Sebut Prabowo Perlu Membumi! Aliansi Perempuan Soroti Kerusakan Republik dan Konflik Papua

Sebut Prabowo Perlu Membumi! Aliansi Perempuan Soroti Kerusakan Republik dan Konflik Papua

Sebut Prabowo Perlu Membumi Aliansi Perempuan – Pada 7 Juli 2026, massa aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) berkumpul di depan Kantor Komnas HAM Jakarta untuk menyampaikan kecaman terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik di Papua. Mereka menyoroti perlakuan yang dianggap merugikan hak asasi manusia, terutama perempuan, serta menuntut tindakan koreksi dari Presiden Prabowo Subianto.

Kelompok aktivis mengkritik pendekatan militeristik yang digunakan pemerintah dalam mengatasi situasi di wilayah Papua. Mereka menilai strategi ini tidak hanya memperburuk ketegangan tetapi juga mengancam keseimbangan demokrasi. Salah satu tuntutan utama adalah meminta Komnas HAM mengakui kekerasan terhadap warga sipil sebagai pelanggaran HAM berat.

“Penambahan pasukan dan segala bentuk penggunaan kekuatan bersenjata berpotensi merusak fondasi demokrasi serta memperlebar kesenjangan antara pemerintah dan rakyat,” ujar Mutiara Ika, perwakilan API, kepada Suara.com.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga mengakibatkan pemborosan dana negara yang tidak terarah. “Kita butuh kebijakan yang lebih inklusif, bukan hanya kekuasaan militer,” imbuhnya.

Anggota API lainnya, Fanda, mendesak Prabowo untuk lebih memahami aspirasi masyarakat. “Presiden harus turun langsung ke lapangan dan melihat betapa parahnya kerusakan yang terjadi di republik kita,” katanya.

Prabowo dan Modi Teken 16 Kesepakatan: Dari Rudal Brahmos hingga Restorasi Prambanan

Dalam rangkaian aksi, kelompok juga mengingatkan pemerintah untuk menarik pasukan militer dari Papua. Mereka menilai keterlibatan angkatan bersenjata memperparah konflik yang telah berlangsung lama. Sementara itu, dalam berita terkait, Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi menandatangani 16 kesepakatan, termasuk pengadaan rudal Brahmos dan proyek restorasi candi Prambanan.

Sampai akhir aksi, tidak ada perwakilan Komnas HAM yang bertemu langsung dengan peserta unjuk rasa. Ika menyebut tujuan aksi tersebut adalah untuk audiensi dengan komisoner Komnas HAM. “Mereka mengatakan sedang ada sidang paripurna, jadi tidak bisa hadir,” tambahnya.