Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi: Solusi Keamanan atau Jalan Menuju Main Hakim Sendiri?

Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi: Antara Solusi dan Main Hakim Sendiri

Narakabar.com – Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi telah menarik perhatian publik Indonesia. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mengumumkan pemberian insentif sebesar Rp10 juta kepada masyarakat yang mampu menangkap pelaku begal dalam keadaan hidup. Inisiatif ini menjadi sorotan utama di tengah meningkatnya kasus kejahatan jalanan yang menyasar para pengendara motor dan pejalan kaki.

Kebijakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai solusi keamanan, tetapi juga memicu pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan warga dalam penegakan hukum. Para ahli hukum mengingatkan adanya risiko penggeseran tanggung jawab negara serta potensi tindakan kekerasan berlebihan oleh masyarakat yang mungkin terdorong oleh hadiah yang ditawarkan.

Konteks Munculnya Program Penangkapan

Wacana ini muncul menyusul maraknya aksi begal di Bandung dan berbagai daerah di Jawa Barat. Serangkaian peristiwa kriminal yang terjadi pada malam hingga dini hari telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Media sosial pun ramai membahas fenomena ini, dengan banyak warga yang merasa perlu mengambil peran aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka.

Kepolisian sebelumnya telah memberikan respons dengan menyatakan bahwa masyarakat berhak melakukan perlawanan terhadap pelaku begal, khususnya ketika keselamatan jiwa mereka terancam. Seiring dengan hal tersebut, Dedi Mulyadi resmi menawarkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap pelaku begal dan menyerahkannya kepada pihak berwajib tanpa melakukan kekerasan berlebihan.

“Misalnya ada maling motor, jangan digebuki sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, tidak usah digebuki, lumayan Rp10 juta kalau diantarkan,” ujar Dedi Mulyadi dalam pernyataannya.

Penting untuk dicatat bahwa hadiah tersebut tidak diberikan secara otomatis. Dedi menegaskan bahwa pelaku tidak boleh menjadi korban amuk massa. Ia menjelaskan bahwa jika pelaku dalam kondisi babak belur, maka hadiah tidak akan diberikan. Lecet ringan masih diperbolehkan, namun kondisi parah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif yang telah dijanjikan.

Batas Kewenangan Warga Menangkap Pelanggar

Perdebatan utama muncul terkait apakah masyarakat memang memiliki hak untuk menangkap pelaku kejahatan. Secara yuridis, jawaban atas pertanyaan ini adalah ya, namun dengan batasan yang tegas. Pasal 111 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit memberikan ruang bagi setiap orang untuk menangkap pelaku yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.

Setelah penangkapan, pelaku wajib segera diserahkan kepada penyidik atau penyelidik. Ketentuan ini tidak berarti masyarakat bebas memburu orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, masyarakat juga tidak boleh menjadikan tersangka sebagai sasaran kekerasan semena-mena yang dapat merugikan hak-hak hukum mereka.

“Itu namanya seseorang melakukan upaya pada tindak pidana yang sedang terjadi, pada saat itu. Nah kalau konteksnya kemudian disayembarakan, siapa yang bisa nangkap, nah itu kan harus diperjelas,” jelas Trisno Raharjo kepada Suara.com, Senin (27/7/2026).

Trisno Raharjo, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menekankan bahwa kewenangan warga hanya terbatas pada penghentian tindak pidana yang sedang berlangsung dan pengamanan pelaku hingga aparat mengambil alih proses hukum. Menurutnya, sayembara ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika masyarakat memahaminya sebagai ajakan untuk memburu pelaku semata demi mendapatkan hadiah.

Situasi berbeda ketika seseorang memergoki tindak pidana secara langsung, seperti pencopetan atau pembegalan, lalu menangkap pelaku untuk melindungi diri atau harta bendanya. Dalam konteks ini, tindakan masyarakat dapat dianggap sebagai upaya preventif yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Kritik dan Tanggapan dari Menteri Yusril

Kebijakan ini juga mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia mengakui bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Namun, penegakan hukum tetap menjadi kewenangan eksklusif aparat negara yang memiliki wewenang dan prosedur yang jelas.

Yusril meminta masyarakat untuk tidak terpancing melakukan tindakan di luar batas hukum hanya karena dorongan hadiah penangkapan. Ia menilai solusi yang lebih tepat adalah memperkuat kehadiran negara melalui penindakan yang konsisten dan sistematis. Dengan demikian, sayembara yang ditawarkan Dedi Mulyadi perlu dipahami dalam konteks yang tepat.

Tujuannya adalah mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus mendorong masyarakat berani membantu aparat. Namun, semangat tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku agar tidak berubah menjadi main hakim sendiri. Masyarakat perlu menyadari bahwa peran mereka adalah sebagai mitra penegakan hukum, bukan pengganti aparat yang berwenang.