Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total

Narakabar.com – “`html

Evaluasi Total Metodologi Audit BPKP Diperlukan, Katakan Para Ahli

Publik kini mulai mengetahui adanya polemik seputar perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Masalah ini tidak hanya menyangkut aspek konstitusional akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, tetapi juga terkait konsistensi metode yang dipakai. Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten oleh sejumlah pakar yang mengkritik pendekatan lembaga tersebut dalam menghitung kerugian negara.

Kepatuhan Terhadap Putusan MK

Fahri Bachmid, pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia, menegaskan bahwa putusan MK tersebut harus ditaati agar tidak terjadi pembangkangan konstitusional. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi secara tunggal, keputusan ini bersifat final dan mengikat semua instansi negara.

Menurutnya, seharusnya tidak muncul interpretasi yang berbeda-beda yang memungkinkan lembaga lain menetapkan kerugian negara di luar ketentuan yang telah diatur. “Putusan MK merupakan parameter yuridis yang wajib dipatuhi. Tidak boleh ada lagi tafsir baru yang bertentangan dengan putusan tersebut,” tegasnya saat memberikan keterangan pada Rabu (29/7).

Fahri menambahkan bahwa isu yang dihadapi saat ini bukan sekadar kepatuhan terhadap putusan, melainkan potensi pembangkangan konstitusional jika aparat penegak hukum terus mempertahankan pandangan yang berbeda. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan hasil audit dari lembaga lain setelah putusan MK berpotensi menjadi bahan perdebatan dalam persidangan.

Kritik Terhadap Metodologi Audit

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia, Vid Adrison, menyoroti bahwa metode audit BPKP belum memiliki standar yang konsisten. Hal ini menyebabkan angka kerugian yang dihasilkan berbeda-beda pada perkara dengan karakteristik serupa. Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten karena perbedaan pendekatan dalam menghitung kerugian negara.

“Saya melihat ada persoalan metodologi. Dalam beberapa kasus hasil perhitungannya berbeda dengan hasil pemeriksaan BPK. Ini menunjukkan ada perbedaan pendekatan yang mendasar,” kata Vid.

Vid menjelaskan bahwa perbedaan tersebut mencerminkan belum adanya metodologi yang dapat diuji secara objektif. Ia memberikan contoh kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada masa pemerintahan Menteri Nadiem Makarim.

Dalam perkara tersebut, hasil pemeriksaan BPK tidak menemukan masalah yang kemudian dihitung oleh BPKP sebagai kerugian negara. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten oleh berbagai pihak.

Potensi Ketidakpastian Hukum

Kedua pakar tersebut menyimpulkan bahwa kondisi saat ini jika tidak segera dievaluasi akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Polemik penghitungan kerugian BPKP mencakup beberapa kasus penting seperti Chromebook, impor gula, dan pengadaan alat pelindung diri (APD).

Fahri menilai bahwa putusan MK tersebut sebenarnya merupakan momentum untuk membenahi sistem hukum pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan hasil audit lembaga selain BPK pasca putusan MK berpotensi kembali dipersoalkan dalam proses peradilan.

Di sisi lain, KPK sedang memeriksa sembilan saksi dalam kasus suap Bupati Kuansing, termasuk Ketua DPRD Juprizal yang turut dipanggil. Kasus-kasus ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten yang selama ini diterapkan.

Evaluasi total terhadap metodologi audit BPKP diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya standar yang konsisten, perhitungan kerugian negara akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

“`