Special Plan: Koalisi Perempuan Indonesia: Transisi Energi yang Adil Harus Melibatkan Perempuan Sejak Awal

Special Plan: KPI Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Transisi Energi yang Adil

Mengapa Partisipasi Perempuan Penting dalam Transisi Energi

Special Plan yang diusung oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menekankan bahwa transisi energi yang adil tidak dapat tercapai tanpa keterlibatan perempuan sejak tahap perencanaan awal. Dalam acara General Assembly Fair Finance Asia (FFA) 2026 di Jakarta, Farida Indriani, anggota Presidium Nasional KPI, menyatakan bahwa perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan yang diakibatkan eksploitasi tambang. “Dalam pembangunan energi bersih, kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan peran dan kebutuhan perempuan, karena mereka memainkan peran kunci dalam pengelolaan sumber daya alam dan keluarga,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya terukur dari pengurangan emisi karbon, tetapi juga dari sejauh mana perempuan dapat mengakses manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang seimbang.

Peran Indonesia dalam Transisi Energi Asia

Victoria Fanggidae, Executive Director The PRAKARSA, menggarisbawahi posisi strategis Indonesia dalam menghadapi transisi energi di Asia. Sebagai negara yang masih bergantung pada batu bara untuk kebutuhan listrik dan energi, serta menjadi produsen nikel terbesar dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan dalam proses beralih ke energi terbarukan. “Special Plan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan transisi energi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dan komunitas lokal,” jelasnya. Menurut Victoria, kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan tambang harus menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan, agar transisi energi tidak mengorbankan kesejahteraan sosial.

“Perempuan secara konsisten tidak berada di meja perundingan ketika keputusan tentang penghentian batu bara maupun proyek mineral kritis dibuat,” kata Farida Indriani dalam FFA 2026. Fenomena ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban, yang sering kali membuat perempuan kehilangan suara dalam pengambilan kebijakan yang menentukan masa depan mereka dan lingkungan mereka tinggali.

Koalisi Perempuan Indonesia menyoroti bahwa perempuan di sekitar tambang batu bara dan proyek mineral kritis sering kali menghadapi tantangan luar biasa. Mereka menjadi korban langsung dari pencemaran air, gangguan kesehatan, dan kehilangan mata pencaharian. Selain itu, perempuan juga mengalami peningkatan beban kerja domestik ketika lingkungan sekitar mengalami degradasi. Farida menegaskan bahwa perempuan perlu dipandang sebagai mitra utama dalam perencanaan transisi energi, bukan hanya sebagai objek yang terkena dampak. “Special Plan ini bertujuan untuk mengubah pola berpikir yang membuat perempuan selalu menjadi bagian terakhir dari kebijakan energi,” imbuhnya.

Menurut Victoria, peningkatan permintaan mineral kritis seperti nikel dan lithium dalam pembangunan infrastruktur hijau tidak boleh mengulangi model eksploitasi yang sudah berlangsung di industri batu bara. “Special Plan ini menekankan perlunya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga pengurangan emisi karbon tidak berarti peningkatan ketimpangan sosial,” paparnya. Ia menyoroti bahwa jika masyarakat lokal tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif, transisi energi bisa jadi menjadi alat untuk mengabaikan hak-hak mereka. Dengan melibatkan perempuan sejak awal, KPI berharap dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif gender, transisi energi yang adil memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada partisipasi sosial. Farida menekankan bahwa kebijakan harus dirancang dengan memperhatikan perbedaan gender, agar manfaat dari energi bersih dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Special Plan ini adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih besar, di mana perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengambil kebijakan,” katanya. Keterlibatan perempuan dalam tahap awal proyek dapat memastikan bahwa kebutuhan seperti akses air bersih, perlindungan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi diakomodasi secara efektif.

Menurut data terkini, sekitar 60 persen masyarakat di sekitar tambang batu bara di Indonesia adalah perempuan. Mereka sering menjadi pengurus rumah tangga yang paling terkena dampak lingkungan, seperti ketersediaan air dan pangan. KPI menyarankan bahwa dalam setiap proyek transisi energi, perempuan harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. “Special Plan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya melihat transisi energi sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” lanjut Victoria. Dengan memperkuat peran perempuan, KPI berharap dapat mendorong keadilan dalam penyaluran manfaat ekonomi dan lingkungan.

Koalisi Perempuan Indonesia menegaskan bahwa transisi energi yang adil adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Mereka berargumen bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya mengurangi kesenjangan, tetapi juga meningkatkan kualitas kebijakan. Dalam Special Plan ini, KPI berharap dapat menjadi perpanjangan tangan masyarakat lokal untuk mendapatkan suara yang layak dalam pembangunan energi. “Special Plan ini adalah komitmen kita untuk menjadikan transisi energi sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan adil,” tutup Farida. Dengan menempatkan perempuan di tengah proses transisi, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di Asia dalam menggabungkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.