Main Agenda: Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

Main Agenda: Koalisi Sipil Kritik Revisi UU Kepolisian di Hari Bhayangkara

Main Agenda menjadi tema utama aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Rabu, 1 Juli 2026, dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Aksi ini bertujuan menegaskan bahwa kepolisian adalah alat rakyat yang melayani kepentingan publik, bukan hanya instrumen politik atau alat penjaga kekuasaan. Peserta aksi menyuarakan keinginan untuk menjaga kebebasan, profesionalisme, dan independensi Polri dalam menjalankan tugas pengayoman serta penegakan hukum.

Pelaksanaan Aksi dan Tuntutan Terhadap Revisi UU

Koalisi RFP (Rakyat untuk Reformasi Polisi) menggelar aksi yang diikuti oleh ribuan peserta, termasuk aktivis, akademisi, dan masyarakat umum. Mereka menyoroti revisi Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP yang dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi. Tuntutan utama meliputi penghapusan intervensi politik dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, serta penguatan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh petugas. “Main Agenda ini adalah refleksi kembali ke semangat reformasi 1998, di mana polisi lahir untuk melindungi rakyat, bukan memperkuat dominasi pihak tertentu,” kata salah satu peserta aksi, menambahkan bahwa penegakan hukum harus adil dan transparan, tanpa bias.

Aksi tersebut juga menyoroti perlunya reformasi internal Polri, termasuk penyederhanaan struktur birokrasi dan pemberantasan korupsi. Koalisi menekankan bahwa rakyat tidak hanya membutuhkan kepolisian yang profesional, tetapi juga berakar pada keadilan sosial dan penghargaan terhadap hak-hak warga negara. Mereka mengingatkan bahwa reformasi kepolisian adalah bagian dari proses demokrasi yang terus berjalan, dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi politik.

Kisah Perjuangan Masyarakat Sipil dalam Memperkuat Reformasi

Dalam rangkaian aksi, koalisi memperkenalkan kisah-kisah perjuangan masyarakat sipil dalam mengawasi kepolisian sejak era reformasi. Arif Maulana, perwakilan YLBHI, mengatakan bahwa perubahan dalam sistem kepolisian harus didasarkan pada aspirasi rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. “Main Agenda ini adalah bentuk penegasan bahwa polisi bukan hanya alat negara, tetapi juga harus menjadi mitra masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang adil,” ujarnya, menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam reformasi adalah kunci untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Koalisi RFP juga mengkritik penurunan kualitas layanan kepolisian akibat dari revisi UU yang sedang dibahas. Mereka menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk Polri harus digunakan secara efisien, bukan hanya untuk memperkuat aparatur pemerintahan. “Uang rakyat harus memberi manfaat, bukan justru menghasilkan represi atau diskriminasi,” tegas Arif, mengingatkan bahwa pengelolaan kepolisian yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Di samping itu, aksi demonstrasi menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi garda depan keadilan. Peserta aksi mengusulkan adanya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis kepolisian, seperti pembentukan komite pengawas yang melibatkan organisasi masyarakat sipil. Hal ini diharapkan dapat menjadi bagian dari Main Agenda dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.

Reaksi Pemerintah dan DPR terhadap Aksi Demonstrasi

Aksi di Jakarta mendapat respons dari pihak pemerintah dan DPR. Sejumlah anggota dewan menyatakan bahwa revisi UU Kepolisian bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemampuan Polri dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Namun, mereka juga mengakui pentingnya dialog terbuka dengan masyarakat sipil agar kebijakan reformasi tidak terkesan menekan aspirasi rakyat. “Main Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara institusi kepolisian dan masyarakat,” kata salah satu anggota DPR yang hadir dalam aksi tersebut.

Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan dukungan terhadap reformasi, tetapi menegaskan bahwa perubahan harus didasarkan pada konsensus yang luas. Mereka menjamin bahwa Polri tetap menjunjung prinsip profesionalisme dan keadilan, meski terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan tugas dengan tuntutan zaman. “Kami berkomitmen untuk menjadi alat rakyat, bukan partai cokelat, dengan tetap menjaga keberimbangan dalam menjalankan tugas,” imbuh Kapolda Metro Jaya dalam sambutan tertulisnya.

Koalisi RFP menegaskan bahwa perjuangan untuk memperkuat reformasi harus terus berlanjut, terlepas dari respons pihak pemerintah. Mereka berharap revisi UU dapat menjadi langkah awal menuju kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Main Agenda ini menunjukkan bahwa rakyat tidak hanya mengingatkan, tetapi juga aktif memperjuangkan perubahan yang sehat dan berkelanjutan,” pungkas Arif, menutup pidatonya dengan pesan kesatuan dan komitmen bersama untuk demokrasi yang lebih kuat.