New Policy: Tiyo Ardianto Sebut Pelaporan Dirinya Jadi Ajang Cari Muka ke Presiden Prabowo

Tiyo Ardianto: Pelaporan Jadi Ajang New Policy untuk Prabowo

New Policy – Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, kini menjadi perhatian publik setelah dilaporkan ke kepolisian atas kritiknya terhadap kebijakan baru yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto. Pelaporan ini, menurut Tiyo, tidak sekadar tindakan administratif, melainkan menjadi momentum untuk menunjukkan dukungan dan keberpihakan terhadap kebijakan New Policy yang dianggapnya sebagai langkah strategis dalam memperkuat kepemimpinan Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa laporan tersebut disampaikan ke Polres Metro Tangerang Selatan dan Bareskrim Polri, sebagai bentuk respons terhadap perubahan politik dan administratif yang terjadi dalam masa kepemimpinan pemerintahan saat ini.

Peran Warga Negara dalam New Policy

Tiyo menjelaskan bahwa sebagai warga negara yang aktif, ia tetap menjalankan tugas mengawasi pemerintahan. “New Policy ini menawarkan ruang untuk semua pihak menyampaikan aspirasi, termasuk kritik konstruktif,” katanya saat ditemui di UGM, Kamis (25/6/2026). Ia menegaskan bahwa pelaporan dirinya bukan tindakan penentangan semata, melainkan cara untuk memastikan kebijakan New Policy berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Tiyo, kebebasan berbicara adalah alat penting dalam menguji konsistensi kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah.

“Kita harus tetap memberikan ruang bagi setiap suara, termasuk kritik yang tajam, agar kebijakan New Policy tidak terasa satu arah. Ini adalah cara untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut benar-benar melayani kepentingan rakyat atau hanya menjadi alat politik,” ujarnya.

Konteks New Policy dan Dinamika Politik

Kebijakan New Policy yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto menuai berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat sipil. Tiyo menilai, pelaporan dirinya menjadi bagian dari dinamika politik yang menggambarkan bagaimana kebijakan ini bisa memicu perdebatan. Ia menjelaskan bahwa New Policy terutama mengacu pada perubahan struktur pemerintahan dan program prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, serta reformasi birokrasi. Menurutnya, kebijakan ini memerlukan pengawasan intensif agar tidak melenceng dari tujuan awal.

Tiyo menyebut bahwa pelaporan ini adalah salah satu contoh dari upaya menegaskan keberadaan New Policy dalam kehidupan politik. “New Policy bukan hanya dokumen, melainkan wujud komitmen kebijakan yang harus diuji melalui kritik dan dialog. Jika tidak ada ruang untuk kritik, maka New Policy bisa kehilangan maknanya,” tuturnya. Ia juga memperingatkan bahwa tindakan serupa bisa terjadi jika kebijakan pemerintah tidak transparan dalam pelaksanaannya.

Respons dari Kalangan Internal

Beberapa anggota BEM FH UBK yang terlibat dalam pelaporan Tiyo menyatakan bahwa ini adalah bagian dari proses memperkuat New Policy. Mereka mengungkapkan bahwa pelaporan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diusung Prabowo tidak hanya diucapkan, tetapi juga dijalankan dengan konsistensi. “Kita ingin menjadi bagian dari alat pengawasan New Policy, bukan sekadar penonton,” kata salah satu anggota BEM saat diwawancara.

Tiyo menggarisbawahi bahwa kebijakan New Policy perlu diakui sebagai inisiatif yang penting, namun harus didukung oleh partisipasi aktif warga negara. “New Policy adalah wadah untuk transformasi, tetapi jika hanya dijalankan dari atas, maka masyarakat sipil bisa kehilangan perannya dalam proses demokrasi. Ini adalah tantangan yang perlu diatasi bersama,” katanya. Ia menambahkan bahwa tindakan pelaporan ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas New Policy dalam merespons aspirasi publik.

“New Policy ini menawarkan peluang untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Jika kita tidak bisa mengkritik, maka New Policy akan kehilangan legitimasi. Saya siap hadir jika dipanggil, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab warga negara,” tutur Tiyo.

Perbandingan dengan Kebijakan Sebelumnya

Tiyo juga menyebutkan bahwa New Policy yang diusung Prabowo merupakan bagian dari transformasi yang lebih luas dalam pemerintahan. Ia menilai bahwa kebijakan ini memperlihatkan perbedaan dengan masa kepemimpinan sebelumnya, terutama dalam memperkuat peran lembaga-lembaga sipil. “New Policy ini mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, dari sekadar menyampaikan kebijakan hingga melibatkan warga negara dalam evaluasi kebijakan,” ujarnya. Menurutnya, perubahan ini bisa menjadi katalisator positif jika dilakukan secara transparan.

Dalam konteks New Policy, Tiyo mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu diuji melalui kritik dari berbagai pihak. “New Policy tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang mustahil dikritik. Justru, kritik inilah yang menunjukkan bahwa kebijakan itu memiliki ruang untuk diperbaiki. Saya percaya, pelaporan ini bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap New Policy jika dikelola dengan baik,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menolak New Policy, tetapi ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap berakar pada kebutuhan rakyat.

Kesiapan dan Harapan untuk Reformasi

Sebagai individu yang aktif dalam aktivisme, Tiyo mengaku tetap optimis terhadap New Policy. Ia menyatakan bahwa pelaporan dirinya adalah bagian dari proses reformasi yang memerlukan perdebatan dan keberagaman suara. “New Policy ini bisa menjadi momen untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif, selama ada dialog yang terbuka. Saya tidak menutup kemungkinan untuk berdiskusi dengan pihak berwenang,” katanya. Ia juga mengharapkan bahwa pelaporan ini bisa menjadi awal dari keterlibatan lebih luas warga negara dalam pengawasan kebijakan New Policy.

“New Policy adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Jika kita bisa saling melengkapi dalam menyampaikan aspirasi, maka kebijakan ini akan memiliki dampak yang lebih luas. Saya berharap, ini menjadi awal dari keberlanjutan demokrasi di Indonesia,” ujar Tiyo, menutup pernyataannya.