Purnawirawan TNI Turun Gunung, Tambah Rp100 Juta untuk Sayembara Ijazah SMA Wapres Gibran

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tembus Rp1,15 Miliar Setelah Purnawirawan TNI Suntik Rp100 Juta

Narakabar.com – Pada Kamis, 20 Agustus 2026, total nilai hadiah sayembara yang menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan ijazah SMA atau sederajatnya melonjak menjadi Rp1.153.050.000. Lonjakan ini dipicu oleh masuknya dana segar dari lingkungan militer purnawirawan.

Komitmen Rp100 Juta dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI

Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, yang bertindak atas nama Forum Purnawirawan Prajurit TNI, menyatakan kesediaannya menyalurkan Rp100 juta ke dalam pot hadiah sayembara tersebut. Keterlibatan seorang jenderal bintang satu purnawirawan ini dinilai membuka babak baru dalam polemik seputar keabsahan dokumen pendidikan orang nomor dua di Indonesia.

Motivasi di balik sumbangan itu tidak terlepas dari kekecewaan panjang. Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya telah mengirimkan tiga surat resmi ke DPR, namun tidak satu pun mendapat tanggapan. Ketidakpedulian lembaga legislatif itulah yang mendorong mereka turun gunung dan memilih jalur partisipasi publik secara langsung.

Denny Indrayana: Hukum Bisa Sederhana Jika Masyarakat Bergerak

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengonfirmasi angka total hadiah yang baru. Ia menegaskan bahwa gerakan sayembara ini merupakan wujud partisipasi warga dalam menjaga integritas kepemimpinan nasional.

“Alhamdulillah ada tambahan sumbangan Rp100 juta dari Bapak Laksma TNI (Purn.) Moeryono Aladin, mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sehingga hadiah sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA/sederajat Gibran menjadi Rp1.153.050.000.”

Denny juga membuka pintu bagi pihak mana pun yang hendak menambah nilai hadiah. Ia menekankan bahwa calon penyumbang tidak diwajibkan mentransfer uang secara langsung; cukup menyampaikan komitmen secara personal kepadanya, dan nama dapat dirahasiakan.

“Bagi yang ingin ikut menyumbang, silakan japri saya. Nama bisa kami rahasiakan, dana tidak perlu ditransfer, cukup komitmen. Kecuali ijazah SMA/sederajat Gibran memang ditunjukkan. Salam Integritas.”

Menolak Hukum sebagai Benteng Perlindungan

Dalam pandangannya, hukum tidak seharusnya dipersepsikan sebagai ranah yang rumit dan jauh dari jangkauan warga. Ketika institusi formal gagal menjawab keraguan publik, masyarakat justru memiliki hak dan kapasitas untuk mengawal proses secara mandiri.

“Ketika prosedur hukum menjadi benteng berlindung bagi para perusak etika dan konstitusi bernegara, maka cara membongkarnya adalah dengan membangun kesadaran masyarakat.”

Ia memosisikan sayembara ijazah Gibran sebagai instrumen yang sederhana sekaligus populer untuk memastikan hukum tetap berpihak pada keadilan publik. Bagi Denny, keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan seorang pejabat publik merupakan fondasi tak tergoyahkan dalam demokrasi yang sehat.