LRT Manggarai dan RS Internasional Jakarta Bakal Dibangun Lewat Obligasi Rp5,2 Triliun

Pemprov DKI Jakarta Naikkan Nilai Obligasi Daerah 2027 Menjadi Rp5,2 Triliun

Narakabar.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencana peningkatan nilai penerbitan obligasi daerah untuk tahun 2027. Angka yang semula ditetapkan sebesar Rp3,5 triliun kini akan ditingkatkan menjadi Rp5,2 triliun. Keputusan final mengenai penambahan nilai tersebut akan segera dibahas dan diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta.

“Jadi ada overlapping-nya, pokoknya angkanya kurang lebih Rp5,2 triliun nantinya,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Alokasi Dana untuk Proyek Strategis

Dana segar yang diperoleh melalui instrumen finansial ini akan difokuskan pada beberapa proyek prioritas. Salah satunya adalah pembangunan LRT dengan rute dari Manggarai hingga Dukuh Atas. Selain infrastruktur transportasi, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun rumah sakit baru yang memenuhi standar pelayanan internasional.

Pengembangan sektor sosial dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat menjadi prioritas lain dalam penggunaan dana obligasi ini. Langkah ini sejalan dengan kebijakan anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2027 yang telah disepakati mencapai Rp82,8 triliun.

World Bank Group Jadi Penasihat Teknis

Dalam proses penerbitan municipal bond pertama kali ini, Pemprov DKI Jakarta melibatkan World Bank Group sebagai penasihat teknis. Keterlibatan lembaga internasional tersebut diharapkan dapat memberikan panduan yang optimal.

“Kehadiran World Bank adalah sebagai semacam advisor untuk bagi Indonesia dan tentunya bagi Jakarta yang baru pertama kali akan merilis obligasi daerah atau yang disebut dengan municipal bond,” papar Pramono.

Proses Perizinan dan Kapasitas Fiskal

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil diskusi intensif antara Badan Anggaran dan pemerintah daerah. Rencana penerbitan obligasi ini juga telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mempercepat proses perizinan dari berbagai instansi terkait. Izin resmi akan diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Bappenas.

Pramono meyakinkan bahwa kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal Jakarta saat ini masih sangat kuat untuk melakukan pinjaman daerah. Sebagai eks Sekretaris Kabinet, ia menegaskan bahwa Jakarta memiliki kemampuan untuk menerbitkan obligasi hingga Rp20 triliun, sehingga nilai Rp5,2 triliun masih berada dalam batas aman.