Key Issue: Bos Maktour Bantah Ada Transaksi untuk Dapat Kuota Haji Tambahan

Bos Maktour Bantah Ada Transaksi untuk Dapat Kuota Haji Tambahan

Key Issue – Direktur PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur, menyangkal adanya keterlibatan dalam transaksi kuota haji tambahan selama pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini muncul dalam rangkaian penyelidikan terkait dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Menurut Fuad, perusahaan tidak pernah melakukan praktik transaksi kuota haji tambahan, yang menjadi Key Issue utama dalam penyelidikan saat ini.

Latar Belakang Kasus Korupsi Kuota Haji

Kasus yang sedang diteliti KPK melibatkan dugaan korupsi dalam penyaluran kuota haji tambahan, yang diberikan sebagai bentuk insentif kepada penyelenggara haji. Kuota tambahan ini diklaim sebagai bagian dari pengelolaan ibadah haji yang transparan, namun menjadi Key Issue penting setelah munculnya indikasi adanya praktik kolusi antara instansi pemerintah dan penyelenggara haji. PT Makassar Toraja, salah satu perusahaan yang terlibat, menjadi sorotan karena diduga memanfaatkan kuota tambahan untuk keuntungan finansial.

“KPK melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak, termasuk kami, untuk menelusuri Key Issue terkait kuota haji tambahan. Namun, kami yakin tidak ada transaksi yang dilakukan secara diam-diam,” ujar Fuad Hasan Masyhur dalam sesi pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

KPK menyebutkan bahwa kuota haji tambahan diberikan berdasarkan kebijakan Kementerian Agama untuk menutupi kekurangan kuota tahunan. Proses pengalokasian kuota ini dianggap sebagai Key Issue yang perlu dipertanggungjawabkan, karena berpotensi mengarah pada praktik korupsi. Fuad mengatakan, perusahaan hanya mengikuti instruksi dari pihak-pihak terkait dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan kuota tambahan.

Detail Pemeriksaan dan Alasan Penyangkalan

Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK melibatkan berbagai aspek administratif dan keuangan perusahaan. Fuad menjelaskan bahwa semua proses terkait kuota haji telah dipertahankan secara transparan, dengan dokumentasi lengkap yang dapat diakses oleh penyidik. Ia menegaskan bahwa Key Issue yang diangkat oleh KPK tidak selalu berarti ada kecurangan, karena kuota tambahan diberikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

“Kami sudah mempersiapkan data dan bukti untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan transaksi kuota haji tambahan. Key Issue ini bisa terjadi karena adanya kebijakan yang dinilai kurang jelas oleh pihak tertentu,” ujarnya.

KPK juga memeriksa keterlibatan anggota tim teknis dan pejabat Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji. Fuad menyatakan bahwa perusahaan hanya menjalankan tugas sesuai peran yang ditetapkan, tanpa ada upaya untuk menyalahgunakan kuota tambahan. Ia berharap penyidik dapat membedakan antara transaksi yang sah dan praktik korupsi yang dianggap Key Issue dalam kasus ini.

Kasus yang Melibatkan Pemimpin Perusahaan

Dalam pemeriksaan yang sama, KPK telah menahan dua tokoh utama dari PT Makassar Toraja, yaitu Ismail Adham (Direktur Operasional) dan Asrul Aziz Taba (Komisaris). Kedua orang tersebut dituduh terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan. Meski Fuad tidak mengakui adanya transaksi yang menyimpang, ia menyatakan bahwa perusahaan tetap akan bekerja sama dengan lembaga antikorupsi untuk menjelaskan seluruh proses pembagian kuota.

“Key Issue ini akan terus dijelaskan agar masyarakat memahami bahwa PT Makassar Toraja hanya menjalankan tugas dengan prinsip profesional dan transparan,” tambah Fuad.

KPK mengungkapkan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pada tahun 2023–2024 mencapai ribuan orang, dengan nilai total yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus ini menjadi Key Issue yang menarik perhatian publik karena menyangkut keadilan dalam akses haji, khususnya bagi masyarakat yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Fuad berharap investigasi KPK dapat memperjelas peran perusahaan dalam proses tersebut.

Konteks Lebih Luas dalam Pemeriksaan Haji

Kasus korupsi kuota haji tambahan tidak hanya melibatkan PT Makassar Toraja, tetapi juga menunjukkan kompleksitas sistem pengalokasian haji. KPK menyoroti bahwa Key Issue ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan kuota, yang memungkinkan terjadinya kolusi antara penyelenggara haji dan lembaga pemerintah. Fuad menegaskan bahwa perusahaan tidak mengetahui seluruh detail transaksi yang dituduhkan, tetapi akan terus berkooperasi untuk membantu penyelidikan.

“Kami ingin menegaskan bahwa Key Issue yang dibahas oleh KPK bukanlah tanda kesalahan, melainkan bagian dari proses investigasi yang menyeluruh. Semua pihak harus dijelaskan secara jelas,” kata Fuad.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kebijakan haji yang berdampak langsung pada rakyat. Kuota haji tambahan diberikan untuk mengakomodasi permintaan yang tinggi, tetapi jika tidak diawasi dengan baik, bisa menjadi celah untuk praktik korupsi. Fuad berharap hasil pemeriksaan KPK akan memperjelas bahwa Key Issue ini bukanlah kecurangan, tetapi wajar dalam sistem pembagian kuota yang dinamis.

Dengan penjelasan dari Fuad Hasan Masyhur, Key Issue terkait transaksi kuota haji tambahan masih menjadi fokus utama penyelidikan KPK. Meski ia menyangkal adanya praktek korupsi, pihak lembaga antikorupsi terus menggali lebih dalam untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam proses pembagian kuota. Hasil investigasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai Key Issue dalam penyelenggaraan haji dan menentukan apakah ada kejahatan korupsi yang terjadi.