Special Plan: BGN Jawab Protes Pengusaha, Penghentian MBG Saat Libur Sekolah Demi Efisiensi Anggaran

BGN Jawab Protes Pengusaha, Penghentian MBG Saat Libur Sekolah dalam Special Plan

Special Plan yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) pada periode 22 Juni hingga 13 Juli 2026 menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk para pengusaha yang mengeluhkan kebijakan penghentian Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, khususnya dalam program kemanusiaan yang dianggap kurang efisien selama jeda liburan. Dalam Special Plan ini, BGN memutus pembayaran insentif harian kepada penyelenggara program MBG, yang mencakup seluruh satuan pendidikan yang terdaftar.

Penjelasan BGN Mengenai Efisiensi Anggaran dalam Special Plan

Menanggapi kritik yang muncul, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa kebijakan penghentian MBG selama libur sekolah merupakan bagian dari penyesuaian anggaran dalam Special Plan. “Kebijakan ini harus dipertimbangkan dalam konteks kebutuhan nasional, karena anggaran yang dialokasikan untuk program MBG harus digunakan secara optimal,” tegas Arumsari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Special Plan yang diterapkan oleh BGN didasari oleh analisis kebutuhan anggaran yang lebih besar. Dengan memutus pembayaran insentif selama 18 hari libur sekolah, pihaknya mengklaim bahwa ini dapat menghemat dana sebesar Rp108 miliar. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah penyelenggara MBG yang terdaftar dan insentif harian sebesar Rp6 juta per hari. Arumsari juga menyoroti bahwa penghentian MBG ini tidak memengaruhi kebutuhan gizi masyarakat, karena program tetap berjalan saat libur sekolah.

BGN telah mengumumkan jadwal penghentian MBG sesuai dengan libur nasional yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran lebih terarah, terutama dalam mendukung program kemanusiaan yang prioritasnya lebih tinggi. “Dengan Special Plan ini, kita bisa mengalokasikan dana ke kegiatan yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan atau peningkatan kualitas makanan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan,” tambah Arumsari.

“Rasanya fair ketika memang tidak beroperasi, no service, no pay, itu kan sesuatu yang memang wajar,” ucap Arumsari dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan tindakan tiba-tiba, melainkan hasil evaluasi berkelanjutan terhadap keberlanjutan program MBG.

Protes dari GAPEMBI terhadap kebijakan ini menunjukkan ketidakpuasan para mitra pelaksana. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program MBG mengeluhkan adanya gangguan terhadap rencana kerja mereka, terutama karena penghentian sementara berdampak pada penghasilan pegawai. Namun, BGN menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk adaptasi yang diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi anggaran. “Special Plan ini dirancang agar program MBG bisa berjalan lebih stabil di masa depan, meski ada kesenjangan sementara,” jelas Arumsari.

BGN juga menegaskan bahwa penghentian MBG selama libur sekolah tidak berarti mengabaikan kebutuhan masyarakat. Pihaknya menjamin bahwa program tetap berjalan pada masa libur, dengan penyesuaian sistem distribusi makanan kecil yang tidak memakan biaya tinggi. Selain itu, BGN berencana untuk memperkuat kerja sama dengan mitra pelaksana, agar kebijakan ini bisa diterima secara luas. “Kita juga akan evaluasi kembali kebijakan ini setelah Special Plan berjalan, untuk melihat dampak dan perbaikan yang diperlukan,” lanjut Arumsari.