Masif OTT Bupati di Berbagai Daerah: KPK Tegaskan Tidak Ada Target Khusus, Semua Berdasarkan Alat Bukti dan Laporan Masyarakat

KPK Laksanakan 18 OTT di Semester Pertama 2026, Fokus pada Bukti Bukan Target

Narakabar.com – Masif OTT Bupati di Berbagai Daerah kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan serangkaian operasi tangkap tangan yang melibatkan para bupati di berbagai wilayah Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2026, lembaga antirasuah tersebut telah menggelar delapan belas kali penindakan secara serentak. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa setiap operasi dilakukan tanpa memandang status atau jabatan tertentu. Hal ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi secara menyeluruh tanpa diskriminasi terhadap level pejabat.

Ya sebetulnya KPK itu tidak menarget atau mencari kesalahan orang. Modal dasar KPK adalah peran serta dari masyarakat, jadi setiap operasi didasarkan pada kecukupan alat bukti yang ada, bukan karena ada target tertentu yang harus dipenuhi.

— Fitroh Rohcahyanto, Capaian Kinerja KPK Semester I 2026, Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026)

Operasi Berdasarkan Laporan Masyarakat

Menurut Fitroh, tingginya jumlah laporan dari masyarakat di tingkat daerah menjadi pendorong utama dilaksanakannya operasi senyap. Ia menambahkan bahwa banyak laporan yang disertai petunjuk kuat berasal dari level bupati, bukan berarti gubernur tidak menjadi sasaran. Namun, alat bukti untuk melakukan penangkapan terhadap pejabat setingkat gubernur belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini menjelaskan mengapa fokus penindakan saat ini lebih banyak ditujukan kepada para bupati.

Jadi bukan berarti kita melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kita upaya paksa tapi kita tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti, jika alat bukti sudah cukup, maka gubernur juga bisa menjadi sasaran penindakan.

— Fitroh Rohcahyanto

Rangkaian Operasi Tangkap Tangan 2026

Operasi pertama tahun ini menyangkut dugaan korupsi pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Selanjutnya, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam kasus pemerasan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi. Operasi ketiga menyasar Bupati Pati Sudewo terkait dugaan pemerasan calon perangkat desa. Pada waktu yang bersamaan, KPK juga melakukan dua operasi paralel, yakni kasus restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Operasi keenam menjaring Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan. Ketujuh, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditangkap dalam dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lain di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. Kedelapan, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobar dijerat dalam kasus penerimaan hadiah atau janji ijon proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kesembilan, KPK melakukan penindakan dalam kasus pemerasan modus pengumpulan tunjangan hari raya Lebaran yang melibatkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka. Rangkaian operasi ini menunjukkan bahwa Masif OTT Bupati di Berbagai Daerah bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari pemantauan intensif terhadap laporan masyarakat dan investigasi mendalam yang dilakukan oleh KPK.

Komitmen KPK Tanpa Target Tertentu

KPK menegaskan bahwa setiap operasi tangkap tangan dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti, bukan karena adanya target tertentu. Hal ini penting untuk menghindari kesan bahwa KPK hanya mengejar angka atau menargetkan pejabat tertentu. Dengan pendekatan berbasis bukti, KPK memastikan bahwa setiap penindakan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diharapkan tetap aktif memberikan laporan sebagai modal utama KPK dalam memberantas korupsi di seluruh Indonesia.