Guru PPPK Ditarik ke Pusat, P2G Ingatkan Pemerintah Soal Status dan Karier Harus Jelas

P2G: Sentralisasi Guru PPPK Bukan Isu Utama, yang Penting Kepastian Karier

Narakabar.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menegaskan bahwa pemindahan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari lingkup pemerintah daerah ke pemerintah pusat bukanlah persoalan krusial bagi organisasi mereka. Yang menjadi perhatian utama justru apakah perubahan kewenangan itu benar-benar membawa kepastian status, jalur karier, dan kesejahteraan yang memadai bagi para pendidik.

Konteks Aspirasi Guru PPPK

Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, menjelaskan bahwa sebagian besar guru PPPK sejatinya memiliki cita-cita menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak awal. Namun, selama tujuh tahun berturut-turut, rekrutmen CPNS tidak dibuka, sehingga para pendidik tersebut terpaksa memilih jalur PPPK sebagai alternatif.

“Teman-teman guru P3K ini kan sebetulnya guru-guru yang bercita-cita jadi guru PNS sebetulnya. Hanya saja karena tidak dibuka rekrutmen CPNS-nya selama tujuh tahun, akhirnya mereka memilih P3K,” ujar Iman.

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan syarat seleksi tidak justru menutup ruang bagi guru PPPK yang usianya sudah lebih lanjut.

Kondisi agar Sentralisasi Menjadi Positif

Menurut Iman, pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat dapat diterima sebagai langkah positif selama perubahan tersebut memperjelas posisi hukum, prospek karier, dan taraf kesejahteraan guru. Sebaliknya, sentralisasi tidak boleh dijadikan tujuan akhir semata.

“Jadi menurut kami, selama perubahan kewenangan dari daerah ke pusat ini memperjelas status guru, memperjelas karirnya, memperjelas kesejahteraannya, bagi kami ini tetap akan menjadi hal yang positif,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak seluruh urusan pendidikan perlu ditarik ke tingkat pusat. Ukuran keberhasilan kebijakan, bagi P2G, terletak pada kemampuan menyelesaikan persoalan yang selama ini membelenggu guru PPPK, bukan pada entitas mana yang memegang kendali.

Dua Tuntutan Utama P2G

Dalam keterangannya kepada Suara.com pada Rabu (19/8/2026), Iman merumuskan dua hal pokok yang diharapkan dari kebijakan terkait:

“Karena yang menjadi fokus kami adalah guru-guru tersebut mendapatkan seminimum-minimumnya di atas kebutuhan minimum, dan yang kedua, mendapatkan jaminan pekerjaan yang baik, misalkan bahwa tidak dikontrak seperti itu,” kata Iman.

Dengan demikian, P2G menempatkan kesejahteraan dan kepastian status serta karier sebagai tolok ukur utama, bukan sekadar perpindahan administratif dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat lainnya.