Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD sebagai bagian dari skema suap dalam proses pelepasan kawasan hutan. Menurut informasi yang diterima, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Amby, dalam pengambilan uang dari para anggota Koperasi Unit Desa (KUD) untuk mempercepat izin hutan. Dugaan ini melibatkan total 914 anggota KUD, dengan uang yang dikumpulkan berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) petani setempat. KPK menilai transaksi ini tidak transparan dan terkait dengan korupsi dalam pengelolaan hutan.

Proses Penyelidikan dan Pengungkapan Kasus

Dugaan korupsi pelepasan hutan ini diungkapkan dalam rangkaian penyelidikan KPK yang telah berlangsung beberapa bulan. Sejumlah saksi diwajibkan memberikan keterangan untuk memperkuat bukti-bukti terkait penggunaan dana dari SHU petani sebagai bentuk suap. Dalam investigasi, KPK menemukan bahwa uang tersebut diubah menjadi mata uang Dolar Singapura (SGD) untuk memudahkan transaksi. Kasus ini dianggap terkait erat dengan praktik politik dan pengambilan keputusan teknis di bidang kehutanan.

“KPK menyelidiki bahwa Bupati Kuansing diduga mengumpulkan duit dari 914 anggota KUD sebagai imbalan atas pelepasan hutan seluas 1.828 hektar. Uang tersebut berpotensi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata Budi Prasetyo, juru bicara KPK, saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Peran Pemangku Kekuasaan dalam Proses Izin Hutan

KPK menegaskan bahwa dalam proses pelepasan hutan, pemerintah daerah memiliki peran teknis dan rekomendasi, tetapi keputusan akhir berada di tangan Kementerian Kehutanan. Dugaan suap tersebut terjadi saat proses pengajuan izin hutan yang berdampak signifikan terhadap kawasan lindung dan masyarakat setempat. Dengan adanya duit yang dikumpulkan, Bupati Kuansing diduga mempercepat proses pemberian izin hutan untuk kepentingan tertentu.

Dalam penyelidikan, KPK menemukan bahwa suap yang diberikan kepada Bupati Kuansing melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan rekomendasi tata ruang dan kecocokan penggunaan lahan. Dugaan ini mengemuka setelah adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin hutan. Selain itu, pengambilan uang dari KUD juga dianggap memengaruhi pengelolaan sumber daya alam secara tidak adil.

Penyidikan dan Penahanan Terhadap Tersangka

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, termasuk Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles. Penahanan terhadap Suhardiman dan Zulkarnain berlangsung selama 20 hari di Rutan Gedung Merah Putih, mulai 1 hingga 20 Juli 2026. Ardiles ditahan lebih dulu sejak 30 Juni hingga 19 Juli 2026. Keseluruhan proses penyidikan berlangsung secara terbuka dan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Taufik Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK, uang yang diduga diterima dari 914 anggota KUD merupakan bagian dari penghasilan bulanan mereka, yang dianggap sebagai bentuk korupsi berkedok kepentingan umum. Penyelidikan ini juga memperlihatkan adanya keterlibatan pihak-pihak swasta dalam proses pengurusan hutan. Dugaan bahwa duit yang dikumpulkan diperuntukkan untuk mempercepat izin hutan memicu penelusuran lebih lanjut oleh lembaga anti-korupsi tersebut.

Implikasi Kasus Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Kasus Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 anggota KUD berdampak pada masyarakat setempat yang kehilangan akses terhadap lahan pertanian mereka. Pelepasan hutan yang dipengaruhi oleh suap ini dianggap merusak ekosistem lokal dan mengurangi keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga terganggu, dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan.

Dalam penyelidikan, KPK menyebutkan bahwa ada indikasi pemotongan dana SHU sebagai bagian dari duit yang dikumpulkan untuk suap. Proses ini diduga dilakukan tanpa persetujuan anggota KUD dan petani secara langsung. Kasus ini menjadi contoh korupsi yang terjadi di tingkat daerah dan menunjukkan kelemahan pengawasan dalam pengelolaan kehutanan. Dengan penegakan hukum, diharapkan adanya perbaikan dalam sistem pengambilan keputusan terkait hutan.

Kontribusi Penyelidikan terhadap Pemberantasan Korupsi

Penelusuran KPK terhadap Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 anggota KUD memberikan gambaran bahwa korupsi dalam pengurusan izin hutan bukanlah hal yang baru. Penyelidikan ini juga membuka peluang untuk memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya duit yang dikumpulkan dari KUD, KPK menilai bahwa ada indikasi sistematis dalam praktik suap yang dilakukan.

Kasus ini menjadi bahan evaluasi oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Penyidikan terhadap tiga tersangka juga mencakup pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait pengelolaan hutan dan peran KUD dalam proses tersebut. Dengan menerapkan aturan hukum yang ketat, KPK berharap dapat mengungkap lebih banyak fakta terkait Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dan memberikan contoh penegakan hukum yang adil.