Gus Yaqut Bantah Rugikan Negara! Kebijakan Kouta Haji Diklaim Jadi Penyelamat Fiskal

Pembelaan Gus Yaqut: Kuota Haji Bukan Korupsi, Melainkan Langkah Penyelamatan Fiskal

Narakabar.com – Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas—yang akrab disapa Gus Yaqut—menyampaikan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Mellisa Anggraini, pengacara yang mendampingi terdakwa, menegaskan bahwa pembagian kuota haji khusus sebesar separuh dari jatah tambahan bukanlah tindakan yang merugikan keuangan negara.

Argumen Diskresi Administratif

Mellisa menyatakan bahwa keputusan Yaqut untuk mengalokasikan 50 persen kuota tambahan bagi haji khusus dan 50 persen bagi haji reguler memiliki landasan hukum yang sah secara administratif. Ia merujuk pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan ruang diskresi kepada pejabat guna menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta mencegah terjadinya stagnasi layanan publik.

Dalam pandangannya, langkah tersebut justru mencerminkan iktikad baik seorang menteri, bukan skema kolusi untuk menguntungkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). “Kebijakan tersebut sama sekali bukan merupakan mufakat jahat untuk menguntungkan PIHK secara melawan hukum,” ujar Mellisa di hadapan majelis hakim.

Pertanyaan atas Standar Hukum

Pengacara itu juga menyoroti ketiadaan kejelasan norma yang menjadi acuan dalam menentukan proporsi pembagian kuota tambahan. Baginya, inti perkara bukan sekadar perbedaan angka—apakah 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus, atau pembagian rata 50-50—melainkan bagaimana kebijakan itu dieksekusi serta parameter hukum apa yang dipakai untuk menilai kesahihannya.

“Kontradiksi tersebut menyebabkan ketidakjelasan norma pembagian kuota tambahan yang menurut penuntut umum sebenarnya wajib ditaati oleh terdakwa.”

“Ketidakjelasan mengenai standar hukum yang menjadi dasar untuk menyatakan perbuatan terdakwa salah menyebabkan terdakwa tidak memperoleh gambaran yang pasti mengenai perbuatan apa sebenarnya didakwakan kepadanya.”

Dakwaan Jaksa: Kerugian Rp622 Miliar dan Dana USD271.500

Di sisi lain, JPU KPK menuduh Yaqut telah merugikan negara sebesar Rp622 miliar serta menerima dana senilai USD271.500 yang berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus tambahan pada tahun 2023 dan 2024. Jaksa menduga pengisian tersebut dilakukan dengan memasukkan jemaah tanpa melalui mekanisme masa tunggu atau T0, sehingga tidak sesuai prosedur yang berlaku dan diduga mengakomodasi permintaan dari asosiasi PIHK.

Lebih lanjut, jaksa menduga adanya penerimaan fee percepatan dari jemaah serta penetapan proporsi kuota khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen yang tidak dilandasi kajian teknis apa pun.

Hakim Praperadilan Febrie Beri Peringatan

Pada persidangan yang sama, Hakim Praperadilan Febrie menyampaikan peringatan agar para pihak tidak mengganggu independensi pengadilan dalam menangani perkara tersebut.