Key Discussion: Celios Desak Prabowo Evaluasi Budiman Sudjatmiko: Minim Kontribusi, Malah Ribut di Kampus

Key Discussion: Celios Desak Prabowo Evaluasi Budiman Sudjatmiko, Kritik Soal Minim Kontribusi dan Ribut di Kampus

Key Discussion – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi terhadap Budiman Sudjatmiko, yang menjabat sebagai kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Dalam Key Discussion terbaru, Media mengkritik keberadaan BP Taskin karena dinilai tidak optimal dalam mendorong penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, tugas BP Taskin sering tumpang tindih dengan kementerian lain, sehingga kontribusinya tidak signifikan.

Kontroversi dalam Interaksi dengan Mahasiswa

Kritik terhadap Budiman Sudjatmiko terutama muncul setelah diskusi dengan mahasiswa bulan Juni 2026. Dalam Key Discussion tersebut, Media mengungkapkan bahwa sikap Budiman dalam berinteraksi dengan akademisi justru menciptakan ketegangan di kalangan kampus. Ini memberikan dampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah dan Kabinet Merah Putih. “Pak Budiman harus dievaluasi karena jangankan bicara kinerja, malah menimbulkan kontroversi di kampus yang justru memberikan tekanan politik pada kabinet saat ini,” ujarnya kepada Suara.com, Kamis (18/6/2026).

“Jadi saya kira Pak Budiman harus dievaluasi karena jangankan bicara kinerja, ya sekarang malah ribut-ribut kontroversi di kampus dan akhirnya justru memberikan tekanan politik kepada kabinet hari ini,”

Media menambahkan bahwa BP Taskin tidak cukup aktif dalam menghadirkan solusi konkret, melainkan hanya menjadi alat untuk distribusi jabatan. Hal ini membuat publik merasa bahwa lembaga tersebut tidak mampu mengubah realitas kemiskinan yang masih terasa di banyak daerah.

Struktur BP Taskin dan Fungsi Politik

Menurut Wahyudi Askar, BP Taskin dibentuk dengan tujuan menyeimbangkan jabatan dalam pemerintahan, namun fungsi utamanya justru tidak terpenuhi secara maksimal. “BP Taskin itu sebetulnya secara politik hanya bagi-bagi jabatan saja. Kalau instrumennya mereka nggak punya, mereka nggak punya anggaran yang signifikan termasuk pengimplementasian program dan lain-lain,” katanya dalam Key Discussion. Dengan anggaran terbatas dan tugas yang berlapuk, lembaga ini dinilai tidak mampu memberikan dampak nyata.

Media juga mengingatkan bahwa BP Taskin seharusnya memfokuskan diri pada penyusunan rencana strategis dan koordinasi kebijakan antar sektor. Namun, hingga saat ini, lembaga ini lebih dikenal melalui aktivitas seperti kunjungan lapangan dan forum diskusi, yang dinilai tidak mencerminkan hasil kerja yang berkelanjutan. “Yang terlihat di mata publik ya kunjungan lapangan, forum diskusi. Jadi hanya aktivitas birokrasi dan ini nggak mencerminkan hasil sama sekali,” ujarnya, memperkuat argumen dalam Key Discussion.

Kebutuhan Evaluasi untuk Efisiensi

Dalam Key Discussion terkini, Media menyoroti bahwa evaluasi terhadap BP Taskin sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Ia menyarankan agar lembaga tersebut diintegrasikan ke dalam kementerian yang memiliki fungsi serupa, seperti Kementerian Sosial atau Bappenas. “Ini jauh lebih baik ketimbang sekarang malah kontra produktif,” tambahnya. Integrasi ini diharapkan dapat menghindari duplikasi tugas dan menjamin keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

Media juga membandingkan kinerja BP Taskin dengan Bappenas dan Kementerian Sosial, yang menurutnya lebih efektif dalam menyusun rencana strategis dan integrasi kebijakan. “Sampai saat ini BP Taskin tidak menunjukkan dampak signifikan pada percepatan penanggulangan kemiskinan,” papar Media. Dengan demikian, ia menekankan bahwa BP Taskin perlu diperbaiki atau dihilangkan, terutama jika tidak mampu menghasilkan kontribusi nyata.

Key Discussion ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali peran BP Taskin dalam kebijakan pemerintah. Selain kritik terhadap Budiman Sudjatmiko, Media juga menyoroti kebutuhan reformasi struktural dalam lembaga-lembaga yang bertugas menangani isu kemiskinan. “Karena jangankan bicara kinerja, ya sekarang malah ribut-ribut kontroversi di kampus,” ujarnya, mengingatkan bahwa dinamika politik di kalangan akademisi harus dihindari agar fokus pada isu-isu yang relevan.