Kasus Yurizal dan Pelajaran Besar tentang Empati Tenaga Kesehatan di Era Media Sosial

Yurizal Tri Chaerawan Meninggal Setelah Menunggu Lama di IGD: Isu Empati Tenaga Kesehatan di Era Digital

Narakabar.com – Kematian Yurizal Tri Chaerawan telah memicu diskusi publik yang meluas seputar kualitas pelayanan kesehatan di tanah air. Sebelumnya, ia sempat menunggu kurang lebih delapan jam di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebelum akhirnya mendapatkan tempat tidur untuk perawatan lebih lanjut.

Kisah ini bermula dari sebuah unggahan di platform Threads, di mana Yurizal menceritakan pengalamannya sebagai pasien. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, ia justru menerima berbagai komentar yang terasa menyindir dari sejumlah akun yang diyakini milik dokter maupun tenaga medis lainnya.

Beberapa hari setelah unggahan tersebut, Yurizal menghembuskan napas terakhir. Tangkapan layar komentar-komentar yang sempat beredar kembali viral dan menimbulkan gelombang kecaman dari masyarakat.

Respons Kementerian Kesehatan dan IDI

Kedua lembaga tersebut, yaitu Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menyampaikan penyesalan atas sikap kurang empati yang ditunjukkan oleh sebagian tenaga kesehatan melalui media sosial.

IDI juga mendorong dilakukannya audit komprehensif terhadap sistem rumah sakit. Langkah ini bertujuan untuk menelusuri dugaan keterlambatan penanganan yang dialami Yurizal sebelum ia meninggal dunia.

Empati sebagai Prinsip Inti Profesi Kedokteran

Prof. Tjandra Yoga Aditama, seorang Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), menekankan bahwa empati bukanlah hal yang bisa ditawar dalam dunia kedokteran.

“Seorang dokter tentu harus memberi empati pada pasien, bagaimanapun keadaannya karena pasien memang sedang sakit yang bukan hanya fisik tetapi juga mungkin ada tekanan pemikiran menghadapi situasi yang ada,” kata Prof. Tjandra.

Menurutnya, seorang dokter tidak hanya cukup memiliki empati, tetapi juga perlu memiliki einfühlung, istilah dari bahasa Jerman yang berarti “merasa ke dalam” atau feeling into.

Konsep tersebut menggambarkan kemampuan untuk ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Dengan demikian, dokter tidak hanya memeriksa dan mengobati penyakit, tetapi juga memahami beban psikologis yang dirasakan pasien.

Bagi Tjandra, akan sangat memprihatinkan apabila seorang dokter tidak menunjukkan empati kepada pasien.

“Harus diingat bahwa pasien bukan hanya mengeluhkan keadaan sakitnya tetapi juga berbagai keadaan yang terkait dengan keadaan sakitnya, dan ini harus dipahami dan diberi empati memadai,” tegasnya.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Dalam dokumen kode etik kedokteran itu ditegaskan bahwa dokter wajib menjalankan profesinya secara profesional, mengutamakan kepentingan pasien, menghormati martabat manusia, serta menjaga kehormatan profesi dalam setiap tindakan maupun komunikasi.

Artinya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya dinilai dari kemampuan klinis saat menangani pasien, tetapi juga dari cara membangun komunikasi yang menghormati pasien sebagai manusia.

Dalam konteks itu, komentar yang bernada merendahkan atau menghakimi, berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran.

Media Sosial Bukan Ruang Bebas dari Etika Profesi

Polemik komentar terhadap Yusrizal juga memunculkan pertanyaan mengenai batas antara akun pribadi dan identitas profesional seorang tenaga kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menegaskan bahwa empati dan komunikasi yang baik di media sosial merupakan bagian dari profesionalisme tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

“Kemenkes menyayangkan beredarnya komentar dari sebagian tenaga medis/tenaga kesehatan di media sosial yang terkesan tidak berempati terhadap pasien maupun keluarganya yang sedang menjalani pelayanan kesehatan,” kata Aji.

Ia mengingatkan agar seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan mengedepankan empati ketika berkomunikasi, termasuk saat memberikan tanggapan di media sosial.

“Pada konteks ini harus bijak dalam bermedia sosial. Hal ini juga merupakan bagian dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Menurut Aji, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran etik maupun disiplin profesi dapat melaporkannya melalui saluran yang tersedia. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran di era digital.

Perbincangan pun bergeser. Bukan lagi semata mengenai lamanya waktu tunggu pasien di IGD, melainkan juga tentang bagaimana tenaga kesehatan semestinya berkomunikasi dengan pasien, batas profesionalisme di media sosial, hingga pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran.