Jelang Muktamar NU Ke-35 – Menimbang Sosok Rais Aam Ideal di Tengah Tantangan Abad Kedua

Muktamar NU ke-35: Tantangan dan Harapan di Abad Kedua

Jelang Muktamar NU Ke 35 yang dihelat pada 1-5 Agustus 2026, Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Acara ini bukan hanya sekadar pertemuan rutin, tetapi momen strategis untuk menentukan arah organisasi di masa depan. Dalam konteks abad kedua keberadaan NU, pemilihan Rais Aam menjadi salah satu prioritas utama, dengan proses seleksi melalui AHWA (Angkatan Hisbah dan Wakil) yang melibatkan sembilan ulama senior untuk memastikan kredibilitas kepemimpinan.

Kepemimpinan NU pada era ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan sosial-ekonomi hingga dinamika politik. Rais Aam yang terpilih diharapkan mampu menjadi pusat kekuatan spiritual dan intelektual, sambil memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan yang dipegang lembaga tersebut. Sebagai institusi yang berakar pada tradisi pesantren, NU membutuhkan sosok yang bisa menjembatani antara warisan leluhur dan kebutuhan masa kini.

Peran Rais Aam dalam Membentuk Identitas NU

Rais Aam memiliki peran sentral dalam memastikan NU tetap relevan di tengah perubahan besar. Jabatan ini tidak hanya sebagai simbol kehormatan, tetapi juga sebagai wujud kepercayaan publik terhadap visi dan misi keagamaan yang diwakili oleh pemimpin tertinggi. Dalam pidatonya pada Senin (6/7/2026), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawy, atau Gus Lilur, menegaskan bahwa pemimpin NU harus mampu menjadi teladan dalam tiga prinsip utama: fiqh, akidah, dan tasawuf.

“Jelang Muktamar NU Ke 35, kita perlu melihat bagaimana sosok Rais Aam dapat menjawab tantangan abad kedua, baik dalam memperkuat akar budaya keagamaan maupun dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif,” ujar Gus Lilur dalam keterangan resmi.

Menurut Gus Lilur, Rais Aam diharapkan mampu memimpin NU menjawab tantangan era digital dan globalisasi. Ini termasuk upaya menjaga konsistensi dalam pendidikan keagamaan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta mengembangkan jejaring kerja dengan organisasi Islam lainnya. Kepemimpinan yang ideal, menurutnya, juga harus mampu menciptakan kebijakan yang inklusif, baik dalam struktur internal maupun dalam komunikasi eksternal.

Standar Pemilihan Rais Aam: Benchmark dari Tiga Pendiri

Pemilihan Rais Aam dalam Jelang Muktamar NU Ke 35 diharapkan mematuhi standar yang ditinggalkan oleh tiga pendiri utama: KH M. Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Hasyim Asy’ari (dikenal sebagai Hasyim Asy’ari). Ketiganya dikenal sebagai tokoh yang mampu menggabungkan keilmuan, kepemimpinan, dan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Kriteria ini menjadi pedoman untuk menjamin keberlanjutan nilai-nilai NU.

Kriteria pemilihan Rais Aam mencakup kecermatan ilmu agama, keteladanan, dan kemampuan mengelola organisasi. Gus Lilur menekankan bahwa pemimpin NU harus mampu menjadi pengayom bagi keberagaman, sekaligus menjaga keutuhan ideologi Islam yang moderat. Ia juga menyebut bahwa abad kedua merupakan momen penting untuk mengukur kemampuan Rais Aam dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam rangka menghadapi Jelang Muktamar NU Ke 35, NU juga melakukan perbaikan di berbagai aspek, termasuk penguatan organisasi dan penerapan teknologi. Gus Lilur menilai, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menjaga keakuratan fiqh dan akidah di tengah serbuan informasi yang cepat berubah. Ia menegaskan bahwa keputusan dalam muktamar ini akan menjadi fondasi bagi perjalanan NU selama setengah abad ke depan.

Sejarah mencatat bahwa Muktamar pertama NU diadakan pada 1926, di Yogyakarta, sebagai upaya mengembangkan gerakan keagamaan di Indonesia. Seiring waktu, lembaga ini berkembang menjadi organisasi yang memiliki jaringan luas, termasuk lembaga pendidikan, sosial, dan politik. Dalam abad kedua, NU perlu menyesuaikan diri dengan tantangan baru, seperti krisis identitas keagamaan, pergeseran nilai sosial, dan keterlibatan dalam isu-isu nasional maupun internasional.