Main Agenda: Kemendagri Percepat Implementasi SP2D Online untuk Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah

Kemendagri Percepat Implementasi SP2D Online untuk Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah

Main Agenda – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya mempercepat adopsi SP2D Online sebagai bagian dari upaya meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Diskusi ini dilakukan dalam sebuah rapat koordinasi yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD), pemerintah daerah (Pemda), serta berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, menekankan bahwa penerapan SP2D Online menjadi alat kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, serta terintegrasi secara digital. Ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem administrasi keuangan melalui digitalisasi.

“Kita berupaya untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui pembahasan bersama di sini,” kata Fatoni saat membuka rakor di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Penerapan SP2D Online tidak hanya mengoptimalkan proses pencairan anggaran daerah, tetapi juga mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI). Fatoni menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi Pemda dan BPD dalam mendorong implementasi sistem ini.

“Pemilihan bank pengelola RKUD didasarkan pada reputasi, kesehatan finansial, dan manfaat bagi pembangunan daerah,” jelas Fatoni.

Sementara itu, Aprianus John Risnad, perwakilan OJK, menyatakan dukungan terhadap percepatan ETPD sebagai bagian dari agenda nasional digitalisasi tata kelola keuangan publik. Ia menekankan pentingnya peran BPD dalam memperkuat layanan keuangan daerah melalui skema sinergi dan penguatan teknologi.

“Kita telah menyusun pedoman mengenai maturitas digital yang perlu diukur oleh BPD,” kata John.

Sebagai tambahan, Wamendagri mengusulkan penguatan kerja sama daerah untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada masa El Nino 2026-2027. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan daerah dalam mengelola dana secara lebih efektif, sejalan dengan upaya digitalisasi keuangan yang sedang digencarkan.