Sindir Gaya Soeharto Baru, BEM UI Minta Prabowo Berhenti Pidato dan Dengar Suara Rakyat

BEM UI Sorot Gaya Pemerintahan Era Orde Baru, Desak Prabowo Dengar Aspirasi Rakyat

Narakabar.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melontarkan kritik tajam terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut para mahasiswa, pola kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini memperlihatkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang kian menguat — sebuah dinamika yang mereka bandingkan dengan praktik pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru.

Kritik itu disampaikan langsung oleh Muhammad Hafizh Hernanda, Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI, di hadapan massa aksi yang berkumpul di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Aksi unjuk rasa tersebut kemudian berakhir secara damai.

Anggaran Besar dan Dampaknya ke Daerah

Hafizh menyoroti sejumlah program pemerintah yang menuntut alokasi dana sangat besar. Ia merinci daftar tersebut: Makan Bergizi Gratis (MBG), Patriot Bond, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Universitas Republik Indonesia (URI).

“Kita bisa lihat dari berbagai macam kebijakan-kebijakannya. MBG, Patriot Bond, KDMP, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan URI,” ungkapnya.

Menurutnya, kebutuhan fiskal yang membengkak untuk menjalankan program-program tersebut berisiko mengorbankan kepentingan pemerintah daerah. Titik paling sensitif yang ia angkat adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Pemangkasan terhadap TKD, dalam pandangannya, mencerminkan sikap tidak percaya pemerintah pusat kepada pemda.

Praktis, daerah-daerah yang kehilangan sumber pendanaan itu terpaksa mencari alternatif pendapatan, termasuk dengan menaikkan tarif pajak. Hafizh mengutip kasus di Pati sebagai ilustrasi konkret.

“Ini menyedihkan. Ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, padahal pemda sama-sama berguna dengan pemerintah pusat. Bayangkan, ini yang terjadi di Pati, ketika TKD mereka dipotong dan akhirnya mereka menaikkan pajak,” ucapnya.

Desakan: Kurangi Pidato, Perkuat Pendengaran

Kritik mahasiswa tidak berhenti pada ranah anggaran. Hafizh juga menyoroti gaya komunikasi Presiden Prabowo yang dinilai kerap memakai istilah merendahkan terhadap kelompok tertentu. Ia mendesak agar energi pemimpin diarahkan untuk bekerja dan mendengarkan rakyat, bukan untuk berorasi.

“Kerja yang benar. Jangan sampai teman-teman pers dipanggil Londo Ireng, teman-teman mahasiswa dipanggil mahasewa. Kami nggak butuh Soekarno yang pidato bla, bla. Kami butuh pemimpin yang mendengarkan kami,” tegas Hafizh.

Seluruh rangkaian kritik tersebut disampaikan sebagai bagian dari aspirasi mahasiswa dalam aksi yang berlangsung di Jakarta dan ditutup tanpa insiden.