Main Agenda: Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Saat Terima Audiensi DPRD Teluk Wondama

Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Saat Audiensi dengan DPRD Teluk Wondama

Main Agenda – Pada hari Rabu, 6 Juli 2026, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri audiensi dengan DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Main Agenda dalam pertemuan ini berfokus pada upaya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dan pemanfaatan optimal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah 3T (Terpencil, Terluar, Terbatas) terpenuhi secara tepat sasaran. Diskusi ini bertujuan menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong akses pendidikan bagi masyarakat adat yang terisolasi.

Peran DPRD dalam Percepatan Sekolah Rakyat

Audiensi yang dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama Soleman JP Karubui, Wakil Ketua III Amos Waropen, serta staf ahli dari dua ketua DPRD, Heronimus Gewayanzare Keban dan Arie Waropen, membahas strategi pemerintah daerah untuk mendorong Sekolah Rakyat. Soleman JP Karubui menekankan bahwa DPRD ingin memastikan Main Agenda ini dapat berjalan efektif, karena masyarakat adat di wilayah 3T masih menunggu peningkatan layanan pendidikan. “Kami menginisiasi ini sendiri. Karena kami lihat eksekutif terkadang lambat, maka kami harus langsung memeriksa. Rakyat kami juga menunggu,” ungkap Soleman dalam sesi diskusi.

Dalam ruang lingkup ini, Soleman meminta petunjuk dari Kemensos agar daerah dapat menyusun proposal resmi berdasarkan aturan yang berlaku. Menurutnya, banyak warga Teluk Wondama yang belum mendapat akses layanan dasar seperti pendidikan, sehingga diperlukan koordinasi lebih intensif antara pemerintah daerah dan pusat. “Sekolah Rakyat menjadi jawaban untuk memenuhi aspirasi masyarakat adat yang berada di daerah terpencil,” tambahnya.

DTSEN Sebagai Dasar Perencanaan Program Sosial

Agus Jabo menegaskan bahwa usulan program Sekolah Rakyat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) harus dibangun berdasarkan data yang akurat, yakni DTSEN. Main Agenda Kemensos adalah memastikan data tersebut digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. “Proposal harus datang dari Pemkab, bersama Dinas Sosial dan dinas lainnya, supaya kebutuhan warga di sana dipetakan secara lengkap,” jelas Agus.

DTSEN, sebagai data nasional yang mencakup informasi sosial dan ekonomi masyarakat, dianggap sangat penting dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial. Dalam audiensi, Agus juga menyoroti peran DTSEN dalam mengoptimalkan program seperti PBI-JK (Bantuan Indonesia Jaminan Kesehatan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang perlu diperbarui setiap tiga bulan. “Data ini wajib digunakan untuk memastikan program-program sosial kita efisien dan tepat sasaran,” tuturnya.

Salah satu Main Agenda yang menjadi pembahasan utama adalah penggunaan kuota PBI-JK di Teluk Wondama. Agus mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 15 ribu kuota yang belum dimanfaatkan maksimal. Ia menyarankan agar kuota tersebut dikelola secara lebih efektif dengan memanfaatkan pemutakhiran DTSEN. “Kuotanya masih ada, silakan diusulkan. Ini bisa mengurangi beban APBD dalam pembiayaan jaminan kesehatan,” kata Agus.

Langkah-Langkah Percepatan Implementasi

Menyusul audiensi tersebut, Agus Jabo menekankan bahwa Pemkab Teluk Wondama perlu melakukan konsolidasi data dan kebutuhan masyarakat secara rutin. Ia juga mengingatkan adanya 833 ASN pendamping PKH yang memiliki pekerjaan sampingan, sehingga Kemensos meminta pengembalian gaji senilai Rp7,9 miliar untuk memastikan alokasi anggaran lebih efektif. Main Agenda ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mempercepat progres pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan, pihak DPRD juga menyoroti perluasan jaringan kerja dengan lembaga teknis, seperti Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Agus Jabo menyatakan bahwa dukungan dari berbagai lembaga teknis akan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan isu-isu sosial yang terkait dengan Sekolah Rakyat. “Kemitraan ini penting agar program tidak hanya berjalan di tingkat nasional, tapi juga lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah terpencil,” pungkasnya.