Kekerasan Seksual Siswi di Bali, Sekolah Harus Pasang CCTV hingga Larang Guru Berduaan dengan Murid

Perlindungan Anak Diperkuat Pasca Kasus Kekerasan Seksual di Buleleng

Narakabar.com – Kasus pelecehan yang menimpa seorang siswi berusia 13 tahun di Kabupaten Buleleng, Bali, mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mengeluarkan imbauan tegas. Menteri Arifah Fauzi meminta seluruh institusi pendidikan meningkatkan mekanisme perlindungan anak setelah muncul dugaan tindakan asusila oleh seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Riwayat Korban dan Proses Hukum

Berdasarkan data yang dihimpun kementerian, korban telah mengalami kekerasan seksual secara berulang sejak masih berada di jenjang kelas VI sekolah dasar. Baru pada akhir Juni 2026, anak tersebut memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada keluarga setelah mengalami berbagai tekanan psikologis. Kondisi mental korban saat itu ditandai dengan kecemasan, rasa takut, malu, serta penyesalan yang mendalam.

Di sisi lain, aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pada Selasa, 28 Juli 2026. Saat ini, sang terduga resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Rekomendasi Pencegahan dari Menteri PPPA

Menurut Arifah Fauzi, sekolah harus segera mengimplementasikan langkah-langkah preventif yang lebih konkret. Langkah tersebut mencakup edukasi seks yang rutin, penyediaan saluran pengaduan yang aman, serta pemasangan kamera pengawas di area rawan.

Edukasi seks secara komprehensif perlu diberikan kepada siswa secara berkala. Ajarkan mengenai sentuhan tubuh yang aman (yang boleh/tidak boleh/membingungkan) serta kemampuan untuk berkata tidak. Sekolah dapat membuat kanal aduan yang aman, responsif, dan rahasia untuk siswa melapor.

Menteri juga menekankan pentingnya penerapan batasan etik yang ketat bagi para tenaga pendidik. Guru dilarang melakukan kontak fisik yang berlebihan, dilarang bertemu dengan siswa sendirian di ruang tertutup, serta harus membatasi interaksi melalui media digital.

Sekolah juga perlu menerapkan batasan etik yang jelas antara guru dan siswa, misalnya larangan kontak fisik yang berlebihan, larangan pertemuan di ruang tertutup dan hanya berdua, serta batasan komunikasi di ruang digital antara guru dan siswa. Jika memungkinkan, pengawasan menggunakan bantuan CCTV di setiap sudut yang berpotensi menjadi tempat kejadian perlu diberikan.

Pendampingan Korban

Korban saat ini telah mendapatkan pendampingan psikologis dan konseling dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Pendampingan tersebut juga mencakup dukungan selama berlangsungnya proses hukum terhadap pelaku.

Pernyataan resmi dari Menteri Arifah Fauzi disampaikan pada Minggu, 2 Agustus 2026, sebagai respons atas meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini. Langkah-langkah yang diusulkan diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.