Tragedi Ibu Hamil Tewas di Sugapa – Komnas HAM Desak Akhiri Kekerasan di Wilayah Sipil

Tragedi Ibu Hamil Tewas di Sugapa, Komnas HAM Desak Akhiri Kekerasan di Wilayah Sipil

Tragedi Ibu Hamil Tewas di Sugapa – Komnas HAM menghimbau dilakukannya penyelidikan mandiri dan transparan atas kematian ibu hamil MD yang terjadi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Insiden tersebut berujung pada kematian korban akibat tembakan saat ia berada di dalam rumah.

Penembakan di Distrik Sugapa

Kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata terjadi pada Kamis, 2 Juli 2026, di Distrik Sugapa. Peristiwa itu berlangsung di tengah malam, dengan MD yang tengah mengandung dalam kondisi membahayakan.

“Investigasi harus independen, transparan, dan imparsial. Tidak boleh hanya mengandalkan klaim sepihak dari pihak tertentu yang terlibat dalam kontak senjata,” kata Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM, dalam pernyataan resmi yang dikutip dari ANTARA.

Komnas HAM menekankan perlunya akuntabilitas hukum, pemulihan bagi keluarga korban, serta penyelesaian konflik senjata di area permukiman warga. Lembaga ini menilai kehidupan warga sipil adalah hak asasi yang tidak bisa dipandang remeh meski dalam situasi konflik.

Kematian MD memicu kecaman dari Komnas HAM, yang mengingatkan bahwa penggunaan senjata dalam operasi keamanan harus dipertanggungjawabkan secara adil. Tanpa penyelidikan terbuka, risiko impunitas akan terus mengancam kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Komnas HAM juga meminta pemerintah menjamin pemulihan bagi keluarga korban, mulai dari bantuan psikososial hingga kompensasi sesuai aturan. Lembaga ini bersamaan dengan itu menekankan perlunya akses penuh untuk memeriksa lokasi, bertemu keluarga, serta mengumpulkan dokumen terkait.

Di samping itu, Komnas HAM menyerukan penghentian segera kontak senjata di wilayah permukiman. Mereka berharap pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara menyeluruh, dengan pembukaan ruang dialog antara pemerintah pusat, daerah, tokoh adat, agama, dan masyarakat sipil sebagai langkah menuju penyelesaian konflik jangka panjang.