Topics Covered: Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar

Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar

Topics Covered – Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp492,9 miliar untuk mendukung operasional dan gaji 500 pegawai baru yang telah diangkat. Namun, Komisi XIII DPR RI hanya menyetujui sebesar Rp224,9 miliar, dengan alasan bahwa alokasi dana untuk pengembangan manajemen dinilai kurang relevan dengan prioritas utama kementerian. Angka ini menunjukkan perbedaan pandangan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan fokus penggunaan dana.

Usulan Anggaran dan Alasan Penolakan

Topics Covered – Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026), Pigai menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp728,1 miliar yang ditetapkan Kementerian Keuangan belum mencukupi kebutuhan operasional kementerian. Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran Rp492,9 miliar penting untuk memastikan kelancaran fungsi inti kementerian, termasuk pelayanan pengaduan HAM dan perlindungan korban. Namun, anggota Komisi XIII DPR mengkritik komposisi usulan anggaran yang dinilai tidak seimbang.

Anggota komisi menilai bahwa 54,4 persen dari usulan anggaran dialokasikan untuk kebutuhan administratif, seperti gaji dan tunjangan, sementara komponen untuk program HAM hanya mencapai 45,6 persen. Hal ini dianggap kurang optimal karena pembangunan institusi HAM harus diprioritaskan dalam pembahasan anggaran. Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR, menyatakan bahwa mekanisme pengajuan anggaran terkesan mendadak dan perlu disesuaikan dengan prioritas nasional.

Kritik dari Anggota DPR

Topics Covered – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti bahwa penolakan terhadap sebagian usulan anggaran menunjukkan ketidakpuasan terhadap arah kebijakan Kementerian HAM. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik, terutama pengaduan dan perlindungan korban, harus menjadi inti dari kegiatan kementerian, bukan hanya pembangunan manajemen.

Menurut Rieke, pembentukan anggaran yang tidak seimbang berpotensi menghambat kemajuan HAM. Ia menyarankan tiga langkah strategis: penajaman anggaran, evaluasi kembali kebutuhan Kementerian Keuangan, serta penyusunan roadmap transisi dari fase pembangunan institusi ke pelayanan masyarakat. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan program HAM,” kata Rieke. Keberlanjutan program juga menjadi sorotan dalam penilaian anggota dewan lainnya.

Komisi XIII DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian HAM sebesar Rp728,1 miliar. Namun, usulan tambahan Rp224,9 miliar untuk pengembangan HAM dan program pemulihan korban disetujui, sementara dana manajemen tetap ditolak. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya keberimbangan dalam penggunaan anggaran, terutama dalam konteks peningkatan kinerja kementerian.

Topics Covered – Pigai menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan sehari-hari kementerian berjalan lancar, termasuk pelaksanaan kebijakan HAM dan pelayanan publik. Ia mengakui bahwa penolakan dana manajemen merupakan bentuk evaluasi yang diperlukan, tetapi menekankan bahwa dana pengembangan HAM harus tetap menjadi prioritas. “Kami harap dana ini bisa mendorong implementasi program yang telah direncanakan,” ujarnya.

Hasil rapat ini menunjukkan bahwa meski ada penolakan, DPR tetap menunjukkan komitmen untuk mendukung Kementerian HAM. Komisi XIII mengapresiasi usulan program yang dianggap relevan, seperti peningkatan akses layanan pengaduan dan pelatihan pegawai. Namun, anggota dewan juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran harus selalu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. “Pengalokasian dana harus transparan dan efisien,” tambah Willy Aditya.

Topics Covered – Kementerian HAM berharap hasil rapat ini bisa menjadi dasar untuk penyesuaian anggaran yang lebih baik. Pigai menyatakan bahwa dana tambahan akan membantu meningkatkan kapasitas pegawai, terutama dalam menghadapi tuntutan masyarakat terkait hak asasi manusia. Pemangkasan dana manajemen juga diharapkan bisa mengarahkan lebih banyak sumber daya ke program implementasi HAM. “Kami akan terus berupaya memajukan HAM,” ujarnya. Kebijakan ini akan menjadi referensi dalam evaluasi kinerja kementerian di masa depan.