Malaysia dan Brunei Pakai Mekansime ASEAN Atasi Karhutla Kalimantan, Indonesia Gak Diajak?

Malaysia dan Brunei Aktifkan Mekanisme ASEAN Hadapi Kabut Asap dari Kalimantan

Narakabar.com – Dua negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam, telah menyepakati pemanfaatan mekanisme ASEAN sebagai jalur koordinasi dalam merespons bencana kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan. Kesepakatan tersebut diumumkan pada Minggu, 23 Agustus 2026, setelah indeks pencemaran udara di sejumlah kawasan Malaysia melonjak ke kategori tidak sehat sehari sebelumnya.

Langkah Diplomatik yang Diambil

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kementerian terkait serta Menteri Luar Negeri telah diinstruksikan untuk menindaklanjuti kesepakatan itu bersama Sekretariat ASEAN. Ia menyatakan bahwa mekanisme regional dinilai paling sesuai untuk menangani persoalan lintas batas semacam ini.

“Kedua negara sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN yang paling tepat. Kami telah meminta Menteri Luar Negeri dan menteri terkait untuk menindaklanjutinya. Surat juga telah kami sampaikan kepada Sekretariat ASEAN,” kata Anwar, dikutip dari Astroawani.

Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi kedua negara dalam menghadapi dampak asap yang langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap persoalan yang melampaui batas negara.

Kondisi Kualitas Udara di Malaysia

Peningkatan perhatian terhadap kabut asap dipicu oleh data indeks pencemaran udara (IPU) yang tercatat pada Sabtu, 22 Agustus 2026, pukul 15.00 waktu setempat. Di Sarawak, angka IPU melonjak signifikan: Serian mencapai 196, Kuching 188, Samarahan 178, Sri Aman 175, Sarikei 174, Sibu 162, Bintulu 157, Mukah 157, Samalaju 155, dan Miri 143.

Bukan hanya di Borneo, kawasan Semenanjung Malaysia juga terdampak. Bukit Rambai di Melaka mencatat IPU 152, menandakan bahwa persoalan kualitas udara telah menyebar ke berbagai kawasan secara bersamaan.

Respons Pemerintah Indonesia

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya komunikasi informal antarnegara terkait situasi asap tersebut. Ia menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui Menteri Luar Negeri untuk membahas dampak bencana tahunan itu.

“Kalau secara informal ada. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh ke kami. Makanya kita berusaha secepatnya untuk bisa mengatasi masalah Karhutla ini,” ujar Prasetyo saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Pertanyaan soal Pembentukan Satgas

Muncul wacana mengenai kemungkinan pembentukan satuan tugas khusus untuk penanganan Karhutla, serupa langkah yang pernah diterapkan saat krisis di Aceh. Namun, Prasetyo menilai bahwa koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini masih memadai dan belum memerlukan pembentukan satgas tambahan.

“Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, apa namanya, penanganan yang itu juga sudah koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat ya,” jelasnya.