Perpres Ojol Masuk Tahap Finalisasi, DPR dan Pemerintah Masih Berkoordinasi

Perpres Ojol Masuk Tahap Finalisasi: Satu Rapat Teknis Sisa Sebelum Regulasi Ditetapkan

Narakabar.com – Perpres Ojol Masuk Tahap Finalisasi menjadi sorotan utama di Kompleks Parlemen Senayan pada pertengahan Agustus 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa penyusunan Peraturan Presiden yang mengatur sektor ojek online telah mencapai fase penutupan. Satu sesi koordinasi terakhir bersama pihak eksekutif masih dijadwalkan untuk memastikan seluruh ketentuan operasional telah matang sebelum aturan tersebut diberlakukan kepada publik.

“Perpres Ojol kita masih ada satu kali lagi dengan pihak pemerintah. Sebagai lembaga pengawas, kami ingin memastikan bahwa produk tersebut tidak juga menimbulkan dinamika lagi,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Substansi yang sedang dikunci pada tahap akhir menyangkut mekanisme penghitungan teknis angkutan, mencakup kendaraan yang mengangkut penumpang maupun yang mengangkut barang. Dasco menjelaskan bahwa parameter teknis ini menjadi poin paling krusial karena menentukan besaran tarif, perlindungan pengemudi, serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di ekosistem transportasi daring.

“Jadi, masih ada satu kali lagi finalisasi bagaimana pihak pemerintah menghitung angkutan yang mengangkut orang dan barang, begitu. Sedikit lagi. Jadi tanggal 18 Agustus akan ada rapat sekali lagi di DPR. Kami mengundang kementerian terkait untuk mempresentasikan finalnya. Demikian,” jelasnya.

Rapat yang dijadwalkan pada 18 Agustus 2026 tersebut merupakan langkah terakhir dalam proses Perpres Ojol Masuk Tahap Finalisasi sebelum dokumen diserahkan ke DPR untuk persetujuan akhir. Agenda utamanya adalah memaparkan versi akhir ketentuan teknis agar parlemen dapat memberikan persetujuan sebagai lembaga pengawas sebelum aturan ditandatangani dan diundangkan.

Puan Maharani: Koordinasi Mendalam untuk Percepatan Regulasi

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa jajaran pimpinan parlemen tengah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah guna merumuskan aturan ojol melalui mekanisme Peraturan Presiden. Ia menyebut proses pembahasan melibatkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Cucun Ahmad Syamsurijal dalam kapasitas mereka sebagai koordinator teknis di sisi legislatif.

Fokus pertemuan tersebut tertuju pada langkah-langkah teknis dan poin-poin krusial yang akan tercantum dalam regulasi baru. Puan menekankan komitmen DPR untuk mempercepat penyelesaian agar payung hukum bagi jutaan pengemudi ojol di Indonesia dapat segera diimplementasikan tanpa menimbulkan kekosongan regulasi yang merugikan salah satu pihak.

“Kemudian hal-hal lain yang tadi ditanyakan, Perpres ojol, saat ini tadi Pak Dasco dan Pak Cucun sedang melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan dari pemerintah terkait dengan Ojol tersebut. Apa saja yang harus dilakukan, bagaimana, dan lain-lain sebagainya,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Puan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan hasil terbaik bagi seluruh pihak yang terdampak, mulai dari pengemudi, penumpang, hingga pelaku usaha. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa begitu kesepakatan tercapai, pemerintah dapat segera memproses aturan tersebut ke tahap penerbitan resmi.

“Jadi sesegera mungkin jika kemudian sudah didapatkan hal-hal sesuai dengan keputusan yang terbaik tentu saja itu bisa segera diproses oleh pemerintah, ini sekarang lagi sedang melakukan rapat,” pungkasnya.