New Policy: Hakim yang Vonis Nadiem Makarim Dilaporkan ke KY, Ada Bukti Rekaman Ketiduran Saat Sidang

New Policy: Hakim Vonis Nadiem Makarim Dilaporkan ke KY, Ada Bukti Rekaman Tidur Saat Sidang

New Policy – Under the New Policy, penasihat hukum Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, telah melaporkan empat hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ke Komisi Yudisial (KY) pada 6 Juli 2026. Laporan ini mencakup tiga isu utama, yaitu dugaan manipulasi fakta, keberpihakan hakim, dan tindakan tidak profesional selama sidang kasus korupsi. Laporan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas hukum yang lebih ketat, sesuai dengan prinsip New Policy yang diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Isu Etik Hakim dalam Persidangan Nadiem Makarim

Penasihat hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa keempat hakim yang terlibat dalam persidangan tidak mematuhi rekomendasi KY sebelumnya. Dalam laporan tersebut, ia menyoroti ketidakekspresian terhadap sanksi nonpalu yang diberikan kepada Hakim Purwanto S Abdullah pada 8 Desember 2025. Menurut Ari, New Policy harus menjadi dasar untuk memastikan hakim tidak diberi kesempatan mengadili kasus lain sebelum memenuhi syarat.

Tim hukum juga mengungkapkan adanya dugaan manipulasi fakta selama persidangan. Mereka menilai bahwa fakta-fakta yang relevan untuk menyokong putusan hakim tidak disampaikan secara utuh, sementara fakta yang kurang penting malah ditekankan. “New Policy menuntut pengadilan harus berjalan dengan objektivitas, tetapi kita melihat ada ketidakseimbangan dalam penyajian fakta,” kata Ari saat memberikan pernyataan di KY. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu lebih ketat dalam mengawasi proses pengambilan keputusan.

Bukti Rekaman Ketiduran Hakim Saat Sidang

Dalam laporan, tim hukum menambahkan bukti video yang menunjukkan dua hakim tertidur selama proses persidangan. Rekaman ini memperlihatkan Hakim Eryusman dan anggota majelis hakim lainnya yang tidak dapat berdiri dengan baik, sehingga mencurigakan ketidakekspresian terhadap kewajiban profesional mereka. “Rekaman ini sangat penting karena memudahkan pembuktian adanya ketidakobjektifan hakim,” jelas Ari. Ia menegaskan bahwa New Policy harus diaplikasikan untuk menjamin kinerja hakim tetap optimal selama sidang.

Video tersebut menjadi bukti kuat dalam laporan ke KY. Dengan adanya bukti ini, tim hukum berharap bisa membuka penyelidikan lebih lanjut terhadap tindakan ketiduran hakim. New Policy juga diharapkan dapat mendorong KY untuk memperkuat pengawasan terhadap perilaku hakim dalam menghadapi kasus-kasus serius. Selain itu, laporan ini menjadi contoh bagaimana New Policy diterapkan dalam menjaga integritas pengadilan.

Perkembangan Kasus Nadiem Makarim

Nadiem Makarim dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dalam program digitalisasi pendidikan. Dia dikenai hukuman 10 tahun penjara karena terlibat dalam pengadaan laptop Chromebook dan manajemen Chrome Device Management (CDM) dari tahun 2019 hingga 2022. Laporan ke KY menunjukkan bahwa tim hukum Nadiem berupaya untuk meninjau ulang putusan tersebut, terutama dalam konteks New Policy yang menekankan keadilan dan kejelasan dalam proses hukum.

Para hakim yang dilaporkan dianggap telah melanggar etika profesi karena tetap mengadili kasus Nadiem meskipun ada sanksi sebelumnya. New Policy memperkuat tuntutan bahwa hakim harus menjalani evaluasi ketat sebelum mengambil keputusan dalam kasus besar. Selain itu, laporan ini mencerminkan pentingnya sistem pengawasan internal dalam memastikan pengadilan tetap independen dan profesional. Dengan adanya bukti ketiduran, KY diharapkan dapat memberikan respons yang sejalan dengan New Policy.

Kasus Nadiem Makarim menjadi sorotan karena menggambarkan bagaimana New Policy diterapkan dalam praktik hukum. Tim hukum menekankan bahwa rekor ketiduran hakim selama sidang bisa menjadi dasar untuk meninjau ulang keputusan mereka. “New Policy tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang proses pengambilan keputusan yang transparan,” ujar Ari. Ia menambahkan bahwa ada kebutuhan untuk memperketat mekanisme pengawasan terhadap hakim agar tidak ada ketidakseimbangan dalam proses peradilan.

Konteks New Policy dan Impaknya pada Pengadilan

New Policy yang diusulkan oleh Komisi Yudisial bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas hakim. Dengan adanya laporan terhadap hakim yang mengadili Nadiem Makarim, kebijakan ini menunjukkan komitmen KY untuk menegakkan standar etik di tengah proses hukum. Tim hukum berharap bahwa New Policy dapat menjadi kekuatan baru dalam memperbaiki sistem pengadilan, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang memperoleh perhatian publik.

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya bukti visual dalam membuktikan pelanggaran etik. Rekaman ketiduran hakim selama sidang menjadi alat yang efektif untuk menunjukkan ketidakprofesionalan mereka. New Policy menuntut bahwa setiap langkah dalam persidangan harus terdokumentasi secara rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya bukti tersebut, KY diharapkan dapat memberikan sanksi yang tepat sesuai dengan kebijakan baru ini, dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.