Rantai Dugaan Pidana Suket Gibran Bisa Panjang, dari Pembuat hingga Pengguna

Penyelidikan Dugaan Suket Pendidikan Gibran Berpotensi Menjangkau Sejumlah Pihak

Narakabar.com – Penanganan dugaan pemalsuan surat keterangan pendidikan yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka dapat membuka pemeriksaan terhadap lebih dari satu pihak. Rangkaian penelusuran tidak hanya dapat menyentuh pihak yang menggunakan dokumen, melainkan juga pihak yang mengajukan permintaan, menyusun, serta menerbitkannya apabila ditemukan unsur kesengajaan.

Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) pada Kamis, 8 Oktober 2026, menyerahkan bukti tambahan kepada Bareskrim Polri. Bukti itu terkait dugaan pemalsuan surat keterangan pendidikan Gibran, termasuk Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang disebut digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Trisno Raharjo, menilai proses pidana harus memeriksa keseluruhan mata rantai dokumen. Fokus utamanya adalah apakah setiap pihak yang terlibat memahami adanya persoalan pada surat tersebut dan tetap mengambil peran dalam penerbitan maupun pemakaiannya.

“Jadi, ada yang minta, yang mengeluarkan, yang pakai, apabila dia sadar bahwa itu sebenarnya ya tidak memenuhi syarat,” kata Trisno, Kamis (8/10/2026).

Kesadaran Menjadi Titik Penting

Dalam perkara dokumen, penggunaan surat tidak serta-merta membuat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penyidik perlu menggali pengetahuan pengguna saat surat itu dipakai, termasuk apakah ia menyadari bahwa dokumen tersebut memiliki masalah atau justru tidak mengetahui adanya dugaan pemalsuan.

Aspek ini penting karena hukum pidana menempatkan unsur kesengajaan sebagai salah satu hal yang perlu dibuktikan. Seseorang yang tidak mengetahui surat itu digunakan, atau memakai dokumen tanpa memahami bahwa ada persoalan di dalamnya, memiliki situasi hukum yang berbeda dengan orang yang sadar atas masalah tersebut namun tetap memanfaatkannya untuk keperluan administratif.

“Kalau dia menyadari itu penuh ya, bukan atas permintaan, perintah ‘kamu pakai itu’ atau bahkan dia enggak tahu itu (palsu) surat itu digunakan, misalnya gitu ya, itu enggak bisa kena (pidana),” tandasnya.

Trisno menjelaskan, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada keberadaan surat. Aparat perlu menelusuri proses yang mendahului terbitnya surat keterangan penyetaraan, mulai dari pengajuan, kelengkapan yang disampaikan, pihak yang memproses, hingga tujuan akhir pemakaian dokumen itu.

Apabila ada pihak yang mengetahui dokumen bermasalah tetapi tetap menggunakannya untuk memenuhi syarat tertentu, posisinya dapat berbeda. Keterlibatan aktif, termasuk kehadiran dalam pembahasan atau pertemuan yang berkaitan dengan proses tersebut, juga dapat menjadi bagian dari fakta yang diperiksa penyidik.

“Tapi kalau dia tahu, bahkan dia ikut pertemuan, ikut pertemuan aja kena (pidana) dia,” ujarnya.

Pertimbangan MK Menjadi Bagian Konteks

Persoalan surat keterangan ini mencuat dalam konteks pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan ijazah, sertifikat, atau diploma yang memperlihatkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau jenjang sederajat.

Dokumen yang ada dinilai tidak menerangkan kelulusan pada tingkat pendidikan tertentu. Dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran. Perbedaan antara bukti kehadiran dan bukti kelulusan menjadi konteks penting dalam pemeriksaan terhadap dasar penerbitan surat penyetaraan yang dipersoalkan.

Penelusuran atas perkara seperti ini membutuhkan pembuktian yang cermat. Penyidik perlu membedakan antara kekurangan administratif, kesalahan prosedural, dan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menampilkan suatu dokumen seolah-olah memenuhi syarat. Setiap kemungkinan tersebut membawa konsekuensi hukum yang tidak sama.

Trisno memandang kemungkinan penyertaan pidana dapat diperiksa secara bertingkat. Pihak yang mengajukan permintaan, pejabat atau pihak yang menerbitkan surat, serta pengguna akhir dapat diperiksa sesuai tindakan dan pengetahuan masing-masing. Tidak seluruh pihak otomatis memiliki bobot tanggung jawab yang serupa; keterlibatan nyata dan kesadaran atas isi dokumen menjadi penentu yang harus diuji.

“Karena orang yang tahu ini benda palsu, kemudian surat palsu kemudian dia serahkan atau sesuatu yang dibuat dari ketidakbenaran, dia seolah-olah itu menjadi benar dan dia tahu ya. Nah, kena itu,” tuturnya.

Dorongan untuk Pemeriksaan Terbuka dan Profesional

ARM telah membawa dugaan tersebut ke Bareskrim Polri, sehingga tindak lanjut aparat menjadi perhatian publik. Penanganan perkara diharapkan dilakukan terbuka, profesional, dan tanpa perlakuan berbeda terhadap pihak mana pun yang relevan dalam proses penyelidikan.

Transparansi bukan berarti seluruh materi penyidikan harus dibuka sebelum waktunya. Namun, kejelasan mengenai langkah penanganan, fakta yang diuji, dan dasar kesimpulan aparat akan penting untuk menjaga kepercayaan publik. Hal itu juga diperlukan agar pembahasan tidak bergeser menjadi spekulasi semata.

“Itu menurut saya kalau polisi profesional dan sudah dilaporkan seperti itu ya harusnya sungguh-sungguh memastikan. Nah, lalu menunjukkan apa yang mereka temukan, mereka selidiki,” tegasnya.

Penyelidikan nantinya akan menentukan apakah terdapat bukti yang cukup mengenai penggunaan surat yang diduga tidak sah, siapa saja yang berperan dalam prosesnya, dan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan pengetahuan serta kehendak. Sampai ada kesimpulan dari proses hukum, dugaan yang dilaporkan tetap perlu ditempatkan sebagai perkara yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang adil dan menyeluruh.