Latest Program: Guru Besar UGM: Refocusing MBG Tak Cukup Pangkas Penerima, Desain Program Harus Dirombak

Dosen Utama UGM: Penyesuaian MBG Belum Memadai, Desain Program Harus Diperbaiki

Latest Program – Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) datang dari Sri Raharjo, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, pemerintah terlalu cepat menerapkan program ini tanpa memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Hal ini menyebabkan pelaksanaan MBG yang kurang stabil dan tidak merata.

Pola Penyaluran Tidak Konsisten

Pelaksanaan MBG saat ini, menurut Raharjo, lebih mengarah ke wilayah yang mudah diakses dibandingkan daerah-daerah dengan tingkat stunting yang tinggi, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ia menekankan bahwa program ini harus lebih fokus pada kebutuhan daerah kantong stunting, bukan hanya lokasi yang strategis.

“Sejak awal targetnya terlalu ambisius. Setelah banyak terjadi kasus keracunan, pemerintah akhirnya baru melakukan pembenahan. Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran,” ujar Raharjo, Selasa (7/7/2026).

Kinerja Program Tidak Sesuai Tujuan

Menurut Raharjo, MBG justru tidak sejalan dengan strategi nasional mengatasi stunting. Ia menyoroti bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih dominan terjadi di daerah dengan akses pangan yang mudah dan SDM yang memadai. Daerah yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru terlantar.

Kebijakan refocusing MBG yang diusung pemerintah, kata Raharjo, belum cukup efektif. Evaluasi menyeluruh harus mencakup desain pelaksanaan, manajemen logistik, serta metrik pengukuran hasil yang objektif. Perubahan hanya pada kelompok penerima manfaat tidak mampu memperbaiki masalah utama.

Optimalkan Infrastruktur yang Ada

Menurutnya, pemerintah seharusnya memanfaatkan fasilitas dapur dan kantin yang sudah ada di sekolah, bukan membangun infrastruktur baru. Langkah ini, dianggap lebih efisien dan mempercepat distribusi makanan bergizi, sekaligus menghindari konflik dengan program lain yang sudah berjalan.

Raharjo menambahkan bahwa skema MBG yang bergantung pada investasi dari yayasan dan pihak swasta cenderung menyebabkan ketidakseimbangan. Investor lebih memilih lokasi dengan pasokan bahan pangan yang stabil, sementara daerah kantong stunting yang kurang mendapat perhatian justru terabaikan.

Selain itu, alokasi anggaran MBG yang signifikan dianggap mengganggu pelaksanaan program-program pendidikan lain. Ia menyarankan koordinasi lebih baik antara kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada.