New Policy: Kematian Peserta KDMP dan KNMP Bukti Pendekatan Militeristik Tak Cocok untuk Warga Sipil!

Kematian Peserta KDMP dan KNMP Jadi Bukti Ketidakcocokan Pendekatan Militeristik untuk Warga Sipil

New Policy – Tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia selama menjalani latihan dasar kemiliteran. Tragedi ini menimbulkan kecaman terhadap pendekatan militeristik yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan New Policy, yaitu mendorong partisipasi warga sipil dalam pembangunan nasional.

Kritik Terhadap Implementasi New Policy di Wilayah Lokal

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan duka cita mendalam atas kematian Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Mereka menilai New Policy yang mewajibkan peserta koperasi mengikuti latihan militer telah menyimpang dari prinsip inklusivitas dan keselamatan. “Pendekatan serba militer ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap risiko yang dihadapi warga sipil,” ujar perwakilan koalisi dalam pernyataan resmi.

Para aktivis menyoroti ketidakseimbangan antara keharusan mengikuti latihan dan perlindungan peserta. Mereka menunjukkan bahwa program New Policy bertujuan meningkatkan kinerja koperasi, tetapi tidak mempertimbangkan kondisi fisik dan mental peserta yang terkadang rentan. Pemerintah seharusnya mengintegrasikan pendekatan non-militeristik untuk menciptakan kebijakan yang lebih manusiawi.

Pelatihan Militer yang Dipandang Menciptakan Kebutuhan Kekerasan

Latihan dasar kemiliteran (latsarmil) yang diterapkan dalam New Policy dianggap terlalu intensif. Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik cara pelatihan ini mengabaikan kebutuhan peserta dalam memahami konsep koperasi secara partisipatif. “Jika warga sipil dipaksa mempraktikkan kemiliteran tanpa dasar yang kuat, maka mereka rentan terhadap kecelakaan,” tambah perwakilan organisasi tersebut.

Kebijakan New Policy ini dianggap sebagai salah satu langkah kebijakan yang memperkuat peran militer dalam pengelolaan kegiatan sipil. Meski pemerintah menyebut program ini bertujuan meningkatkan kualitas peserta, koalisi mengingatkan bahwa kurangnya pengawasan bisa mengakibatkan korban. Mereka menuntut kejelasan tentang tujuan dan manfaat program sebelum dilanjutkan.

Respons Pemerintah: Evaluasi, Tapi Program Masih Berlangsung

Pemerintah menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan New Policy setelah insiden kematian peserta KDMP dan KNMP. Namun, mereka tidak menghentikan program tersebut. Koalisi menilai respons ini terlalu lambat dan belum menyentuh akar masalah. “New Policy harus diubah, bukan hanya evaluasi,” tegas salah satu anggota koalisi.

Kebijakan New Policy juga mendapat dukungan dari sebagian kalangan yang menganggap latihan militer bisa membangun disiplin dan tanggung jawab di peserta. Namun, kritikus menilai kebijakan ini bisa berpotensi memperkuat kontrol militer terhadap kegiatan sipil, terutama di daerah-daerah yang masih rawan konflik.

Peluang dan Tantangan New Policy dalam Masa Depan

Insiden kematian peserta KDMP dan KNMP memicu diskusi mengenai efektivitas New Policy. Pemerintah berharap evaluasi ini bisa menghasilkan perbaikan, tetapi koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan bahwa kebijakan harus diubah secara fundamental. “New Policy tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan nyawa warga sipil,” kata salah satu aktivis dalam wawancara terpisah.

Kebijakan New Policy dinilai perlu diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan koordinasi antarorganisasi. Dengan demikian, koperasi desa dan nelayan bisa berkembang tanpa mengorbankan kehidupan peserta. Kementerian Pertahanan pun diminta memberikan penjelasan detail tentang prosedur pelatihan yang diterapkan.

Konteks Lebih Luas: Militer dalam Ruang Publik dan Kebijakan Sipil

Insiden ini menunjukkan bahwa pendekatan militeristik dalam New Policy bukanlah kejadian pertama. Sebelumnya, beberapa peserta program serupa pernah mengalami cedera atau keluhan terkait intensitas pelatihan. Koalisi menilai kebijakan ini memperkuat dominasi militer dalam ruang publik dan mengurangi ruang bagi partisipasi warga sipil secara aktif.

Para pengamat menekankan bahwa New Policy harus menjadi peningkatan, bukan substitusi, dari kebijakan sebelumnya. “New Policy bertujuan mendorong keterlibatan warga sipil, tetapi saat ini justru memaksa mereka mengikuti aturan serba militer,” kata salah satu peneliti yang meninjau kebijakan tersebut. Dengan demikian, kematian peserta menjadi titik balik yang mengubah pandangan publik terhadap program ini.