New Policy: Aktivis 98 Kritik Manajemen Politik Prabowo: Lamban, Bikin Rumit Situasi

New Policy Dikritik Aktivis 98: Manajemen Politik Prabowo Lamban dan Rumit

New Policy – Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kelompok aktivis, termasuk Aktivis 98, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan New Policy yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Protes massal yang digelar di sejumlah kota besar Indonesia menyoroti berbagai ketidakpuasan terhadap langkah-langkah pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi dan perubahan struktur politik. Aktivis menyatakan bahwa kecepatan dan kecermatan dalam mengelola New Policy dinilai kurang memadai, sehingga situasi nasional terus memanas dan tidak ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat dalam dua tahun terakhir.

Kebijakan Ekonomi dan Kebutuhan Dasar Menjadi Sorotan Utama

Dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, peserta menuntut evaluasi terhadap New Policy yang menurut mereka mengabaikan kebutuhan masyarakat adat dan masyarakat ekonomi akar rumput. Salah satu isu utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai menguras anggaran pendidikan dan tidak efektif dalam mengatasi krisis pangan. Demonstran juga menekankan kebutuhan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) serta stabilitas harga Pertamax sebagai bagian dari New Policy yang dianggap belum optimal. Selain itu, isu perampasan ruang hidup masyarakat adat dan krisis lingkungan memperkuat kritik terhadap kebijakan New Policy yang dianggap tidak merespons secara tepat.

Kinerja pemerintah dalam mengeksekusi New Policy selama dua tahun terakhir menghadapi tantangan berat. Berbagai kebijakan yang diusung, seperti reformasi birokrasi dan perbaikan sistem pendidikan, dinilai terlalu lambat dan tidak sesuai dengan harapan publik. Menurut analisis kelompok aktivis, New Policy yang dijalankan terkesan membikin situasi lebih rumit, terutama dalam memperkuat konsensus antarpartai dan menjaga stabilitas politik. Hal ini berdampak pada kemampuan pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Respons Pemerintah Dikritik Sebagai Tidak Cukup Cepat

Kritik terhadap New Policy semakin memuncak karena pemerintah dianggap tidak responsif terhadap isu-isu yang muncul. Salah satu contoh adalah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dinilai mengancam supremasi sipil dan memperburuk ketegangan antarlembaga. Demonstran menilai bahwa kebijakan New Policy dalam hal ini terkesan lebih menekankan kepentingan institusi militer dibandingkan kebutuhan rakyat. Selain itu, kebijakan New Policy dalam bidang ekonomi, seperti subsidi BBM dan program MBG, dianggap tidak konsisten dengan upaya menurunkan defisit anggaran negara.

Daya beli masyarakat terus menurun karena tekanan inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah. Protes massal yang berlangsung menjadi bukti bahwa kebijakan New Policy belum mampu menyelesaikan masalah ekonomi dasar. Aktivis menyatakan bahwa perlu ada perubahan mendasar dalam mengelola New Policy agar bisa memberikan dampak nyata kepada rakyat. “New Policy terlalu lamban dan tidak cerdas dalam manajemen politik, makanya situasi nasional makin rumit dan tidak ada perubahan yang dirasakan masyarakat,” kata Firman Tendry, mantan aktivis 1998 dan praktisi hukum, dalam pernyataannya pada aksi demo yang berlangsung di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Perlu Peningkatan Anggaran Riset untuk Mendukung New Policy

Dalam mengevaluasi New Policy, kelompok masyarakat sipil menekankan perlunya peningkatan anggaran riset nasional. Mereka mengusulkan kenaikan dari Rp4 triliun menjadi Rp8 triliun, dengan harapan riset dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo. Kritik ini menunjukkan bahwa New Policy perlu pendanaan yang lebih besar untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi dalam pelaksanaannya. Anggaran riset yang mencukupi dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi kelemahan kebijakan serta merancang solusi yang lebih efektif.

Selain itu, New Policy juga dianggap kurang berimbang dalam memperhatikan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Aktivis menilai bahwa pemerintah terlalu fokus pada reformasi struktural tanpa memberikan dukungan yang memadai kepada sektor produktif. Hal ini memperkuat kritik bahwa New Policy yang dijalankan membuat situasi lebih rumit, terutama dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kebijakan yang terlalu ambisius tanpa perencanaan yang matang berisiko mengganggu stabilitas perekonomian.

Analisis Kebijakan New Policy: Dari Harapan ke Kebingungan

Pengamat politik menyoroti bahwa New Policy yang diusung pemerintahan Prabowo belum mampu memberikan kejelasan terhadap aspirasi masyarakat. Perubahan struktur kekuasaan dan penggunaan anggaran dalam New Policy dinilai memperumit situasi dengan memicu ketidakpuasan di berbagai kalangan. Dalam konteks ini, kebijakan New Policy menjadi cerminan dari manajemen politik yang dianggap kurang strategis. Aktivis 98 menyatakan bahwa langkah-langkah dalam New Policy harus lebih terarah dan transparan, agar bisa membangun konsensus luas dan memperkuat kedaulatan rakyat.

Keberhasilan New Policy tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dinamika sosial dan ekonomi. Jika kebijakan tidak diakses dengan baik, maka New Policy berpotensi memicu ketegangan yang lebih besar. Kritik terhadap manajemen politik Prabowo mencerminkan ketidakpuasan