RUU Pemilu 2029 Mulai Dibahas, DPR Buka Pintu Masukan Publik

DPR Mulai Siapkan Pembahasan RUU Pemilu untuk 2029

Narakabar.com – Pembahasan regulasi Pemilu 2029 resmi memasuki tahap kerja di DPR RI. Komisi II membentuk Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan mengundang masyarakat, partai politik, serta kelompok terkait untuk menyampaikan pandangan selama proses penyusunan aturan berlangsung.

Pembentukan Panja diumumkan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong ditetapkan sebagai Ketua Panja RUU Pemilu. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan Komisi II DPR RI.

Langkah awal Panja akan difokuskan pada penghimpunan aspirasi. DPR menyiapkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), termasuk pada masa reses. Mekanisme ini membuka ruang bagi pihak di luar parlemen untuk ikut menyampaikan gagasan sebelum materi rancangan undang-undang dibahas lebih jauh.

Aspirasi Publik Menjadi Bagian Tahap Awal

Dasco meminta Panja segera menjalankan tugasnya dan menampung sebanyak mungkin pandangan yang relevan. Ia menekankan bahwa proses penyusunan RUU Pemilu perlu diperkaya melalui keterlibatan berbagai unsur, bukan hanya pembahasan internal DPR.

“Selamat bekerja dan akan mulai menyerap aspirasi masyarakat, partai politik, serta masukan-masukan lain yang dianggap perlu untuk memperkaya Rancangan Undang-Undang Pemilu,” ujar Dasco.

RDP dan RDPU menjadi jalur formal yang dapat dipakai untuk membahas berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam forum tersebut, DPR dapat mendengar masukan dari organisasi masyarakat, kalangan akademik, pemerhati kepemiluan, partai politik, maupun pihak lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan demokrasi elektoral.

Keterbukaan masukan pada fase awal penting karena aturan pemilu tidak hanya menentukan tahapan pemungutan suara. Regulasi tersebut juga berkaitan dengan cara peserta pemilu bersaing, pengaturan daerah pemilihan, representasi politik, serta prinsip keterlibatan warga dalam proses demokrasi.

Dua Panja Dibentuk Komisi II

Selain Panja RUU Pemilu, Komisi II juga membentuk Panja RUU Administrasi Kependudukan atau Adminduk. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa pembentukan dua Panja itu dilakukan setelah konsultasi dengan pimpinan DPR.

Masing-masing Panja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II. Namun, seluruh unsur pimpinan Komisi II tetap terlibat secara kolektif dalam kepemimpinan Panja. Susunan tersebut diarahkan agar pembahasan dua rancangan undang-undang dapat berjalan seiring tanpa mengabaikan substansi masing-masing agenda.

“Saya sebagai ketua komisi akan memastikan kedua panja ini akan berjalan dengan baik, bisa diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan tetap memperhatikan substansi dan meaningful participation,” kata Rifqinizamy.

Istilah meaningful participation menempatkan partisipasi publik sebagai unsur yang perlu diperhatikan dalam proses legislasi. Dalam konteks RUU Pemilu, partisipasi tidak sekadar berarti adanya forum konsultasi, tetapi juga kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan, dan usulan perbaikan secara terbuka.

Pembahasan yang terukur juga menjadi penting karena RUU Pemilu akan menjadi salah satu landasan bagi penyelenggaraan Pemilu 2029. Aturan yang dirumuskan DPR nantinya diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan pemilu sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.

Agenda Kerja dan Keterbukaan Informasi

Bahtra menyatakan Panja telah menyiapkan agenda kerja. Salah satu fokus awalnya adalah menggelar RDP dan RDPU untuk menampung pandangan dari publik. Pihak-pihak yang direncanakan ikut dalam pembahasan juga sudah dipetakan sebagai bagian dari persiapan kerja Panja.

Perkembangan pembahasan beserta jadwal kegiatan Panja akan disampaikan secara terbuka lewat media sosial Komisi II DPR RI. Informasi ini dapat membantu masyarakat mengikuti tahapan pembentukan aturan dan mengetahui kesempatan yang tersedia untuk memberikan masukan.

Keterbukaan jadwal menjadi relevan bagi kelompok yang ingin menyiapkan pandangan berbasis pengalaman maupun kajian. Dengan mengetahui agenda Panja, masyarakat dan pihak terkait dapat mengikuti isu yang sedang dibahas serta memahami arah perubahan yang mungkin diusulkan dalam regulasi pemilu.

Isu Keterwakilan Perempuan hingga Daerah Pemilihan

Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Pemilu 2029 direncanakan dibuka untuk memperoleh pandangan publik. Salah satu isu yang akan mendapat perhatian ialah ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Ketentuan ini berkaitan dengan upaya memastikan ruang partisipasi perempuan dalam politik tetap menjadi bagian dari pembahasan aturan pemilu.

Bahtra juga menyampaikan bahwa penyusunan RUU diarahkan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemilu dan demokrasi. Pembahasan regulasi bukan semata-mata soal prosedur, melainkan juga mengenai bagaimana aturan dapat mendukung proses politik yang lebih baik bagi masyarakat.

“Tentu kita juga ingin agar kualitas pemilu kita makin baik, agar kualitas demokrasi kita juga sebagaimana apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat,” tutur Bahtra.

Dalam perkembangan isu yang menyertai pembahasan, terdapat pula wacana penambahan 11 kursi DPR serta pengaturan minimal empat kursi dalam satu daerah pemilihan. Hal-hal seperti ini berpotensi memengaruhi desain representasi politik sehingga membutuhkan pembahasan yang cermat dan ruang tanggapan dari berbagai pihak.

Daerah pemilihan berhubungan langsung dengan cara suara warga diterjemahkan menjadi kursi perwakilan. Karena itu, setiap perubahan mengenai jumlah kursi maupun susunan dapil perlu dilihat tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari dampaknya terhadap keterwakilan pemilih dan persaingan peserta pemilu.

Proses Penyusunan Aturan Berlanjut

Dengan mulai bekerjanya Panja, pembahasan RUU Pemilu tidak lagi hanya berada dalam ruang internal DPR. Aspirasi masyarakat, partai politik, dan kelompok yang memiliki perhatian pada isu kepemiluan akan menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi menuju Pemilu 2029.

Tahap berikutnya akan menunjukkan isu mana yang memperoleh perhatian terbesar dalam forum RDP dan RDPU. Bagi publik, proses ini menjadi kesempatan untuk mengikuti arah pembaruan aturan pemilu, terutama pada hal-hal yang dapat memengaruhi keterwakilan, partisipasi politik, dan pelaksanaan demokrasi pada 2029.