Pidato Prabowo Tak Beri Kepastian, 20 Ribu PPPK Paruh Waktu Siap Geruduk Istana

20 Ribu Massa PPPK Paruh Waktu Akan Hadiri Istana Negara 7 September 2026

Narakabar.com – Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) mengumumkan rencana aksi “Silatnas” (Silaturahmi Nasional) di kawasan Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026. Sekitar 20 ribu peserta dari berbagai daerah diperkirakan akan memadati lokasi tersebut.

Pemicu Aksi: Pidato Kenegaraan 14 Agustus

Kekecewaan mendalam menjadi pendorong utama langkah ini. Para tenaga honorer paruh waktu menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 sama sekali tidak menyentuh nasib jutaan pekerja sektor publik yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status.

Sekretaris Jenderal Aliansi PWI, Rini Antika, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR sejauh ini baru mengakomodasi kepentingan profesi tertentu, khususnya PPPK profesi guru, sementara kelompok lain ditinggalkan.

“Betul sekali, ini salah satunya,” ujar Rini Antika saat dikonfirmasi Suara.com mengenai apakah aksi ini dipicu oleh kebijakan yang baru mengakomodasi nasib PPPK profesi guru, Kamis (20/8/2026).

Janji yang Tak Terwujud

Rini menjelaskan bahwa dalam sejumlah audiensi dan komunikasi dengan berbagai lembaga negara—termasuk Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta DPR RI—pihak pemerintah pernah menyampaikan bahwa solusi dan kabar baik bagi PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu, akan diumumkan langsung oleh Presiden dalam momentum pidato kenegaraan.

“Dalam berbagai komunikasi dan pertemuan tersebut, kami memperoleh penyampaian bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan solusi dan kabar baik bagi PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu, yang akan disampaikan secara langsung oleh Presiden dalam momentum pidato kenegaraan. Namun pada kenyataannya, dalam pidato kenegaraan tanggal 14 Agustus 2026, harapan tersebut tidak kami temukan,” kata Rini.

Ia menambahkan bahwa aliansi selama ini menempuh jalur persuasif, konstitusional, dan bermartabat sebelum akhirnya mengambil langkah ke jalan.

“Dan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia kecewa, prihatin, sekaligus sikap tegas atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026. Selama ini, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia telah menempuh jalan persuasif, konstitusional, dan bermartabat. Kami telah melakukan audiensi dan komunikasi dengan berbagai lembaga negara, termasuk Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta DPR RI,” tuturnya.

Kritik terhadap Prioritas Infrastruktur

Rini juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik ketimbang kesejahteraan sumber daya manusia di lini pelayanan publik.

“Presiden menyampaikan berbagai agenda besar pembangunan, termasuk transformasi dan pembangunan infrastruktur. Kami menghargai pembangunan negeri. Tetapi kami bertanya: di mana manusia yang selama ini menjalankan pelayanan negara? Di mana tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tenaga administrasi, tenaga teknis, dan seluruh PPPK Paruh Waktu yang selama bertahun-tahun bekerja dan mengabdi?” tanyanya.

“Apakah pembangunan hanya tentang gedung dan infrastruktur, sementara manusia yang menjalankan pelayanan negara tidak mendapatkan kepastian atas status, penghasilan, dan masa depannya? Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya meminta agar SDM yang mengabdi kepada negara juga dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan Indonesia,” lanjutnya menegaskan.

“JANJI YANG TIDAK TERWUJUD TELAH MELUKAI KAMI. Kami bukan sekadar angka yang dapat dipindahkan dari satu kebijakan ke kebijakan lainnya. Kami adalah bagian dari ujung tombak pelayanan publik Indonesia,” katanya.

Dua Tuntutan Utama Silatnas

Berdasarkan dokumen seruan aksi yang beredar, massa akan membawa dua tuntutan pokok:

Pertama, pengalihan seluruh PPPK Paruh Waktu dari semua profesi—teknis, nakes, dan guru—ke skema PPPK Tahun 2026. Kedua, pemindahan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.

Jalur Audiensi Dinilai Tak Lagi Efektif

Merasa meja-meja audiensi formal tidak lagi mampu menyalurkan aspirasi mereka, Aliansi PWI memutuskan mendatangi langsung pusat kekuasaan.

“Karena suara kami tampaknya belum cukup terdengar melalui meja-meja audiensi, maka Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia se-Indonesia akan melakukan silaturahmi bersama ke Istana Negara,” tegas Rini.

Terkait skala kehadiran, Rini memprediksi puluhan ribu orang dari berbagai daerah akan memadati kawasan Istana Negara.

“Terlaporkan sampai saat ini kurang lebih 20rb massa,” pungkasnya.