CCTV Dirusak Massa Aksi DPR, Pemprov DKI Bakal Bawa ke Jalur Pidana

Pemprov DKI Ancam Tindak Pidana Pelaku Perusakan Kamera CCTV di Pejompongan

Narakabar.com – Sejumlah kamera pengawas kota dan infrastruktur publik di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, dilaporkan hancur akibat kericuhan yang melibatkan massa aksi DPR RI pada Kamis malam, 27 Agustus 2026. Insiden tersebut juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Pemerintah Buka Jalur Hukum

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menyatakan bahwa setiap tindakan perusakan terhadap aset publik akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap tindakan perusakan terhadap fasilitas publik akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Dewi.

CCTV Punya Peran Strategis bagi Ibu Kota

Diskominfotik DKI Jakarta menilai tindakan anarkis tersebut sangat disayangkan mengingat kamera pengawas memegang fungsi krusial dalam menjaga keamanan warga, memantau layanan publik, serta mendukung pengaturan lalu lintas di ibu kota.

“Fasilitas CCTV digunakan untuk membantu mencegah kriminalitas, memantau pelayanan publik, serta mendukung pengaturan lalu lintas,” jelas Dewi.

Hak Menyampaikan Aspirasi Tetap Dihormati

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa ruang bagi warga untuk menyuarakan aspirasi tetap terbuka lebar. Namun, Dewi menggarisbawahi bahwa ekspresi pendapat di ruang publik wajib dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab tanpa mencederai kepentingan orang banyak.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di ruang publik,” ujar Dewi dalam pernyataan resminya.

“Harus tetap dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab,” tambah Dewi.

Panggilan untuk Menjaga Fasilitas Bersama

Diskominfotik mengimbau seluruh warga agar tidak merugikan diri sendiri dengan merusak sarana yang dibangun dari anggaran rakyat. Dewi menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menjaga kedamaian dan keberlangsungan aktivitas di Jakarta.

“Mari seluruh masyarakat bersama-sama menjaga Jakarta. Jangan sampai penyampaian aspirasi justru merusak fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat sendiri,” ajak Dewi.

“Jakarta adalah rumah kita bersama. Mari jaga fasilitas publik dan saling menjaga agar aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung dengan aman,” pungkas Dewi.