Profesor Jerman Sorot Pola Lama, Kementrans Gunakan Pendekatan Baru Transmigrasi di Rempang

Pendekatan Transmigrasi Rempang Didorong Lebih Terintegrasi

Narakabar.com – Pengembangan transmigrasi di Rempang, Batam, dipandang perlu melampaui pola lama berupa pemberian lahan kepada warga. Profesor Technical University of Munich (TUM), Jerman, Walter Timo de Vries, menekankan bahwa kesejahteraan tidak akan otomatis tercapai hanya karena masyarakat menerima tanah.

Pandangan itu disampaikan Walter seusai Festival Kementerian Transmigrasi di Batam pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Ia melihat Rempang mempunyai modal untuk berkembang, tetapi pengelolaan potensi tersebut perlu menghubungkan dukungan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan juga dirasakan masyarakat setempat.

Kementerian Transmigrasi kini mengarahkan programnya ke transformasi kawasan ekonomi terpadu. Orientasinya bukan lagi semata-mata memindahkan penduduk ke lokasi baru, melainkan membangun ekosistem kawasan yang memiliki kegiatan ekonomi, kesempatan usaha, penguatan warga lokal, serta kepastian atas status tanah.

Pelajaran dari pengalaman di Lampung

Walter mengaitkan penilaiannya dengan pengalaman penelitian yang pernah ia lakukan di Lampung setelah menyelesaikan kuliah. Pada masa itu, ia mengamati proyek transmigrasi yang menerima kedatangan petani dari Jawa dan warga Bugis. Banyak warga memperoleh tanah, tetapi kepemilikan lahan tersebut belum selalu menjawab kebutuhan hidup yang mendesak.

Ia menemukan kasus warga yang melepaskan tanah pemberian pemerintah hanya satu hari setelah menerimanya. Alasan yang diterima Walter ketika bertanya adalah kebutuhan dana pendidikan anak. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa aset tanah dapat kehilangan arti praktis ketika keluarga tidak memiliki akses memadai terhadap pendapatan, layanan pendidikan, atau dukungan kehidupan sehari-hari.

“Itu pekerjaan dulu, saya baru lulus kuliah, saya ke Lampung. Waktu itu ada proyek transmigrasi juga, tapi saya lihat itu berbeda banget. Karena dulu itu petani-petani datang dari Jawa, orang Bugis juga datang ke situ, banyak di Lampung orang Bugis dikasih tanah, tapi rupanya mereka jual tanah langsung setelah satu hari,” kata Walter.

Pengalaman tersebut meninggalkan pelajaran penting bagi perancangan transmigrasi masa kini. Tanah memang dapat menjadi dasar bagi aktivitas pertanian, tempat tinggal, atau usaha, tetapi manfaatnya bergantung pada keadaan keluarga penerima dan kondisi kawasan secara menyeluruh. Kebutuhan pendidikan, penghasilan rutin, akses pasar, lingkungan yang layak, dan jaringan sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan.

“Dan terus saya tanya, ‘Kenapa? Kita kasih tanah atau bagaimana? Kenapa dijual?’ ‘Karena kita perlu uang untuk anak sekolah kita’,” ujarnya.

Tanah bukan satu-satunya jawaban

Bagi Walter, program transmigrasi perlu memberi perhatian pada kehidupan warga secara utuh. Pembangunan kawasan tidak cukup berhenti pada penataan bidang tanah atau relokasi penduduk. Dukungan ekonomi harus membantu masyarakat memperoleh penghidupan, sementara layanan sosial dan perhatian terhadap lingkungan diperlukan agar kawasan tumbuh secara berkelanjutan.

“Jadi mungkin tanah sendiri itu tidak cukup, harus bantu dengan semuanya. Itu kehidupan sosial, kehidupan biasa, kehidupan ekonomi ke seluruh daerah. Tanpa itu, tidak bisa naik semua daerah,” kata Walter.

Gagasan tersebut relevan bagi Rempang karena pengembangan suatu wilayah melibatkan perubahan yang lebih luas daripada perpindahan tempat tinggal. Warga memerlukan ruang untuk beradaptasi dengan kegiatan ekonomi baru, menjaga keberlanjutan kehidupan keluarga, dan memperoleh manfaat nyata dari pertumbuhan kawasan. Dalam kerangka ini, pembangunan industri dan hilirisasi perlu terhubung dengan pemberdayaan masyarakat, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Walter menyampaikan pandangannya setelah melakukan penelitian selama satu pekan di Rempang bersama mahasiswa dari TUM dan Universitas Diponegoro. Kegiatan itu memberinya kesempatan untuk melihat potensi wilayah serta kebutuhan agar pembangunan dapat dipadukan dengan dukungan bagi masyarakat.

“Saya lihat di sini semua, potensi ada di sini. Ada bantuan ekonomi, ada bantuan kelingkungan, ada bantuan sosial, itu harus digabung, itu harus diintegrasikan. Karena itu sekarang transmigrasi yang 5.0 itu memang lain daripada di Lampung dulu,” ujarnya.

Arah transformasi transmigrasi

Kebijakan terbaru pemerintah menempatkan transmigrasi sebagai bagian dari pembentukan kawasan ekonomi yang lebih terintegrasi. Kerangka ini tercantum dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi.

Aturan tersebut mencakup pengembangan kawasan ekonomi yang bertumpu pada industri dan hilirisasi. Arah itu diharapkan membuat nilai tambah kegiatan ekonomi tidak berhenti pada produksi awal, melainkan dapat berkembang melalui pengolahan dan keterhubungan dengan aktivitas usaha lain di kawasan.

Selain penguatan industri, transformasi transmigrasi juga mencakup pemberdayaan masyarakat lokal. Aspek ini penting karena pembangunan wilayah akan lebih bermakna apabila penduduk yang telah hidup di kawasan tersebut turut memiliki kesempatan untuk mengambil bagian, meningkatkan kemampuan, dan memperoleh dampak ekonomi dari perubahan yang berlangsung.

Kepastian hukum atas tanah transmigrasi juga menjadi bagian dari pendekatan tersebut. Kejelasan status lahan dapat memberi dasar yang lebih kuat bagi warga dalam merencanakan kehidupan dan kegiatan produktifnya. Namun, seperti pelajaran dari Lampung yang diingat Walter, kepastian tanah tetap perlu dibarengi dukungan yang menjawab kebutuhan sehari-hari.

Dengan pendekatan transmigrasi 5.0, Rempang diposisikan bukan sekadar sebagai tujuan pemindahan penduduk. Kawasan ini diharapkan berkembang melalui perpaduan ekonomi, industri, pengolahan lanjutan, perlindungan lingkungan, dukungan sosial, serta keterlibatan masyarakat. Tantangan utamanya adalah memastikan seluruh unsur itu benar-benar saling tersambung dalam pelaksanaan di lapangan.