New Policy: 19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati ‘Todong’ ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

New Policy: Garut Cari Solusi 19 Ribu Anak Putus Sekolah dengan ASN dan Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh

New Policy – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meluncurkan new policy terbaru yang bertujuan mengatasi masalah putus sekolah di daerah itu. Dengan jumlah 19 ribu anak yang meninggalkan pendidikan, kebijakan ini menawarkan solusi melalui kerja sama antara Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha, serta masyarakat untuk menjadi orang tua asuh. Pemkab Garut berharap inisiatif ini dapat memberikan bantuan finansial dan pendampingan yang stabil bagi remaja yang terlantar.

Strategi New Policy untuk Pemulihan Pendidikan

Kebijakan new policy ini dirancang untuk mengurangi angka putus sekolah, terutama pada transisi dari Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bupati mengungkapkan bahwa tantangan utama adalah ekonomi keluarga, jarak sekolah, dan faktor budaya. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemampuan ekonomi, seperti ASN dan pengusaha, program ini diharapkan memberikan dampak lebih luas.

“Kita akan menginventarisir anak-anak yang membutuhkan, lalu mengajak mereka yang mampu untuk ikut serta dalam new policy ini,” kata Abdusy Syakur dalam wawancara dengan Antara, Kamis (25/6/2026).

Pemkab Garut juga sedang mengembangkan aplikasi khusus sebagai alat penghubung antara calon orang tua asuh dan anak-anak yang putus sekolah. Aplikasi ini memudahkan proses pendaftaran dan komunikasi, serta memastikan bantuan finansial disalurkan secara terstruktur. Dukungan dari lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Korpri menjadi bagian penting dari new policy yang dijalankan.

Target dan Konsep New Policy

Salah satu target utama dari new policy ini adalah meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Dengan memanfaatkan dana zakat, sosial, dan sponsor dari pengusaha, Pemkab Garut ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman. Bupati menekankan bahwa new policy ini bukan hanya sekadar bantuan, tapi juga program pemulihan yang berkelanjutan.

Transisi dari SD ke SMP menjadi fase kritis dalam pendidikan, dimana banyak anak terpaksa berhenti belajar karena kesulitan finansial atau kurangnya dorongan dari keluarga. new policy ini bertujuan mengatasi masalah ini dengan menyiapkan sistem yang lebih efektif. Pemkab Garut juga berharap program ini dapat menjadi contoh baik untuk daerah lain di Indonesia.

Dalam pelaksanaan new policy, Pemkab Garut sedang melakukan verifikasi data terkini untuk memastikan akurasi jumlah anak yang putus sekolah. Angka sebelumnya mencatat 19 ribu remaja yang meninggalkan sekolah, namun Bupati yakin new policy ini akan memberikan hasil lebih baik dalam jangka panjang. Ia juga menyebutkan bahwa inovasi teknologi menjadi pilar utama dalam pengelolaan program ini.

Pengusaha dan ASN diminta untuk berperan aktif dalam new policy ini. Bupati Abdusy Syakur menekankan bahwa program ini bukan hanya tentang keuangan, tetapi juga mengenai peran sosial dan pemulihan karier para anak asuh. Dengan kebijakan yang dijalankan, Pemkab Garut berharap meningkatkan partisipasi pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah secara signifikan.

New policy ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya. Bupati menyatakan bahwa program ini membutuhkan partisipasi dari berbagai kalangan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya new policy ini, diharapkan anak-anak yang putus sekolah dapat kembali ke jalur pendidikan dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.