetkan penderita TBC sebagai prioritas, tapi secara teknis distribusi logistik melalui dapur pusat sulit menjangkau mereka secara efektif,” jelas Charles. Ia menyoroti bahwa masalah higienitas makanan menjadi tantangan utama, terutama mengingat TBC menular melalui droplet. Jika wadah makan (ompreng) dipakai secara bersama, bisa saja menyebarkan penyakit ke masyarakat sekitar yang tidak terinfeksi.

Charles juga mengkritik kurangnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan puskesmas. “Kita sudah punya sistem lokal yang lebih memahami kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan atau kecamatan. Mengapa harus diintegrasikan ke MBG? Ini justru bisa memperlambat proses pemulihan,” lanjutnya. Ia menekankan bahwa intervensi gizi untuk TBC seharusnya dilakukan secara terpadu, bukan hanya melalui program yang mungkin tidak optimal.

Rekomendasi untuk Optimalkan Peran Puskesmas dalam Penanganan TBC

Charles menyarankan bahwa Kemenkes segera mengoptimalkan peran puskesmas dan dinas kesehatan daerah dalam penanganan TBC. “Puskesmas memiliki akses lebih baik ke masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jika tenaga medis di sana diberi tanggung jawab tambahan, mereka bisa lebih efektif dalam memantau dan memberikan dukungan gizi yang tepat,” ujarnya.

Menurut Charles, kebijakan New Policy ini memerlukan evaluasi ulang agar tidak mengganggu tujuan utama program MBG. “New Policy harus didukung dengan sistem distribusi yang jelas, serta pertimbangan risiko penularan. Jika tidak, ini bisa menjadi kebijakan yang tidak menguntungkan,” imbuhnya. Ia juga menambahkan bahwa penyesuaian kebijakan ini bisa menjadi langkah yang lebih berkelanjutan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Dalam wawancara dengan media, Charles menjelaskan bahwa TBC adalah penyakit yang menyebar cepat, terutama di lingkungan yang padat. “Distribusi makanan bergizi melalui MBG yang dioperasikan oleh dapur pusat tidak bisa menjamin higienitas makanan. Apakah ompreng bisa disterilkan secara berkala? Jika tidak, itu adalah potensi besar,” tegasnya. Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

DPR RI memang masih melihat potensi New Policy ini sebagai perubahan besar dalam sistem kesehatan. Namun, Charles Honoris dan anggota komite lainnya menilai kebijakan ini perlu dipertimbangkan lebih matang. “Jika penderita TBC dimasukkan ke MBG, jangan lupa bahwa mereka juga butuh dukungan medis tambahan. Jadi, New Policy ini harus diintegrasikan dengan program kesehatan lainnya, bukan hanya fokus pada makanan,” lanjutnya.

Sebagai informasi tambahan, program MBG dirancang untuk meningkatkan akses gizi bagi masyarakat rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Namun, dengan mengusulkan penderita TBC sebagai kelompok prioritas, New Policy ini dianggap bisa mengalihkan perhatian dari kelompok yang lebih rentan. “New Policy ini seharusnya jelas dalam tujuannya. Jika tidak, risiko penularan TBC akan jauh lebih besar,” kata Charles. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bisa dipertimbangkan sebagai piloting, tetapi harus dipastikan tidak mengganggu program utama lainnya.

Gabung diskusi