Special Plan: Sentil Kesenjangan Pendidikan, Hafid Abbas: 99,5 Persen Kampus Berkualitas Menumpuk di Jawa

Hafid Abbas: 99,5% Kampus Berkualitas Berada di Jawa, Kritik Kesenjangan Pendidikan dengan Special Plan

Special Plan – Dalam wawancara khusus pada Senin (6/7/2026), Hafid Abbas, seorang Guru Besar dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menyoroti kritik terhadap ketimpangan kualitas pendidikan tinggi yang terpusat di Pulau Jawa melalui Special Plan. Menurutnya, sebagian besar institusi pendidikan berkualitas hanya berada di wilayah Jawa, sehingga memperlebar kesenjangan akses ilmu pengetahuan antar daerah. “Masalah ini sudah ada di muka, dan Special Plan harus menjadi jawaban untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Kelompok elit politik dan pengambil kebijakan, menurut Hafid, cenderung mengabaikan upaya pemerataan pendidikan, yang berpotensi mengancam kemajuan SDM Indonesia di masa depan. Konsentrasi kampus unggul di Jawa, menurutnya, memperkuat dominasi wilayah ini dalam penguasaan pengetahuan. “Meski ada beberapa universitas di luar Jawa, seperti Makassar dan Padang, 99,5 persen kampus berkualitas tetap menumpuk di sini,” tambahnya.

Pendekatan Terhadap Kesenjangan Pendidikan

Hafid Abbas menantang pihak berkuasa untuk mengobservasi keadaan di luar Jawa, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. “Apakah ada kabupaten di luar Jawa yang bisa menampung tiga kampus berkualitas? Jika tidak, maka Special Plan harus dijalankan lebih intensif untuk meratakan akses,” tegasnya. Ia menekankan bahwa stagnasi pemerataan pendidikan tinggi akan berdampak pada keberagaman potensi daerah lain, sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih progresif.

“Kesenjangan pendidikan bukan hanya soal akses, tetapi juga kesempatan berkembang. Special Plan harus memperhatikan kebutuhan daerah-daerah yang tidak terakses dengan baik,” jelas Hafid Abbas.

Menurutnya, kampus berkualitas di Jawa tidak hanya menguntungkan wilayah tersebut, tetapi juga mengurangi peluang pertumbuhan ekonomi di daerah lain. “Jika kita ingin SDM Indonesia berkualitas, pendidikan harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar usulan di satu wilayah,” tambahnya.

Pendidikan sebagai Fondasi Pemulihan Ekonomi

Hafid Abbas menyebutkan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran sentral dalam membangun ekonomi nasional. Ia mengacu pada kebijakan negara-negara maju yang menganggap pendidikan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. “Misalnya, Inggris di bawah Tony Blair memperkuat pendidikan sebagai strategi utama, dan kita juga harus melakukannya melalui Special Plan,” katanya. Ia mencontohkan bagaimana kebijakan pendidikan yang merata dapat meningkatkan kesempatan kerja dan memperluas akses ke sumber daya ilmu pengetahuan.

Dalam konteks Special Plan, Hafid Abbas menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan tinggi bisa diatasi dengan menempatkan kebijakan yang lebih adil. “Jika kita terus membiarkan kampus berkualitas berkumpul di Jawa, maka daerah lain akan kesulitan membangun diri sendiri,” jelasnya. Ia menantikan langkah-langkah konkret dari pemerintah dalam menyebarkan manfaat pendidikan tinggi ke seluruh Indonesia, termasuk perluasan kebijakan Special Plan yang lebih inklusif.

Menurut Hafid Abbas, konsentrasi kampus unggul di Jawa tidak hanya memperlebar kesenjangan akses, tetapi juga mengakibatkan pergeseran kesempatan pengembangan diri. “Di luar Jawa, banyak potensi SDM yang tidak bisa berkembang karena kurangnya fasilitas pendidikan tinggi,” katanya. Ia menekankan bahwa Special Plan harus mengintegrasikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan daerah-daerah yang kurang terlayani, agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam era globalisasi.

Implementasi Special Plan untuk Pemerataan Pendidikan

Kritik Hafid Abbas tidak hanya sebatas pada fenomena kenyataan, tetapi juga menyoroti perlunya transformasi kebijakan. Ia mengusulkan bahwa Special Plan bisa dijalankan melalui alokasi dana pendidikan yang lebih merata. “Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk membangun kampus-kampus baru di luar Jawa, bukan hanya memperluas yang sudah ada,” katanya. Menurutnya, kebijakan ini bisa memberikan dampak jangka panjang bagi kesetaraan pendidikan.

Hafid Abbas juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan Special Plan. “Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga saling mendukung antar wilayah,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kesenjangan pendidikan tinggi akan berdampak pada struktur ekonomi nasional jika tidak segera diperbaiki. “Kami harus menyelaraskan visi pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.