Harga Kebutuhan Pokok Bikin Stres, 78 Persen Responden Minta Pemerintah Segera Bertindak

Harga Pangan Jadi Kecemasan Utama, Publik Dorong Respons Cepat Pemerintah

Narakabar.com – Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari kembali menjadi tekanan paling besar yang dirasakan masyarakat. Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang dipublikasikan pada 11 Oktober 2026 menunjukkan 78 persen responden meminta pemerintah segera menaruh perhatian pada persoalan harga kebutuhan pokok.

Temuan itu menempatkan pengendalian harga pangan sebagai kebutuhan paling mendesak di tengah kekhawatiran rumah tangga terhadap daya beli. Bagi banyak keluarga, perubahan harga beras, bahan makanan, dan kebutuhan harian dapat langsung memengaruhi pengeluaran rutin, perencanaan belanja, hingga kemampuan menyisihkan dana untuk keperluan lain.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa tekanan harga bahan pokok juga berkaitan dengan tingkat stres masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sebanyak 75 persen responden menyatakan merasa tertekan akibat kebijakan yang berhubungan dengan inflasi dan kenaikan harga pangan.

“Isunya yang menjadi stressing adalah harga bahan pokok, ini terkait dengan MBG juga. Ini sejalan dengan survei sebelumnya bahwa MBG menciptakan inflasi pangan, menciptakan kenaikan harga pangan. Jadi ini masih dirasakan,” kata Bhima dalam Peluncuran Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran yang berlangsung virtual pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Tekanan Belanja Rumah Tangga

Survei tersebut juga merekam penilaian masyarakat atas keadaan ekonomi keluarga dibandingkan setahun sebelumnya. Sebanyak 53 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangga mereka kini lebih buruk daripada tahun lalu. Angka ini memperlihatkan bahwa isu harga tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan beban pengeluaran dan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi sehari-hari.

Bhima turut menyinggung beban pajak serta pungutan yang dirasakan semakin berat oleh sebagian masyarakat. Dalam situasi ketika biaya kebutuhan pokok meningkat, tambahan kewajiban pengeluaran dapat mempersempit ruang keuangan keluarga, terutama bagi mereka yang harus membagi pendapatan untuk pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan mendadak.

“Pajak dan pungutan pemerintah makin memberatkan dan kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan setahun lalu, 53 persen menjawab lebih buruk,” pungkas Bhima.

Sorotan juga tertuju pada kondisi harga beras. Pemerintah menyampaikan adanya surplus beras, tetapi harga beras yang dikonsumsi kelompok menengah tetap mengalami kenaikan. Perbedaan antara informasi ketersediaan pasokan dan harga yang dibayar konsumen menjadi isu penting karena masyarakat menilai situasi ekonomi melalui pengalaman belanja mereka secara langsung.

Bagi konsumen, harga di pasar, toko, atau tempat belanja harian menjadi ukuran yang paling mudah dirasakan. Karena itu, ketersediaan stok tidak selalu serta-merta menghilangkan kekhawatiran apabila harga pangan di tingkat pembeli masih bergerak naik.

Lapangan Kerja Menjadi Perhatian Berikutnya

Setelah persoalan kebutuhan pokok, lapangan kerja dan perlindungan pekerja muncul sebagai prioritas berikutnya. Sebanyak 58 persen responden menilai isu tersebut perlu segera memperoleh perhatian pemerintah. Angka ini menunjukkan hubungan erat antara kestabilan penghasilan dan kemampuan keluarga menghadapi kenaikan biaya hidup.

Ketika harga pangan meningkat, kepastian pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja menjadi semakin penting. Pendapatan yang stabil membantu rumah tangga menjaga pola belanja, sedangkan perlindungan kerja berperan dalam mengurangi kerentanan saat kondisi ekonomi dirasakan memburuk.

Penegakan hukum serta reformasi birokrasi juga masuk ke dalam daftar perhatian masyarakat. Kedua isu tersebut dipandang penting dalam tata kelola pemerintahan, terutama karena kebijakan publik membutuhkan pelaksanaan yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya. Kesehatan publik menempati urutan perhatian berikutnya dalam survei itu.

Bansos, Pendidikan, Lingkungan, dan Energi

Perlindungan sosial atau bantuan sosial disebut sebagai perhatian oleh 28 persen responden. Program bantuan menjadi relevan ketika sebagian keluarga menghadapi tekanan biaya hidup dan kondisi ekonomi rumah tangga yang dinilai memburuk. Namun, survei ini terutama memperlihatkan bahwa publik masih menempatkan pengendalian harga kebutuhan pokok di atas isu perlindungan sosial.

Pendidikan menjadi perhatian bagi 18 persen responden. Sementara itu, isu lingkungan dan energi disoroti oleh 6 persen responden. Perbedaan persentase tersebut menggambarkan urutan kebutuhan yang dirasakan publik saat ini, dengan persoalan yang langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga berada pada posisi teratas.

Hasil survei CELIOS dan Kabinet Bayangan menegaskan bahwa harga pangan bukan sekadar indikator ekonomi di atas kertas. Kenaikan biaya kebutuhan dasar dapat memengaruhi rasa aman keluarga, tingkat stres masyarakat, serta penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Respons atas persoalan ini akan menjadi penting karena 78 persen responden telah menempatkannya sebagai masalah yang perlu ditangani dengan segera.