New Policy: Amunisi Baru! dr Tifa Bakal Pakai Putusan Praperadilan Roy Suryo untuk Patahkan Dakwaan Jaksa

Strategi Baru: dr Tifa Akan Terapkan New Policy untuk Menggugat Dakwaan Jaksa

New Policy – Dalam upaya memperkuat pertahanan terhadap tuntutan hukum, dr Tifa akan menerapkan New Policy dengan memanfaatkan putusan praperadilan Roy Suryo sebagai alat utama. Kuasa hukum dr Tifa, Aziz Yanuar, menyatakan keputusan praperadilan ini memberikan petunjuk adanya prosedur penyelidikan yang tidak sesuai, terutama dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Dengan New Policy ini, tim kuasa hukum berharap bisa mengungkap cacat formil yang melibatkan penyidik dan menggugat keabsahan tuntutan jaksa di persidangan.

Putusan Praperadilan Jadi Dasar untuk Memperkuat Pertahanan

Kuasa hukum dr Tifa, Aziz Yanuar, menegaskan bahwa putusan praperadilan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi sinyal penting dalam kasus Roy Suryo. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo tidak sah. Meski demikian, keputusan ini tidak membatalkan seluruh proses hukum, hanya menyoroti kelemahan dalam prosedur upaya paksa.

“New Policy ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat argumen kami dalam menyatakan bahwa penyidikan terhadap Roy Suryo tidak memenuhi syarat hukum,” ujar Aziz kepada media pada Rabu (8/7/2026).

Menurut Aziz, putusan praperadilan membuka celah bagi tim kuasa hukum untuk menantang pasal-pasal yang dikenakan kepada dr Tifa. Dengan memanfaatkan keputusan ini, mereka berharap bisa menjelaskan bagaimana prosedur penyelidikan dianggap tidak benar, dan bagaimana hal tersebut bisa memengaruhi keabsahan dakwaan jaksa dalam kasus utama.

Strategi Penyelidikan Dibuka Lebih Luas

Aziz menambahkan bahwa pihaknya sengaja memilih fokus pada praperadilan sebagai bagian dari New Policy mereka. Dengan memperluas penyelidikan, tim kuasa hukum ingin menunjukkan bahwa prosedur penyidikan tidak hanya bermasalah dalam hal upaya paksa, tetapi juga dalam aplikasi hukum secara umum. Hal ini berpotensi memberikan alasan kuat untuk menolak tuntutan jaksa dalam sidang utama.

“Kami akan menggali lebih dalam dalam nota perlawanan hari ini, terutama mengenai kepolisian yang dinilai terlalu sembarangan dalam proses penyelidikan,” tambah Aziz.

Proses praperadilan ini dianggap sebagai langkah kunci dalam New Policy yang diterapkan oleh tim kuasa hukum. Dengan memperkuat argumen mereka, mereka berharap bisa menciptakan efek domino di persidangan utama. Selain itu, keputusan ini juga memberikan dampak besar bagi penanganan kasus serupa di masa depan.

Dalam penelusuran lebih lanjut, Aziz Yanuar menyoroti bagaimana putusan praperadilan Roy Suryo dapat menjadi bahan untuk menggugat keabsahan seluruh prosedur penyelidikan. Menurutnya, ini bukan hanya tentang penyidik Polda Metro Jaya, tetapi juga mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum. New Policy ini diharapkan menjadi bukti bahwa ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk memastikan prosedur hukum tidak berlebihan atau tidak adil.

Putusan praperadilan Roy Suryo juga menjadi pengingat bahwa proses penyelidikan harus tetap memenuhi standar hukum. Dengan New Policy yang dijalankan, tim kuasa hukum berharap bisa memperkenalkan pertimbangan-pertimbangan lebih luas dalam peradilan, termasuk bagaimana penyidik harus mengikuti aturan yang jelas dan terbuka. Ini bisa menjadi langkah penting dalam menciptakan keadilan yang lebih baik di masa depan.

Di sisi lain, keputusan praperadilan menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia masih memerlukan penyesuaian. New Policy yang diterapkan oleh dr Tifa dan timnya diharapkan bisa menjadi contoh bagi kasus-kasus serupa, di mana prosedur penyelidikan dan penyidikan bisa diperiksa lebih rinci. Dengan ini, mereka berharap bisa memperkuat argumen bahwa kecurangan dalam prosedur hukum bisa diatasi melalui mekanisme yang tepat.