Latest Program: ICW Bakal Lapor KPK: Stop Potensi Korupsi Mobil Kopdes Merah Putih Rp5,5 T Sebelum Terlambat!

ICW Lapor KPK Hentikan Korupsi Mobil Koperasi Desa Rp5,5 T

Latest Program – Lembaga pengawasan anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) berencana mengirimkan laporan terkait dugaan praktik korupsi dalam pengadaan mobil pikap untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proyek ini dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp5,54 triliun. Dengan adanya laporan ini, ICW berharap KPK dapat mengambil tindakan cepat untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Potensi Korupsi dalam Pengadaan Mobil

ICW mengingatkan bahwa pengawasan dini sangat penting untuk menghindari kerugian yang semakin besar. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar unit kendaraan belum terpenuhi, sehingga tindakan pencegahan masih bisa dilakukan. “Kami berencana menindaklanjuti laporan ini ke penegak hukum, salah satunya Deputi Pencegahan. Waktunya mungkin minggu depan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

“Harapannya adalah KPK bisa melakukan upaya pengawasan sedini mungkin. Karena transaksi importasi yang kami temukan itu baru 2.000 dari 80.000 unit pick up. Jika ini dapat dimitigasi sejak awal, kerugian negara bisa diminimalkan,”

kata Wana. Dari penelusuran ICW, terdapat selisih harga dalam pengadaan mobil yang diperkirakan mencapai Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit. Jika dikalikan dengan total 80.000 unit, potensi korupsi bisa mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.

Persiapan dan Langkah-Langkah ICW

Sebelum mengirimkan laporan ke KPK, ICW telah melakukan analisis menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan mobil KDKMP. Laporan ini diharapkan menjadi dasar untuk memulai investigasi lebih lanjut oleh lembaga antikorupsi. “Kami ingin memastikan bahwa tidak hanya keuntungan finansial yang diperoleh, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana,” jelas Wana.

Program KDKMP sendiri bertujuan untuk meningkatkan akses warga desa terhadap layanan pemerintahan melalui kendaraan yang diberikan secara gratis. Namun, keberhasilan program ini tergantung pada pengelolaan dana yang baik. “Dengan Latest Program ini, kami ingin menyoroti masalah korupsi yang mungkin menghambat tujuan utama dari proyek KDKMP,” tambahnya.

Dalam laporan ICW, dugaan korupsi juga terkait dengan proses pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, ada indikasi bahwa beberapa unit mobil dipakai untuk keperluan pribadi, bukan untuk kepentingan publik. “Ini menjadi tanda bahwa ada potensi rent-seeking yang menguntungkan kelompok tertentu,” ungkap Wana. Ia menekankan bahwa KPK perlu menelusuri seluruh proses hingga akhir agar tidak ada celah korupsi yang terlewat.

Komite Akuntabilitas dan Transparansi

KPK juga diminta untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan mobil KDKMP diperiksa secara menyeluruh. Dengan melakukan supervisi terhadap dugaan korupsi, KPK dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. “Dari 2.000 mobil yang sudah dibeli, kami juga ingin mengetahui apakah ada indikasi rente atau pihak yang diduga menikmati keuntungan ekstra,” tutur Wana.

KPK telah menunjuk Deputi Pencegahan sebagai pihak yang akan menangani laporan ICW. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat proses investigasi dan menjamin transparansi dalam penggunaan dana program KDKMP. “Kami siap melanjutkan tindakan hukum jika ditemukan bukti kuat korupsi,” jelas salah satu anggota KPK yang belum diungkapkan identitasnya. Selain itu, KPK juga akan mengaudit seluruh transaksi terkait pengadaan kendaraan tersebut untuk memastikan keakuratan data.