APKASI Desak Pemerintah Hentikan Pemotongan Dana Daerah, Beban Kepala Daerah Makin Berat

APKASI Desak Pemerintah Hentikan Pemotongan Dana Daerah

Narakabar.com – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, secara resmi menyampaikan ajakan kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar tidak melakukan pemotongan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) di tahun 2027 mendatang. Usulan ini diutarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Komplek Parlemen, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh Komisi II DPR RI serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain APKASI, pertemuan ini juga melibatkan perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Kehadiran berbagai asosiasi daerah menunjukkan pentingnya isu ini bagi seluruh lapisan pemerintahan di Indonesia.

Mengapa Pemotongan Dana Perlu Dihentikan?

Bursah menjelaskan bahwa para kepala daerah saat ini mengalami kegelisahan karena merasa terbentur keterbatasan anggaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Padahal, tuntutan untuk mendukung berbagai program pemerintah pusat sangat besar. Ia menegaskan bahwa kestabilan anggaran daerah merupakan faktor kunci untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesuksesan proyek strategis nasional (PSN).

Kami ingin melakukan percepatan pembangunan daerah serta mendukung keberhasilan proyek strategis nasional ataupun program-program Bapak Presiden yang dilaksanakan di daerah. Namun di sisi lain, kami memiliki keterbatasan fiskal untuk merealisasikan itu semua karena adanya pemotongan dan kewajiban efisiensi anggaran.

Menurut Bursah, langkah ini dinilai sangat krusial agar para kepala daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengakselerasi berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan kepastian anggaran tanpa pemotongan untuk tahun mendatang. Kestabilan anggaran akan membantu daerah merencanakan program jangka panjang dengan lebih baik.

Kami memohon pada tahun 2027 nanti tidak ada lagi pemotongan anggaran agar kami dapat leluasa mengakselerasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik serta mendukung proyek strategis nasional di daerah.

Regulasi yang Perlu Direvisi

Selain persoalan TKD, APKASI juga menyoroti regulasi terkait remunerasi serta hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinilai sudah tidak relevan dengan kompleksitas tugas saat ini. Bursah menyampaikan bahwa regulasi terkait dengan hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, dan dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang saat ini semakin berat bebannya dan kompleksitasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bursah mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap sejumlah aturan, di antaranya PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ia merinci beberapa poin krusial lainnya yang menjadi aspirasi daerah. Pertama, penyesuaian biaya operasional kepala daerah. Kedua, mendapatkan bantuan keuangan khusus kepala daerah melalui APBN. Ketiga, penyesuaian biaya operasional kepala daerah. Keempat, mendapatkan bantuan keuangan khusus kepala daerah melalui APBN.

Pembangunan Daerah Terus Berjalan, Dasco – Cucun Terima Dialog APKASI